KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Nando Salossa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab. Maybrat mengatakan, pihaknya menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Dandim, Kapolres, Komandan Brimob dan beberapa pihak lainnya pada Rabu (6/5/2020) di Kumurkek menyikapi kondisi masyarakat di distrik Aifat Timur.
Kepada suarapapua.com, Selasa (5/5/2020), Salossa menjelaskan, hearing dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan dan para Tokoh di Aifat Raya. Hearing dilakukan untuk DPRD mendengar pendapat, masukan lalu memberikan saran untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di Aifat Timur.
Salossa bilang, persoalan yang dimaksud adalah masyarakat yang mengungsi ke hutan akibat adanya penggerebekan dan penyisiran dari aparat keamanan dalam rangka mengejar pelaku pembunuhan anggota Brimob di Bintuni yang diduga telah melarikan diri ke distrik perbatasan antara Bintuni dan Maybrat, yaitu Aifat Timur.
Dia mengaku, sudah ada upaya yang dilakukan DPRD untuk duduk bersama bupati dan tokoh masyarakat. Tetapi tidak berhasil karena bupati masih sedang sibuk. Sehingga, pilihan yang diambil adalah melakukan hearing bersama.
“Sebelumnya kami sudah rapat antara kami dengan pemerintah daerah. Kami telah membahas tentang penanggulangan Covid-19 dan situasi di Aifat Timur. Salah satu yang diputuskan adalah lakukan rapat bersama Forkompimda. Tetapi bupati sibuk dengan kesibukan pribadi. Jadi kami lakukan pertemuan dengar pendapat,” jelasnya.
Rapat yang dilakukan pada hari ini, kata Salossa, membahas tentang kondisi masyarakat dan kondisi keamanan di distrik Aifat Timur.
“Masyarakat di Aifat Timur makin resah. Dan sudah dari akhir April tidak merasa aman. Kami akan mendengarkan paparan dari pihak keamanan dan DPRD memberikan masukan dan saran untuk penyelesaian kondisi di atas,” jelasnya.
Dia menegaskan, DPRD tetap pada perinsipnya memberikan jaminan kepada masyarakat sipil untuk kembali melakukan aktivitas dan DPRD tetap mendukung upaya pihak keamanan untuk mencari pelaku yang telah melakukan tindakan pidana kepada anggota Brimob.
“Pada prinsipnya kami memberikan jaminan kepada masyarakat sipil untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Kami tetap mendukung pihak aparat untuk menindak pelaku yang melakukan tindakan pidana terhadap anggota brimop. Pelaku harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya,” katanya.
Terkait keterlibatan masyarakat dalam hearing bersama. Ia mengatakan. DPRD sebagai representative dari rakyat. Mereka menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada DPRD.
Namun, DPRD juga mengundang tokoh-tokoh yang berkompenten dan mempunyai kapasitas yang dipercayai mampu merangkul masyarakat untuk penyelesaian konflik di Aifat Timur. Tokoh-toh tersebut hanya hadir untuk mengikuti proses hearing tersebut.
“Kami wakil Rakyat. Kami reprenstative dari rakyat namun DPRD juga mengundang, tokoh-tokoh penting dari Aifat Raya. Mereka hanya hadir mengikuti proses. Para tokoh tersebut, di antaranya, tokoh Intelektual, politisi, Birokrat, dan beberapa tokoh masyarakat lain yang kami anggap berkompenten dan bertanggungjawab dalam komunikasi dengan pelaku untuk senjata dikembalikan. Kita sudah deteksi. Mereka yang diundang. Kita rasa yang memiliki kapasitas dan kapasitas yang dipercayai oleh pemerintah dan DPRD,” jelasnya.
Terkait adanya, perkembangan informasi mengenai operasi militer, dia menegaskan, hal tersebut tidak benar. Menurutnya, data yang dihimpun oleh DPRD sendiri sampai saat ini belum ada pihak TNI di sana.
“Investigasi dari anggota saya, sampai saat ini pihak TNI belum masuk ke sana hanya Brimob yang melakukan pengejaran terhadap pelaku terkait senjata yang dibawa lari. Itu menurut anggota dewan saya yang turun ke sana. Jadi kami mau melakukan hearing bersama sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini,” paparnya.
Sementara itu, Kepala distrik Aifat Timur, Thomas Fatemiyo, mengatakan sampai saat ini belum adat data valid terkait beberapa jumlah penduduk yang masih di hutan dan yang mengungsi ke kampung-kampung yang lain.
Dia mengatakan, masyarakat yang mengungsi ke hutan sampai saat ini belum kembali. Ia mengatakan, semua akan dibicarakan bersama di Kumurkek besok.
“Sampai saat ini tidak ada data jumlah penduduk yang di hutan dan juga yang lari ke kampung-kampung. Memang masyarakat yang di hutan belum kembali sampai saat ini. Besok, kami akan berbicara semua ini bersama di kantor DPRD Maybrat. Hari ini saya tidak bisa memberi keterangan yang panjang dan jelas,” tuturnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
