JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Intelektual Muda Tambrauw (SIMT) dengan tegas menolak pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Tambrauw dan Komando Rayon Militer (Koramil) di Distrik Kwoor.
Berbagai upaya dalam pembangunan Kodim di Kabupaten Tambrauw dan Distrik Kwoor terus dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia, tanpa mempedulikan keselamatan rakyat Papua di Tambrauw.
Dalam menyikapi tindakan tersebut, Solidaritas Intelektual Muda Tambrauw (SIMT) yang dibentuk sebagai wadah koordinasi antar anak-anak muda dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat Tambrauw dalam era pembangunan dan modernisasi saat ini, mengajukan surat terbuka kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Panglima Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto.
Tokoh Pemuda Tambrauw, Piter Mambrasar mengatakan alangkah baiknya jika pemerintah melihat masalah pendidikan dan kesehatan yang semakin memburuk di Tambrauw dan Kwoor sebagai fokus utama, daripada mengutamakan pembangunan Kodim di Kabupaten Tambrauw dan Koramil di Distrik Kwoor.
“Tidak usah ada pembangunan Koramil di Distrik Kwoor, lebih baik lihat dulu masalah pendidikan, kesehatan yang belum baik di distrik Kwoor, utk pembangunan Koramil saya pikir tidak usah, karna masyarakat di Kwoor tidak butuh pembangunan Koramil,” kata Mambrasar kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik, Minggu (10/520) malam.
Keberadaan sejumlah anggota TNI tersebut disusul pemasangan sebuah baliho di depan kantor dengan tulisan KODIM (Komando Distrik Militer) Tambrauw. Sama halnya, KORAMIL (komando Rayon Militer) Distrik Kwoor pun dibangun semenjak bulan Februari 2020.
“Kami memiliki massa lalu yang buruk dengan TNI. Hingga kini sebagian generasi tua kami masih hidup dalam trauma kekerasan militer di massa lalu yang dilakukan oleh ABRI dalam operasi militer pada Tahun 1970-an dan juga semenjak ditempatkannya Satuan Tugas (satgas) TNI di beberapa distrik dan kabupaten Tambrauw seperti Distrik Kebar, Meyah, Fef dan atau beberapa distrik lainnya pada tahun 2012 hingga kini,” ungkapnya.
Kata dia, Lebih khusus aparat TNI yang ditugaskan semenjak 2015 untuk mengamankan pembangunan jalan Trans Nasional Papua Barat; Manokwari – Sorong, di mana telah terjadi kekerasan militer TNI terhadap warga setempat.
“Kami telah mengalami dan merasakan secara langsung, melihat dan mendengar berbagai kekerasan yang sering terjadi terhadap warga kami yang dilakukan oleh TNI. Itulah pengalaman hidup kami yang mendasari kami tidak ingin hidup berdampingan dengan militer (kami tidak ingin adanya KODIM di daerah kami),” katanya.
Keberadaan anggota TNI di kantor di maksud dengan tujuan pembagunan KODIM yang semakin membuat warga Tambrauw resah dan ketakutan, karena dengan keberadaannya sejumlah anggota TNI, apalagi kedepannya pasti personil untuk KODIM Tambrauw akan ditambah dalam jumlah banyak.
“Trus tidak usah ada pembangunan Koramil, karena nantinya sangat mengganggu ruang gerak masyarakat,” tegas Piter.
Bapak presiden dan panglima, kami tidak mau daerah kami sama seperti daerah lainnya di Papua seperti Nduga, Paniai, Deyai, Intan Jaya, Timika dan daerah Papua lain yang kini sering terjadi kekerasan militer, yang disebkan karena adanya militer di daerah-daerah di maksud.
Bukan rahasia lagi bahwa berbagai kekerasan di Papua yang berujung pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat negara seperti TNI dan Polri. Dari berbagai laporan HAM yang kami pelajari, TNI memiliki catatan yang tinggi dalam kekerasan terhadap masyarakat Papua.
Namum bapak presiden dan panglima, di saat warga Tambrauw sedang malaksanakan perintah pemerintah dengan tetap bekerja di rumah sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19,
“Kami dikagetkan dengan datangnya sejumlah anggota TNI-AD menempati sebuah gedung Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Wembru Sausapor, yang dulunya digunakan sebagai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrauw, pada Januari dan Februari 2020.”
Bapak presiden dan panglima, kami tidak benci TNI tetapi kami tidak ingin tinggal berdampingan dengan TNI.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
