BeritaHeadlineOposisi PNG: Pengerahan Pasukan ke Tambang Porgera ‘Inkonstitusional’

Oposisi PNG: Pengerahan Pasukan ke Tambang Porgera ‘Inkonstitusional’

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemimpin oposisi PNG, Belden Namah mengatakan, pengerahan tentara PNG ke tambang Porgera di Papua Nugini adalah tindakan yang tidak konstitusional.

Hal itu disampaikan Namah, pemimpin oposisi PNG berkaitan dengan 105 tentara yang dikirim ke tambang Porgera yang saat ini menjadi permasalahan antara Pemerintah PNG dan Barrick Ltd dan Zijin.

Hak pertambangan emas di Porgera, Provinsi Enga sedang diperdebatkan setelah pemerintah menolak untuk memperpanjang kontrak penambangan khusus perusahaan patungan Kanada, Barrick Ltd, yang sekarang menggunakan nama Barrick Niugini Limited (BNL).

Saat ini, perusahaan mengakui akan menangguhkan sementara penambangan yang mana dianggap tindakan hukum, sementara pemerintah menginginkan penambangan harus dilanjutkan hingga waktu keluar disepakati.

Baca Juga:  Dewan Gereja Pasifik Minta Dukungan Doa dan Solidaritas Rakyat Kanak Hadapi Tangan Besi Prancis

Namah, mengatakan 105 tentara PNG meninggalkan Port Moresby menuju Porgera pada hari Minggu tanpa “perintah yang jelas”.

Dia mengatakan, pemerintah menggunakan wabah Covid-19 untuk membenarkan perintah tentara ke Porgera meskipun tidak ada wabah di sana.

“Di mana perintah keluarnya? Kamu tidak bisa menggunakan keadaan darurat pada pandemi Covid-19 untuk mengirim pasukan ke Porgera untuk menjaga ranjau,” sebagaimana dilaporkan Namah kepada surat kabar The National.

“Itu tidak konstitusional dan anda tidak bisa meminta keadaan darurat untuk mengatasi situasi yang sama sekali berbeda,” katanya.

Baca Juga:  KBRI dan Universitas Nasional Fiji Gelar Seminar Perspektif Kolaborasi yang Lebih Dekat

“Itu bukan pekerjaan mereka. Jika ada masalah hukum dan ketertiban di Porgera, maka itu pekerjaan bagi polisi, bukan tentara.”

Tanpak tambang di Porgera. (Richard Farbelini at English Wikipedia / Public domain

Awal pekan ini, Perdana Menteri James Marape mengatakan dia akan menulis surat kepada perusahaan penambang untuk memintanya tetap beroperasi hingga negosiasi dilakukan untuk keluar dari PNG.

“Tetapi jika anda menyabotase atau menutup tambang, anda tidak punya pilihan lain selain meminta perintah untuk mengambil alih tambang itu demi pemilik tanah dan pemerintah provinsi yang seharusnya mendapatkan ekuitas yang lebih besar,” kata Marape.

“Jangan lawan saya (saya di negara saya dan saya tidak kehilangan apa-apa). Bekerja dengan saya untuk kemudahan bisnis anda selama fase transisi untuk keluar (Anda tidak pernah tahu, negosiasi mungkin memberi anda waktu operasi tambang tambahan).”

Baca Juga:  Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

Barrick Niugini Limited sendiri dimiliki bersama oleh Barrick Gold Kanada dan Zijin China. Pertama kali kontrak pada tahun 2017 untuk beroperasi selama 20 tahun.

Zijin, perusahaan Cina memperingatkan PNG bahwa mereka perlu bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak pertambangan dengan itikad baik, jika tidak hubungan kedua negara akan terpengaruh.

Mr Namah mengatakan pemerintah harus waspada terhadap Barrick Gold Corporate (Kanada) dan Zijin (Cina).

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Jasad Anggota TPNPB yang Tertembak di Paniai Telah Diserahkan Ke Pihak...

0
Undius Kogoya, Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada tokoh agama dan pemerintah distrik serta kepala kampung yang telah mengantarkan jasad anggotanya dengan baik.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.