Mahasiswa Tolak Kehadiran Militer di Maybrat

0
1967

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Jonatan Bame, Ketua Koordinator lapangan solideritas mahasiswa Maybrat di kota study Sorong menegaskan, mahasiswa menolak kehadiran aparat militer di kabupaten Maybrat.

Menurutnya, kehadiran aparat militer tidak menjamin keamanan dan juga kedamaian bagi masyarakat adat di sana.

Jonatan dan mahasiswa Maybart di Sorong, menolak keputusan dewan perwakilan daerah (DPRD) terkait kehadiran aparat di Maybrat. Ia kecewa, kenapa hasil rapat menghasilkan hasil yang tidak substansi sesuai persoalan yang terjadi di Aifat Timur.

Baca Juga:  Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di Puncak

“Kami menolak rencana pembangunan pos polsek dan pos Koramil di wilayah Mare dan Aifat Raya. Kami menolak rencana pembangunan kodim dan Porles di Maybrat. Kami tidak sepakat dengan hasil keputusan DPRD. Kami melihat hal tersebut tidak substansi untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Itukan bicara soal situasi di Aifat Timur. Kenapa harus ada masukan agenda rencana pembangunan Polsek, Koramil, Kodim, Kaporles,” katanya saat dijumpai suarapapua.com, Jumat (8/5/2020) di sekretariat Aman Sorong Raya.

Baca Juga:  Kepala Suku Abun Menyampaikan Maaf Atas Pernyataannya yang Menyinggung Intelektual Abun

Dalam menyikapi persoalan di Aifat Timur, ia meminta pemerintah Maybrat untuk segera mengambil langkah untuk koordinasi dan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan di Aifat Timur.

ads

“Kami mahasiswa Maybrat Sorong Raya dengan tegas meminta pemda Maybrat segera berkoordinasi dengan pemda Bintuni untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di Aifat Timur. Persoalan berada di wilayah hukum Bintuni namun warga Aifat Timur juga mempunyai hak wilayah adat di sana sehingga harus ada kerjasama yang baik,” tuturnya.

Baca Juga:  Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari perempuan, Nova Wafom meminta pemerintah Maybrat untuk menarik kembali aparat militer. Menurutnya, kehadiran militer hanya menakutkan dan meresahkan mama-mama Papua di sana.

“Saya minta, pemkab Maybrat untuk menarik kembali militer terutama Brimob. Sikapnya, berlebihan terhadap masyarakat di sana. Hal tersebut membuat mama-mama Papua resah dan takut sehingga tidak bisa jalan ke kebun atau pun ke hutan sendiri lagi,” tegasnya.

Pewarta: Maria Baru 

Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaGenerasi Muda IPMDA Diharapkan Ikut Jejak Renes
Artikel berikutnyaUntuk Atasi Krisis Jangka Panjang, Berikan Bantuan Alat Kerja, Jangan Sembako