Masyarakat Adat Perlu Pahami KEK

0
1626

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Frida Tabita Kelasin, wakil ketua fraksi Otsus dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Papua Barat, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah turun ke pemilik wilayah adat untuk memberikan pemahaman yang baik tentang kawasan ekonomi khusus (KEK) terutama tujuan dan manfaatnya agar masyarakat merasa dilibatkan.

Hal ini ia kemukakan saat dijumpai suarapapua.com di sela membagikan bakso hasil produksi perdana Mama-mama Papua kepada para undangan di warung makan Klafun, tempat Garam, Kota Sorong, Sabtu (29/2/2020).

“Masyarakat pemilik wilayah adat harus disiapkan, diberikan pemahaman tentang KEK, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan bagian dari aktivitas KEK tersebut. Sebelum itu harus diberikan pemahaman yang baik tentang apa itu KEK, tujuan dan manfaatnya. Sebab kalau masyarakat belum mendapat informasi yang cukup tentang KEK, tentunya masyarakat tidak merasa bagian dari aktivitas KEK dan akhirnya merasa asing di wilayah adatnya,” tutur Frida.

Baca Juga:  Bahlil Bilang Ada Kelompok Yang Tak Ingin Indonesia Maju

Frida juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan ketrampilan khusus bagi pemilik wilayah adat yang dijadikan KEK agar mereka tak tersisih dan termarginalkan di atas tanah adatnya.

“Masyarakat harus disiapkan untuk mempunyai ketrampilan khusus. Menyiapkan masyarakat untuk terlibat, sehingga masyarakat juga melakukan investasi beberapa usaha. Jika masyarakat tidak dilibatkan dan disiapkan, mereka pasti tersisih, termarginalkan, bahkan mungkin bisa menjadi sangat miskin di atas tanah adatnya. Dan juga merasa asing di wilayah adatnya sendiri,” tuturnya.

ads
Baca Juga:  Datangi MRP PBD, Mama-mama Papua Tuntut Bangun Pasar Khusus OAP

Di lain sisi, Frida tegaskan, pelepasan wilayah adat demi pembangunan ekonomi secara nasional sama hal merampas hak dasar masyarakat adat

“Pelepasan wilayah adat demi pembangunan ekonom secara nasional atau program pemerintah boleh-boleh saja, tetapi itu sama seperti merampas hak dasar masyarakat adat karena di hutan ada hutan sagu, hutan obat, hutan berburu, hutan keramat, dan lainnya. Itu ruang hidupnya orang Papua. Walaupun nanti ada kompensasi, tetapi hilangnya tanah adat sama seperti hilang identitas. Kita dikasih uang, tetapi kita tidak bisa tanam uang menjadi pohon sagu, dan lain-lainnya yang telah hilang,” tegas Frida.

Baca Juga:  Jelang Groundbreaking, PT Sino Rapat Finalisasi Bersama PT MOW dan Pemkab Sorong

Sementara itu, Emma Raw Malaseme, direktur Papua Forest Watch, mengatakan, perlu solusi yang seimbang dengan harus menyiapkan masyarakat adat untuk berdaya dan berdaulat di atas tanah adatnya.

“Pemerintah menyiapkan masyarakat adat supaya mereka bisa berdaya dan berdaulat dengan memilik investasi. Juga menyiapkan masyarakat yang memiliki komoditi yang ramah lingkungan,” kata Emma.

Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You

Artikel sebelumnyaKomunitas Disabilitas Mengaku Belum Diperhatikan Pemerintah
Artikel berikutnyaFrida Kelasin Ajarkan Mama-Mama Papua Memproduksi Bakso