Pemerintah Belanda telah membentuk sebua negara di Papua. Namun hak politik tersebut telah direbut oleh Indonesia. Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dimana Indonesia didukung oleh kepentingan Asing merebut Wilayah Papua Barat.
April 1942, Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang dan industri karena tekanan Amerika yang melarang ekspor minyak bumi (embargo Minyak) ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda.
Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Pendaratan Bangsa Jepang dilakukan ke seluruh wilayah Papua dalam kurun waktu satu bulan yaitu pada bulan April 1942, Jepang menyerang Pearl Harbour dan juga berhasil memukul mundur Belanda dari Papua.
22 April 1944, Setelah Pasukan Sekutu Perang Dunia II berhasil menang Perang dengan menjatukan bom Atom Di Hirosima dan Nagasaky, pada 22 April 1944, Sekutu serahkan Administrasi Pemerintahan Nederland New Guinea kepada Kerajaan Belanda (Nederland New Guinea).
Pusat pemerintahan Resident Nederland New Guinea langsung dipindahkan dari Manokwari ke Holandia. Kemudian J.P Van Echoud diangkat menjadi Gubernur Nederland New Guinea. Lalu Belanda Membangun Sekolah Pemerintahan (bestuur School) dan sekolah Polisi.
11 Juni 1945, Dalam Sidang BPU PKI, Hatta tidak sependapat Yamin dan Soeharto dan menolak Papua masuk dalam wilayah Indonesia. Namun, Mayoritas anggota BPUPKI menginginkan Indonesia merdeka meliputi seluruh negeri Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua.
26 Juni 1945, Belanda memasukan Nederland Indies (Hindia Belanda-Indonesia) Nederland New Guinea (Papua Barat) dan Nederland Antillen (Suriname) dalam daftar Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri berdasarkan Piagam PBB.
Setelah terbentuknya United Nation (PBB) pada tahun 1945, belanda langsung memasukan pembagian 3 wilayah ini kedalam dafta wilayah takberpemerintahan (Non Self Government Territory) pada Komisi Dekolonisasi.
2 November 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dilaksanakan dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
27 Desember 1949, Mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den haag Belanda. Dalam Konfrensi Meja Bundar menyepakati pemerintah Belanda berkewajiban menyerahkan Irian Barat (Papua) Kepada Pemerintah Indonesia. Namun Pemerintah Belandah menolak dan mempatahankan karena Papua bukan Hindia Belanda, namun Belanda New Guinea (rumpun Melanesia).
Belanda mempersiapkan diri untuk memimpin Administrasi wilayah Nederland Niuew Guinea dan Nederland Antillens, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1962. Proses persiapan pemberian Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada Bangsa Papua
6 Februari 1967, Belanda mananda-tangani Kerja Sama Pasifik Selatan untuk membangun Bangsa-Bangsa di wilayah Selatan Pasifik bersama-sama dengan Amerika, Inggris, dan Perancis. Perjanjian ini disebut Perjanjian Canbera (Canbera Agreement) yang ditanda-tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera, Australia. Membentuk South Pacific Commission (sekarang: South Pacific Community) yang berkedudukan di Noumea – New Caledonia.
19 Oktober 1961, Belanda segerah membentuk Negara Papua Barat, Kongres Pertama Niuew Guinea Raad (NGR) pada 19 Oktober 1961. Dalam sidang pertamanya merubah Status Nederland Niuew Guinea menjadi Papua Barat (West Papua) dengan memiliki atribut kenegaraan.
Komite Nasional yang diketuai oleh Mr. De. Rijke, melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut mengesahkan Bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku, sebagai symbol kebangsaan, “orang Papua” sebagai Sebutan Rakyat, dan “Papua Barat” Sebagai sebagai sebutan negeri. Komite Nasional didirikan oleh orang-orang Papua Pro Belanda Sebagai Respon atas Rencana Perdana Menteri Belanda, Joseph Luns
27 September 1961, Perdana Menteri Belanda, Joseph Luns, mengajukan ke Majelis Umum PBB tentang adanya juridiksi internasional mengembalikan Irian Iarat dan menyiapkan penduduknya untuk melakukan semacam Pepera.
1 Desember 1961, Pemerintah Belanda mulai didesak oleh Bangsa Papua untuk segera menaikkan Bendera Nasional Papoea Barat dan menyanyikan lagu Kebangsaan Papua di seluruh wilayah tanahPapua. Akhirnya desakan itu diterima oleh Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Nederland sehingga mulai dinaikan serempat di seluruh Tanah Papua tanggal 1 Desember 196.
19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan Komando Pembebasan (ANEKSASI) TRI KOMNDO RAKYAT (TRIKORA) yakni: Gagakan Negara Boneka Papua Buatan Kolonial Belanda; Kibarkan bendera sang saka merah putih di seluruh Irian Barat; Bersiaplah untuk moblisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.
19 Desember 1961, Mulai Ekspansi Militer Indonesia Untuk Merebut Papua Dari Tanggan Belanda dan Membubarkan Negara Papua Barat yang telah disiapkan Oleh Belanda (merebut Kekuasaan) dari tahun 19 Desember 1961-15 Agustus 1962.
