WAMENA, SUARAPAPUA.com— Sudah satu tahun mereka dilupakan dan diabaikan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua. Mereka adalah pengungsi Nduga, yang mengungsi di tanahnya sendiri, bagaikan tanah gersang.
Sekitar 2.000 orang mengungsi ke Wamena dari distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri dan Mbulmu Yalma Nduga, akibat operasi militer. Operasi yang terjadi dari buntut penembakan pekerja PT. Istaka Karya Desember 2018.
Theo Hesegem, Direktur Eksekutif, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembelah HAM Internasional), kesal terhadap pemerintah pusat dan daerah yang hingga kini tidak mempercayai keberadaan para pengungi Nduga di Wamena.
Sementara korban jiwa dari para pengunsi telah mencapai 243 jiwa.
“Tentu mereka kehilangan semuanya. Tempat tinggal, tempat berkebun, tempat beribadah dan sekolah bagi anak-anak. Tentu mereka sakit batin karena tidak bisa buat apa-apa. Apalagi tidak ada kebun, maka kesulitan makan,” kata Theo Hesegem kepada suarapapua.com di Wamena, pekan lalu.
Bukan hanya itu, lanjut Theo, banyak dari anak-anak para pengunsi yang mengalami kurang gizi, karena asupan makanan yang kurang.
Selain itu kata Theo, sesuai budaya, ketika orang sudah keluar dari kampungnya dan tinggal di kampung lain, maka tentu kebebasan beraktivitas mereka berkurang. Hal ini membuat mereka frustrasi karena tidak bisa buat apa-apa untuk menghidupi kehidupan mereka.
“Jadi sampai hari ini, masih ada yang meninggal dunia. Tapi sayang sekali tidak ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nduga. Mungkin Pemkab Jayawijaya bisa bantu, tetapi harus ada komunikasi yang baik antara Pemkab Jayawijaya dan Nduga,”ujarnya.
Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, kata Theo mestinya Pemkab Jayawijaya bisa memberikan bantuan, namun kenyataannya tidak demikian. Jadi sekarang mereka ada dalam keadaan yang sulit, ditambah mewabahnya Covid-19.
Kondisi ini akunya sangat memprihatinkan. Makanya, untuk mengurangi beban mereka, ia juga sering mengajak sejumlah pengungsi ke rumahnya hanya untuk sekedar membantu makan-minum.
Mereka yang sering diajaknya adalah anak-anak usia sekolah. Sayangnya, kata Theo, berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, sekolah mereka di tempat pengungsian di Wamena itu ditutup dengan catatan siswa-siswinya dipindahkan ke Keniam, ibu kota Kabupaten Nduga.
Sejauh ini setelah sekolah ditutup, tidak ada soluasi lain yang dihasilkan pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang bersepakat menutup sekolah itu.
Sebelumnya, pihak DPR RI, DPD dan MPR sempat datang ke Papua untuk mengunjungi pengungsi, namun dibatalkan oleh pihak tertentu dengan alasan bahwa pengungsi tidak ditempat.
Padahal waktu itu menurut Theo, para pengungsi ada di rumah-rumah warga. Mereka tidak bisa kembali ke tempat mereka, karena operasi masih dilakukan. “Kampung-kampung di Nduga itu kosong, sehingga informasi yang disampaikan kepada rombongan DPR RI itu tidak benar.”
Oleh sebab itu, Theo berharap kepada Pemerintah Nduga untuk segera ambil langkah dengan memperhatikan para pengungsi ini.
Ia minta agar pemerintah melakukan upaya pendekatan bagaimana menempatkan pengungsi-pengungsi yang di Wamena, tetapi juga Lany Jaya dan Timika.
Tidak hanya pemerintah Nduga, tetapi juga perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat melalui DPR RI, DPD dan MPR yang sebelumnya hendak mengunjungi pengungsi di Wamena.
Sementara itu, Ronal Kelnea, Anggota DPRD Nduga ketika dihubungi suarapapua.com, Selasa (19/5/2020) kaitan dengan bantuan khusus bagi pengungsi Nduga, namun ia mengakui kesal terhadap Pemerintah Nduga yang hingga hari ini belum menyalurkan bantuan Covid-19 kepada warga Nduga.
“Kemarin lalu melalui inisiatif DPRD Nduga yang ada di Jayapura telah rapat lalu mendesak Bupati Nduga, karena kami dengar Pemerintah Nduga telah siapkan dana bantuan untuk masyarakat sebanyak 8 milyar. Sayangnya dana itu kami dengar belum disalurkan,” ujar Kelnea.
Berdasarkan rincian yang disampaikan Kelnea, dana Rp8 milyar itu di bagi ke warga Nduga di Wamena untuk Covid-19, termasuk pengungsi dan warga Nduga di Keniam pasca pembatasan beraktivitas, termasuk tim Covid-19 Kabupaten Nduga.
Sejauh ini, Pemkab Nduga belum ada perhatian khusus secara spesifik bagi pengungsi Nduga di Wamena.
Sedangkan data yang dimilikinya, katanya ada sekitar 48 ribu masyarakat Nduga dari 5 distrik daerah pemilihannya mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Timika. Sementara data keseluruhan yang mengungsi sebanyak 64 ribu lebih orang.
“Jadi dalam satu honai ada sekitar 4 sampai 12 kepala keluarga yang hari ini ada. Dan dampak dari pengungsian itu, ada sekitara 265 jiwa yang terdampak korban atas kelaparan dan sakit, namun tidak ada tempat untuk berobat. Hingga saat ini mereka yang mengungsi kesulitan untuk kembali ke kampung halaman mereka,” tukasnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor:Elisa Sekenyap
