NABIRE, SUARAPAPUA.com — Penutupan total akses transportasi darat, laut dan udara akan diberlakukan di empat kabupaten yang terletak di kawasan Meepago, selama dua pekan, mulai besok, Senin (11/5/2020) hingga Senin (25/5/2020) mendatang.
Ini satu keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago yang ditetapkan dalam sebuah pertemuan di aula DPRD Kabupaten Deiyai, Rabu (6/5/2020) lalu.
Penutupan total akses transportasi angkutan orang dan barang itu berlaku antar kabupaten dalam wilayah Meepago maupun antara kabupaten dalam wilayah Meepago dengan kabupaten lain di luar wilayah Meepago.
Sekretaris Asosiasi Bupati Wilayah Meepago, Yakobus Dumupa, menjelaskan, keputusan ini merupakan kesepakatan bersama lima bupati yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Wilayah Meepago, antara lain Bupati Nabire Isaias Douw, Bupati Deiyai Ateng Edowai, Bupati Paniai Meki Nawipa, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, dan ia sendiri sebagai Bupati Dogiyai.
Disepakati, penutupan total akses transportasi harus dieksekusi dalam rangka melakukan percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Meepago.
“Ya, ini kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Corona,” katanya.
Khusus untuk penutupan Jalan Trans Papua Nabire-Ilaga, disepakati bahwa penutupan akses jalan diperuntukkan bagi semua kendaraan roda dua maupun roda empat, kecuali kendaraan pelayanan kesehatan dan bahan bakar minyak (BBM).
Kesepakatan di poin ketiga, pengendara kendaraan BBM dibatasi hanya dua orang, dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, waktu melintas jalan raya dibatasi mulai pukul 06.00 sampai pukul 18.00 WIT.
Poin keempat, seluruh warga masyarakat yang bermukim dalam wilayah Meepago maupun warga masyarakat yang berada di luar wilayah Meepago, diimbau agar tetap berada di rumah masing-masing dan melakukan aktivitas secara mandiri.
“Bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas,” bunyi poin kelima keputusan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago.
Nabire Belum Terapkan PSBB
Isaias Douw, Bupati Nabire yang juga ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago, mengingatkan semua pihak wajib patuhi keputusan ini demi mencegah kian meluasnya penularan Covid-19 sambil pemerintah bersama petugas medis fokus menangani 16 pasien positif di Nabire serta di Mimika, termasuk ODP dan PDP di wilayah Meepago.
Menurutnya, penutupan akses transportasi berlaku bagi kabupaten di pedalaman Meeuwodide. Untuk Nabire, kata dia, akan disesuaikan jika nantinya ada penambahan kasus Covid-19.
“Nabire belum, saya belum tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Itu isu tidak benar. Siapa yang sebarkan hoax ya? Keputusan para bupati di Waghete itu untuk kabupaten di pedalaman saja, karena Paniai sudah ada orang gejala positif juga,” ujar Isaias saat jumpa pers di kediamannya, Minggu (10/5/2020) siang.
“Khusus kabupaten Nabire, pasti kami akan perpanjang kebijakan tanggap darurat dengan pengawasan dan sanksi lebih tegas lagi,” katanya didampingi Daniel Maipon, Sekda Nabire.
Isaias menjelaskan, kebijakan PSBB akan diberlakukan setelah mengikuti perkembangan Covid-19. Hingga kini Nabire terdapat 16 positif Covid-19.
“Status tanggap darurat yang kita tetapkan dari 21 April dan berakhir tanggal 6 Mei itu kita akan lanjutkan. Ini untuk Kabupaten Nabire,” jelas Douw.
DPRD Nabire bahkan menggelar rapat internal dengan keputusan akhir meminta Pemkab Nabire segera membatalkan pemberlakuan PSBB selama 14 hari. Rapat internal dipimpin ketua sementara Suyono dan dihadiri 15 anggota DPRD, diadakan Sabtu (9/5/2020) di ruang rapat paripurna dewan.
Isaias mengklaim saat ini di wilayah Meepago ada 19 orang dokter spesialis. Dengan itu diharapkan maksimal dalam proses penanganan para pasien Covid-19.
Untuk itu, ia tekankan, dukungan warga masyarakat sangat penting agar virus Corona tak meluas penyebarannya.
Bupati Nabire pun sepakat pemberlakuan penutupan akses transportasi selama dua pekan di wilayah Meepago.
“Dengan keputusan ini, kami para bupati mau supaya virus jangan menyebar lagi. Jadi, sementara waktu akses transportasinya ditutup dulu. Ingat, selain Nabire, sudah ada pasien di Mimika itu urutan pertama Papua, dari sana juga pintu masuk ke wilayah Meepago. Saya minta kita semua harus sadari supaya segera putuskan rantai penyebaran Covid-19,” tutur Douw.
Belum Ada Bantuan
Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir pada pertemuan para bupati, menyampaikan beberapa keluhan juga saran dalam rangka pencegahan Covid-19.
Salah satunya seperti dikemukakan Frans Mote, ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Deiyai.
“Tugas kita semua untuk cegah virus ini. Dan begitu kebijakan penutupan akses transportasi selama dua minggu diberlakukan, pemerintah harus turunkan sembako dan dana karena masyarakat sudah pasti tinggal di rumah saja,” tandasnya.
Seravianus Ikomou, salah satu tokoh pemuda Deiyai, juga senada.
Menurut Sera, bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 segera disalurkan sebelum kebijakan lockdown diberlakukan.
“Dua minggu orang tinggal saja di rumah mau makan apa? Salurkan bansos segera,” desaknya sembari mengajak warga di Meeuwodide tak lupa berkebun sebagai warisan leluhur.
Melkias Pakage mewakili tokoh pemuda Deiyai, menegaskan, pemerintah daerah bersama aparat keamanan segera menutup semua tempat permainan dadu, roulette dan Togel.
“Tempat-tempat itu setiap hari selalu dibanjiri orang. Dikhawatirkan jadi sarang penularan Covid-19. Sebaiknya segera ditutup,” ujar Pakage.
Sejauh ini kelompok pemuda aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya virus Corona. Meskipun diakuinya tak ada dukungan finansial dari pihak manapun.
Para pimpinan OPD, DPRD, TNI, Polri, ASN, dan sejumlah warga setempat hadir dalam pertemuan para bupati Meepago.
Pewarta: Markus You
