JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Australia didesak untuk membicarakan penuntasan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat, saat presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan hari ini, Senin (10/2/2020) di Sidney, Australia.
Presiden Jokowi berpidato di Parlemen Australia di Canberra, mempertegas komitmennya menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi antara kedua negara.
Joe Collins, ketua Australia West Papua Association (AWPA), mengatakan, kunjungan itu menunjukan kepentingan urusan perdagangan dan investasi, masalah maritim, pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, satu masalah yang tidak ada dalam agenda adalah situasi HAM di Papua Barat.
“Indonesia menggambarkan pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari masa lalu,” katanya.
Hingga kini, kata Joe, Jakarta terus menghalangi misi pencarian fakta, serta kekerasan terhadap aktivis, pembela HAM dan jurnalis di Tanah Papua.
Ia mengatakan, Canberra tidak boleh tinggal diam mengenai masalah ini, tetapi harus bersolidaritas mendukung seruan oleh Forum Kepulauan Pasifik untuk Indonesia, agar memungkinkan Komisi HAM PBB bisa mengakses Papua.
“Kunjungan Presiden Indonesia adalah kesempatan bagi Australia untuk menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia di wilayah kami dengan membuat pernyataan keprihatinan yang kuat tentang masalah Papua Barat,” kata Collins.
“AWPA juga mendesak Scott Morrison (sebagai pemimpin negara Forum Kepulauan Pasifik) untuk mendesak Jokowi agar mengizinkan pencarian fakta ke Papua Barat seperti yang diminta oleh para pemimpin PIF.”
Asosiasi menyerukan Canberra untuk juga mendesak Jokowi agar membebaskan semua tahanan politik yang menghadapi tuduhan pengkhianatan lantaran mengibarkan bendera West Papua atau mengambil bagian dalam demonstrasi anti-rasisme.
Sementara itu, Amnesty International Australia dan pengacara HAM Indonesia, Veronica Koman juga mendesak pemerintah Australia untuk mengemukakan situasi HAM di Papua bersama Jokowi.
Veronica sebagaimana diberitakan The Jakarta Post, telah menyoroti nasib puluhan orang Papua dan aktivis yang berbasis di Jakarta, seperti Surya Anta yang kini menjalani persidangan akibat protes ke pemerintah dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua pada Agustus dan September 2019 lalu.
Veronica juga menyebutkan operasi militer yang sedang berlangsung melawan TPNPB di kabupaten Nduga telah mengungsikan ribuan orang dari wilayah tersebut.
Menurut Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, 263 warga Nduga yang mengungsi telah meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit pada beberapa bulan lalu.
Sumber: rnz.co.nz
Pewarta: Yance Agapa