2 Januari 1962, Lewat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala, maka mulai melakukan infiltrasi ke Papua lewat laut dan udara, kemudian kontak tembak antara Tentara Pendudukan Belanda dengan para penyerbu yang terdiri dari Militer dan sukarelawan Indonesia yang bergabung dalam komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
13 Januari 1962, President Amerika John. F. Kennedy menekan Perdana Menteri Belanda De Quai melalui Surat Rahasianya. Mendedak Belanda untuk menyerahkan Papua kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya tanggal 25 Februari 1962 John. F. Kennedy menuju Belanda dan menyatakan bahwa Amerika tidak akan mendukung Belanda soal konflik Papua.
12 Maret 1962, Belanda mengumumkan untuk bernegosiasi dengan Indonesia soal konflik Papua. Maka Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lunch mengusulkan agar Indonesia harus bersedia memberikan Jaminan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat penduduk asli Papua.
Soekarno bersedia memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua sehingga Mediator Ellsworth Bunker membuat suatu Konsep yang dikenal dengan sebutan Rencana Bunker (Bunker Plant) bahwa Belanda menyerahkan Administrasi Negara Papua kepada PBB dan akan diberikan kembali kepada Indonesia serta Indonesia akan memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.
2 April 1962, Materi Perundingan disusun dan diajukan oleh diplomat Amerika Ellsworth Bunker, sehingga materi perundingan dikenal dengan Bungker Proposals.
15 Agustus 1962, Dukungan Bantuan Persenjataan Uni Soviet, Indonesia melakukan operasi Mandala ke Papua, kemudian kepentingan Eksplorasi Freeport, mengakibatkan, Amerika memaksa Belanda untuk berunding dan mempasilitasi perundingan Indonesia-Belanda yang kemudian melahirkan New York Aggrement 15 Agustus 1962.
1 Oktober 1962, UNTEA mulai mengambil alih Administrasi Pemerintahan Papua Barat pada tanggal 1 Oktober 1962 (1 Oktober 1962 – 1 Mei 1963)
1 Mei 1963, Secara resmi berakhir penguasaan Administrasi Papua Barat dari tangan UNTEA (6 bulan PBB berada di Papua) dan administrasi Negara Papua Barat dilanjutkan oleh Pemerintahan Indonesia.
Ketika pemerintah Indonesia mulai mempunyai wewenang di Papua, kekerasan sistematis terhadap masyarakat Papua terjadi melalui berbagai operasi militer antara tahun 1963-1969, yaitu Operasi Sadar (1965-1967); Operasi Brathayuda (1967-1969); Operasi Wibawa (1969).
Operasi militer tetap berlanjut hingga pasca Pepera dengan alasan membasmi separatism seperti operasi militer di distrik Jayawijaya (1977-1982); Operasi Sapu Bersih I dan II (1981); Operasi Galang I dan II (1982); Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985).
28 Juli 1965, Aksi Militer Papua Barat sebagai serangan pertama, ke pihak Indonesia sebagai awal dari perang gerilya yang dilakukan anggota bekas batalyon Papua (Papoea Vrijwilingers Korps) yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom, menjadi titik awal sejarah labelisasi kepada orang Irian. Ia memberontak karena dimoblisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh kepada penguasa setempat, karena tingginya pengangguran serta kekurangan bahan pangan dikalangan suku itu.
April 1967, Kontrak Karya I antara Freeport Indonesia Inc dan pemerintah Indonesia diteken dengan masa berlaku untuk 30 tahun. Dari kontrak ini ditentukan Freeport McMoRan memiliki 90,64% saham dan pemerin tah Indonesia dengan 9,36% saham di PT Freeport Indonesia.
November 1967, Para kapitalis global mensponsori sebuah konfrensi di Swiss, yang merencanakan pengambilan Indonesia oleh koorporasi. “Konfrensi dihadiri oleh penguasa yang paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefelle juga di hadiri para raksasa kapitalisme barat, representasi dari perusahaan migas, Bank, General Motor, British Leyland, ICI, British America Tabacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens”. Laporan Video Investigasi jurnalis, John Pilger dari Ingris.
Para pemimpin Indonesia yang disetujui oleh Jenderal Soeharto, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Menteri Ekonomi Sultan Hamengku Buwono turut menghadapi pengusaha besar dunia untuk mendengar betapa pentingnya investasi asing bagi masa depan Indonesia.
24 Maret – 4 Agustus 1969, Pepera diselengarahkan melalui beberapa tahap: Tahap pertama dimulai pada 24 Maret. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 dan Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
19 November 1969, Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.
Namun, Keabsahan hasilnya masih dipersoalkan oleh berbagai pihak sampai sekarang, karena pepera dilaksanaka di bawa kekerasan, intimidasi, terror, dan tidak demokratis.
Operasi militer tetap berlanjut hingga pasca Pepera dengan alasan membasmi separatism seperti operasi militer di distrik Jayawijaya (1977-1982); Operasi Sapu Bersih I dan II (1981); Operasi Galang I dan II (1982); Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985).
1 Juli 1971, Perlawanan TPN-OPM juga tidak mampu dipadamkan oleh militer Indonesia. Selain melakukan aksi-aksi bersenjata seperti penyerangan, penculikan, sabotase dan sebagainya terhadap militer Indonesia, OPM melakukan aksi politik dengan memproklamirkan Negara Papua Merdeka. Proklamasi tersebut dibacakan oleh Brigadir Jenderal Seth J Rumkorem bersama Komandan Tentara Pembebasan Papua Barat. (NY)
Sumber: Sebagian besar dikelola dari buku berdujul Kegagalan Dekolonisasi dan illegal Referendum di Papua Barat, John Anari (2011) dan dari berbagai sumber lainya.
