KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Pdt. Yulian Anouw, dosen tetap di Fakultas Teologi Universitas Kristen Papua (UKiP) Sorong menegaskan bahwa orang Papua bisa hidup tanpa Otsus. Otsus berakhir atau tidak, tidak penting bagi orang Papua.
“Masyarakat Papua bisa hidup tanpa Otsus. Kalau berakhir, ya sudahi saja. Kan selama ini masyarakat Papua hidup dari sumber daya sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sekolahkan anak-anak mereka. Karena Otsus selama ini digunakan kelompok elit dan birokrat di pemerintahan, bukan masyarakat Papua,” tegasnya kepada suarapapua.com di Kota Sorong, Jumat (22/5/2020).
Dia menilai Otsus berakhir atau tidak, tidak berdampak kepada masyarakat asli Papua. Sebab, masyarakat asli Papua bisa hidup tanpa Otsus karena mempunyai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup, bukan Otsus.
“Otsus berakhir atau tidak, bagi saya tidak penting karena dana-dana itu tidak diperuntukan kepada OAP. Selama ini, anak OAP bisa sekolah bukan dari uang Otsus, tetapi hasil sumber daya, jualan di pasar, berkebun, nelayan, dan hasil berburu. Yang merasakan manfaat dari Otsus kan orang birokrat. Orang birokrat kebanyakan orang non Papua. Jadi, mereka punya anak-anak yang pergi sekolah tinggi-tinggi menggunakan dana Otsus. Kalo OAP, satu atau tiga orang saja yang benar-benar merasakan manfaat dari Otsus,” katanya.
Menurut Anouw, apa pun strategi yang dibuat oleh akademisi dan intelektual Papua, non Papua dan pemerintah pusat, sama saja. Otsus tetap tidak dinikmati oleh masyarakat asli Papua.
“Masyarakat Papua tidak hidup dari Otsus. Orang pikir strategi yang selama ini dibangun sudah memperkaya OAP. Itu tidak benar. Realitanya, OAP masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mama-mama Papua berjuang keras. Kerja di kebun. Kembali jual. Jual di atas tanah. OAP masih di bawah garis kemiskinan. Jadi, Otsus mau berakhir atau tidak, OAP tetap eksis,” tegas Anouw.
Sementara itu, Simon Soren, aktivis HAM dan lingkungan di Kota Sorong, kepada suarapapua.com menegaskan keberadaan Otsus merupakan kontrak hukum bukan kontrak politik.
“Kontrak politik sudah selesai dengan Jakarta. Jadi kalau Otsus berakhir, kembali kepada rakyat Papua. Yang jelas, rakyat Papua siap merdeka,” ujar Soren.
Menurutnya, sampai saat ini rakyat Papua belum sejahtera, sehingga solusi terakhir adalah rakyat Papua merdeka supaya rakyat Papua menentukan masa depan dan nasib mereka sendiri.
“Otsus bukan satu kali di Papua. UU Nomor 21 merupakan turunan dari kebijakan presiden Soekarno, Soeharto, Megawati sampai yang saat ini. Masyarakat Papua siap merdeka. Yang meningkat saat ini adalah UU Otsus itu, memangnya UU Otsus diberikan untuk siapa? Kalo orang Papua, sampai saat ini orang Papua belum sejahtera. Jadi solusi terakhir, Papua merdeka,” tegasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
