JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bupati Kabuapten Pegunungan Bintan, Costan Oktemka diminta menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di kabupaten tersebut. Pasalnya, hingga tanggal 1 April 2020 belum ada di Oksibi.
Masalah yang dimaksud adalah baku tembak antara TNI dengan TPNPB di Distrik Serambakon, Pegunungan, Bintang. Hal ini disampaikan Piter Kalakmabin, anggota DPRD Pegubin kepada suarapapua.com pada 1 April 2020 kemarin di kantor redaksi Suara Papua.
Menurut Kalakmabin, Bupati Pegubin tidak serius menanggapi, memediasi dan menyelesaikan persoalan yang ada di Oksibil Pegunungan Bintang. Karena terkesan bupati, wakil bupati dan ketua DPRD tidak menunjukkan kerja-kerja serius ke arah penyelesaian soal dan terkesan melakukan pembiaran.
Piter membeberkan, persoalan yang dimaksud antara lain, hilangnya 10 pujuk senjata tahun lalu [2019] dan berujung baku tembak di distrik Serambakon pada Sabtu tanggal 28-29 Maret 2020, persoalan Virus Corona atau Covid-19 dan penyakit sosial yang juga marak terjadi di Oksibil.
“Persoalan-persoalan ini harus diselesaikan sebelum Pilkda 2020 dan PON 2020. Saya minta kepada para pimpinan daerah, saudara Bupati dan saudara wakil Bupati, para pimpinan DPRD sesegera mungkin berada di Oksibil dan bangun komunikasi, koordinasi degangan semua stacholder demi menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Kata Kalakmabin, masyarakat di Oksibil, Serambakon, dan Kalomdol saat ini mengalami trauma dan bingung antara hadapi virus corona atau cari aman dari penyisiran yang dilakukan TNI/Polri di beberapa tempat. Ia menegaskan, pemerintah harus ambil langkah penyelesaian cepat, karena Pegubin adalah daerah operasi militer dulu, sehingga dengan kehadiran aparat ini bisa menambah trauma di masyarakat.
“Saya mendapat informasi kalau di distrik Serambakon pasukan TNI/POLRI sedang melakukan penyisiran dan beberapa tempat lainnya terkait dengan hilangnya senjata melalui helikopter milik TNI tahun 2019 lalu. Saya menyarankan untuk kita semua bersabar di rumah kita masing masing termasuk aparat TNI sambil menunggu selesai penyebaran wabah virus corona untuk semua pihak komunikasi secara baik baik” ucapnya.
Baca Juga: KOMAPO: TNI Tidak Bawa Kedamaian di Pegunungan Bintang
Sementara itu, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim Apom (KOMAPO) menolak kehadiran TNI di Pegunungan Bintang karena tidak membawa kedamaian bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Sekjen KOMAPO, Imanuel H. Mimin kepada suarapapua.com melalui surat elektronik menanggapi dan menolak kehadiran TNI di Pegunungan Bintang pada Kamis (2/4/2020) dari Salatiga, Jawa Tengah.
“Atas nama kemanusiaan kami menolak dengan tegas kehadiran TNI di Pegunungan Bintang. Karena kehadiran TNI tidak akan memberikan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat,” tegas Mimin.
Ia menjelaskan, dari informasi yang ia terima, aparat didropng ke Pegunungan Bintang pada tanggal 28 – 29 Maret lalu.
Kata dia, kehadiran TNI dengan peralatan perang tidak memberikan nilai kedamain, ketentraman serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat asli Pegunungan Bintang.
“Kedatangan tersebut malah berkesan negartif. Kehadiaran mereka juga bikin masyarakat takut,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Pegunungan Bintang saat ini sedang cemas dan takut dengan virus corona. Namun, kehadiran TNI justru akan membuat masyarakat tambah tertekan.
“Masyarakat ini mau hadapi coronavirus atau TNI? Ini harus dihentikan. Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi,” tegasnya.
Kata Mimin, KOMAPO berharap agar pemerintah daerah turun tangan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Sehingga masyarakat hidup dalam ketakuatan karena Coronavirus dan TNI.
“Sekali lagi, atas nama kemanusian, kenyamanan dan ketenangan masyarakat untuk menghindari beredarnya atau tertularnya wabah virus Corona maka kami berharap untuk segala aktivitas yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat Pegunungan Bintang agar segera dihentikan! TNI jangan bikin takut pemilik negeri di atas awan” tegasnya.
Pewarta: Arnold Belau
