JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Indonesia dinilai mendorong gencatan senjata ke Dewan Keamanan (DK) PBB, tanpa melihat realita yang sedang terjadi dalam negeri khususnya di Papua selama masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik Minggu (17/5/20).
Menurutnya, prinsip di dalam statement Menteri Luar Negeri (menlu) bagus karena mendorong kekerasan supaya dihentikan terutama di daerah konflik, tetapi pada realitanya dalam negerinya justru prinsip tersebut tidak diterapkan.
“Papua, memang tidak ada status resmi “konflik” dari pemerintah Indonesia, akan tetapi dalam kenyataannya jumlah pasukan Polisi dan TNI serta intelijen sangat tinggi, sehingga OPM atau perlawanan jadi subur,” katanya.
Ia menilai salah satu penyebabnya karena pendekatan keamanan dan kekerasan yang berlebihan di Papua .
“Kalau orang kritik pun distigma sebagai pasukan bersenjata,” tutur Haris.
Oleh sebab itu, kata dia, korban di masyarakat tinggi, bahkan pasukan Polri dan TNI pun banyak yang jadi korban.
“Saya mau bilang ke ibu Retno, speak to your self. Kalau bicara damai, bicaralah ke pihak anda sendiri, ke pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan dirinya mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang meminta DK PBB untuk mendorong gencatan senjata di negara konflik selama pandemi Covid-19. Akan tetapi bagaimana dalam negeri kita. Bagaimana terhadap provinsi Papua dan Papua Barat
“Saya melihat di kedua provinsi ini masih melakukan penembakan, penyisiran, pengejaran dan penangkapan kepada masyarakat sipil terus berjalan,” kata Kadepa.
Melihat hal seperti ini kata dia, sebagian negara tentu kita hormati, tetapi sebagian negara pasti akan bertanya-tanya bahkan menjadi bahan sorotan terhadap pemerintah Indonesia.
“Karena kekerasan aparat keamanan di masa pandemi Covid-19 meningkat di Papua,” ujarnya.
Pasalnya, terjadi lagi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kemarin di tanah Anim-Ha terhadap warga sipil, pemilik kebun.
Ia berharap dengan didorongnya gencatan senjata selama masa pandemi Covid-19 ini, dapat membawa perubahan terutama di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pewarta: Yance Agapa
Edotor: Arnold Belau
