WAMENA, SUARAPAPUA.com— Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan pengelolaan program jembatan udara di tahun 2020 dari pemerintah pusat, diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) Jayawijaya.
Pasalnya, sejak program tersebut diluncurkan, tidak memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) yang membutuhkan, baik dari segi harga maupun penyalurannya.
“Program jembatan udara ini sejak 2017 selama saya masih menjadi wakil bupati tidak pernah lihat dampaknya terhadap masyarakat,” kata Banua, saat ditemui di ruang kerjanya, senin (10/2/2020) lalu.
Banua menjelaskan, dirinya memberhentikan program, karena hal tersebut sesuai hasil pandangan beberapa fraksi DPRD yang meminta untuk dicabut dan kembalikan dibawah kendali pemerintah daerah.
“Untuk melanjutkan program jembatan udara di tahun 2020 ini, Pemda Jayawijaya menunjuk dan menyerahkan ke tangan Disnakerindag, agar barang bersubsidi yang diprogramkan pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan pihaknya juga menghentikan pengendalian dari tiga perusahaan yang dipegang OAP selama ini.
“Saya bukannya ingin mematikan pengusaha orang asli Papua, hanya ingin menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan benar-benar dirasakan,” tuturnya.
Dikatakannya, selama ini laporan tentang program jembatan udara ini tidak pernah disampaikan ke pimpinan daerah, baik penjualannya, peruntukan hingga harga jual.
Sementara itu, Abner Abnawas, Pimpinan PT. Abeka Papua Mandiri Sejahtera yang menangani jembatan udara sejak 2016-2019 mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah Jayawijaya, yang telah memutus penanganan program tersebut.
“Jujur kami kecewa, kami penggagas program ini tetapi kami seakan dibuang begitu saja, memang tidak ada pemutusan tetapi posisi kami mengambang,” kata Abnawas.
Menurutnya, ia bersama PT. Ninurwakur merupakan perintis dan penggagas program jembatan udara untuk di wilayah pegunungan tengah Papua sejak 2016.
Abner mengaku jika disampaikan selama ini tidak pernah ada laporan, hal itu sangat keliru, karena setiap tahunya laporan selalu sampaikan ke pemda dalam hal ini Disnakerindag.
“Begitu juga jika ada informasi yang menyebutkan bahwa kami jual barang bersubsidi dengan harga yang mahal itu tidak benar, informasi itu sepihak karena laporan setiap tahun dilakukan,” ujarnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
