KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Adam Sorry, ketua komite nasional Papua Barat bersama rakyat Papua di Maybrat, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengembalikan hak politik rakyat Papua yang telah dirampas selama 75 tahun dari 1 May 1963 sampai 1 May 2020.
Adam meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan hak politik Rakyat Papua. Menurutnya, Indonesia mengambil alih Papua masuk dalam pangkuan NKRI merupakan awal kehancuran rakyat Papua. Ia juga menolak masuknya Papua ke NKRI. Ia menilai sikap Indonesia tidak sejalan dengan hukum Internasional dan nasional.
“Kami KNPB Maybrat bersama rakyat meminta kepada pemerintah, dalam hal ini president Indonesia agar segera mengembalikan hak politik rakyat Papua. Dimana tahun 1961, kami Rakyat Papua telah merdeka. Kami dipaksa masuk bersama Indonesia adalah awal kehancuran bangsa Papua.Kami menolak masuknya Papua ke dalam NKRI. Sikap Indonesia dan pemerintah Belanda itu, telah melanggar hukum Internasional dan Nasional,” katanya pada Jumat (1/5/2020).
Adam, meminta kepada pemerintah Belanda untuk segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada rakyat Papua atas perbuatannya sehingga rakyat Papua telah menderita selama 75 tahun.
“Kami juga meminta kepada pemerintah Belanda untuk segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada rakyat Papua atas perbuatannya sehingga sampai saat ini rakyat Papua hidup dalam pembataian, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi wilayah adat, eksploitasi sumber daya alam, dijajah, diperlakukan tidak adil, marginalisasi, dan lainnya. Pemerintah Belanda jangan mementingkan kepentingan Amerika lalu mengorbankan rakyat Papua di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Yohanes Assem, ia mengatakan sudah 75 tahun rakyat Papua bersama Indonesia. Ia minta kepada pihak keamanan (TNI, PORLI, BRIMOB, dan lainnya), tidak lagi menghadapi rakyat Papua dengan mengangkat senjata, meneror dan mengintimidasi.
“75 tahun rakyat Papua bersama Indonesia. Pihak keamanan jangan lagi menghadapi setiap persoalan di rakyat Papua. Jangan mengangkat senjata. Ada jalur kedamaian yang bisa digunakan. Kami sudah cukup lama hidup dalam terror, intimidasi, dan dibunuh,” tegasnya.
Yohanes, juga meminta president Indonesia untuk menyediakan ruang demokrasi bagi rakyat Papua dan segera menyediakan ruang yang damai untuk penyelesaian setiap masalah di tanah Papua.
“Kami minta pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pak president Indonesia, bapak Jokowi. Memberikan ruang demokrasi yang bebas untuk rakyat Papua. Segera mencari solusi terbaik untuk meyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di tanah Papua,” pintanya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
