Pemerintah Papua Barat Diminta Bantu Mama-mama Pedagang Papua

0
1331

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com— Aktivis HAM Kota Sorong, Simon Soren meminta pemerintah provinsi dan Kabupaten di Papua Barat memberikan bantuan kepada mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang.

Menurut Soren, pemerintah harus menyediakan dan memberikan bantuan kepada mama-mama Papua sebagai bentuk perlindungan, sebab di masa pembatasan sosial, pendapatan mama-mama pedagang Papua tidak ada.

“Pemerintah di Papua Barat harus hibahkan dana Otsus untuk bantu mama-mama Pedagang Papua yang terus berjualan dalam keadan status darurat Covid-19. Kasi bantuan supaya mereka jaga diri dan tetap berada di rumah,” katanya kepada surapapua.com di Kota Sorong, Kamis kemarin.

Baca Juga:  12 Parpol Desak DKPP Periksa Komisioner KPU Raja Ampat

Soren mengatakan, saat sulit seperti ini pemerintah harus membantu masyarakat dengan dana Otsus. Sehingga mereka merasakan manfaat dari dana Otsu situ secara langsung.

“Dari pada dana otusu itu tidak tepat pada sasaran dan hanya dikorupsi. Sekali-kali, pemerintah daerah dan propinsi hibahkan kepada mama-mama Papua yang tetap berjualan sedangkan orang lain sedang memikirkan keselamatan diri dan keluarga,” katanya.

ads

Sementara itu, Pegiat Literasi di Kota Sorong, Dayu Rifanto menambahkan,  pemerintah kota atau pun kabupaten harus mendata mama-mama Papua yang berjualan atau pun yang membutuhkan bantuan dan kemudian anggarkan dana otsus  untuk membantu mereka.

Baca Juga:  Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

“Kalo kita hitung mama-mama Papua di pasar tidak sampai dua ribuan orang. Bayangkan seratu orang mama-mama Papua. Kita kasi setiap orang sepuluh juta. Uang baru habis dua ratus juta. Dua ratus juta itu kecil. Dana Otsus besar. Pemerintah turun ke lapangan data-data mama Papua satu persatu.  Supaya mereka tidak berjualan dan tetap berada di rumah agar  bebas dari Virus Corona. Keluarga mereka juga bebas,” kata Dayu.

Baca Juga:  Berlangsung Mulus Tanpa Masalah, KPU Maybrat Diapresiasi

Selain itu,  Max Binur, Direktur Belantara Papua mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini Walikota dan juga Bupati termasuk pemerintah provinsi harus upayakan solusi terbaik untuk para pelaku ekonomi sehingga aktivitas ekonomi dan juga kesehatan tetap terjaga.

“Pemerintah daerah harus ada solusi terbaik untuk mama-mama Papua atau pun non Papua yang sedang melakukan aktivitas ekonomi. Jika ada pembatasan ya harus meyediakan solusi yang terbaik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pemerintah berjalan bersama,” katanya.

Pewarta: Maria Baru

Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaMahasiswa Minta Pemkab Tambrauw Tutup Semua Akses Transportasi
Artikel berikutnyaSisca Abugau Berikan Bantuan Bama di Tiga Asrama