NABIRE, SUARAPAPUA.com — Kecewa honornya belum dibayar, petugas penjaga Posko Covid-19 Kabupaten Deiyai di Tigidougida, distrik Tigi, tak mengizinkan tim medis menjalankan tugas pemeriksaan Rapid Test kepada warga masyarakat setempat.
Para pemuda yang bertugas menjaga posko Tigidougida marah karena belum mendapat honor sesuai kesepakatan sebelumnya.
Stefanus Adii, koordinator posko Covid-19 di Tigidougida, menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Deiyai.
“Benar, kemarin pagi, Senin (11/5/2020), kami larang petugas medis masuk di posko,” katanya.
Posko ini didirikan di pertigaan Tigidougida, jalan poros Waghete dan jalan Trans Papua Nabire-Paniai. Posko Tigidougida merupakan pintu masuk ke Kabupaten Deiyai. Selain beberapa posko yang dibangun pemerintah daerah, antara lain di Kampung Udaugi perbatasan dengan Kabupaten Paniai, di Kampung Mudetadi perbatasan dengan Kabupaten Mimika, dan di Debei perbatasan dengan Kabupaten Dogiyai.
Sejatinya tak bermaksud menghalangi kegiatan Rapid test, tetapi tindakan pengusiran itu menurut Adii, spontan dilakukan para pemuda karena sudah sangat jengkel dengan lambatnya pembayaran honor.
“Sudah lambat bayar baru honornya mau dipotong lagi. Ya, kami marah karena setiap hari baik siang malam kami jaga di posko, pemerintah tidak hargai kami,” ujarnya.
Kesepakatan sebelumnya, kata Adii, honor per hari sebesar 150 ribu rupiah per orang.
“Honor harusnya kami dapat pada minggu kemarin, tetapi sampai sekarang belum jelas. Kami marah, makanya kami usir petugas medis dari posko.”
Ia mengklaim, dari Rp150 per hari akan dipotong lagi tanpa pemberitahuan ke posko. Lanjutnya, hal itu juga yang memicu kemarahan hingga terjadi pengusiran tim medis.
“Ada pemotongan 50 ribu, jadi mau dibayarkan per hari hanya 100 ribu. Kami ini orang tua, kenapa rencana bayarnya tidak sesuai kesepakatan?. Kami minta jawaban dari pemerintah daerah,” tandas Adii.
Adii mengaku para petugas penjaga posko bertindak setelah ada kesepakatan pada pagi hari sebelum tim medis tiba.
“Begitu sepakat, kami lapor ke Polsek Tigi. Kami kembali dan usir tim medis, setelah itu kami palang posko dan jalan raya. Kami akan buka pemalangan setelah honor kami dibayar utuh,” tuturnya.
Selain honor belum dibayar tepat waktu, kata dia, sejumlah kebutuhan di posko Tigidougida juga belum dilengkapi. Salah satunya alat pelindung diri (APD). Para penjaga posko bertugas dalam kondisi yang rawan terpapar virus Corona.
“Jangankan APD, kebutuhan lain saja belum dilengkapi. Ini persoalan yang kami hadapi di posko selama dua minggu terakhir. Pemda khususnya Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Deiyai harus lihat kondisi dan segera atasi,” harap Adii.
Willem Badii, salah satu anggota medis di posko Tigidougida, membenarkan tindakan pengusiran dari posko Tigidougida.
Menurutnya, tim medis juga tak terima dilarang melakukan Rapid test. Tetapi setelah dijelaskan alasannya, kata dia, tim medis memilih kembali ke RSUD Pratama Deiyai.
“Kami sempat bingung, kenapa kami diusir?. Tetapi penjaga posko jelaskan beberapa persoalan, dari situ kami paham. Ternyata ada masalah yang bikin mereka marah,” kata Badii.
Persoalan tersebut seharusnya disampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas Covid- 19 Kabupaten Deiyai, bukan justru dilampiaskan ke tim medis.
Terhadap tuntutan termasuk pernyataan tak akan lanjut dan dilimpahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah, hingga berita ini diwartakan, belum ada keterangan resmi dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Deiyai.
Pewarta: Markus You
