KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Yulian Anouw, Dosen Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong menegaskan, pemekaran provinsi yang digembar gemborkan para elit politik selama ini di Papua dan Papua Barat adalah bukan untuk masyarakat, tetapi untuk kepentingan elit politik.
Anouw mempertanyakan, pemekaran tujuan pemekaran propinsi di Papua dan Papua Barat. Sebab menurutnya, secara umum SDM orang asli Papua masih sangat kurang.
“Pemekaran provinsi untuk siapa dan siapa yang mau diuntungkan dari pemekaran itu. Karena dengan dua provinsi yang ada saja pembangun belum maksimal. Jumlah orang asli papua juga tidak terlalu banyak,” tegasnya saat ditemui suarapapua.com tidak lama ini di Kota Sorong, Papua Barat.
Anouw menjelaskan, wilayah Papua luas namun penduduk sangat sedikit. SDM juga tidak banyak. Hadirnya dua provinsi di Tanah Papua juga belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Termasuk, kata dia, dana Ostsu yang digelontorkan setiap tahun ke tanah Papua juga belum secara maksimal digunakan untuk siapkan SDM yang handal.
“Dengan kondisi seperti ini, pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua dan Papua Barat ini untuk siapa? Untuk orang Papua ka? atau untuk kepuasan para politisi dan orang-orang yang ada di balik ide pemekaran?”
“Memang wilayah Tanah Papua luas. Pemekaran dimaksudkan untuk melakukan pembangunan di wilayah Papua. Tapi saat ini jumlah orang asli papua sedikit dibandingkan orang non papua. Jadi kalau SDM orang Papua untuk mengisi di semua sektor sudah siap, silahkan. Tetapi selama SDM tidak siap, itu sama tidak. Karena akan memberikan peluang kepada orang lain, orang Papua hanya akan menjadi penonton,” tegasnya.
Anouw juga mengatakan, pemekaran provinsi dan kabupaten tidak memberikan manfaat dan membawa manfaat untuk masyarakat Papua. Karena, meskipun sudah ada dua provinsi dan puluhan kabupaten dan kota di Tanah Papua, masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Saya tolak pemekaran. Bagi saya, masalah nyata yang hari ini ada di depan mata adalah sejahterakan masyarakat Papua. Bukan pemekaran lagi. Sampai saat ini, masyarakat Papua masih berjualan di tanah, ribuan anak papua belum dapat pekerjaan, masyarakat papua tidak menikmati pembangunan dan yang menikmati hari ini adalah para elit politik dan birokrat kelas menengah ke atas serta orang lain yang merasakan manfaat pemekaran tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Simon Soren, aktivis Ham dan lingkungan menegaskan, orang Papua tidak butuh pemekaran. Orang Papua membutuhkan kemerdekaan dan dalam kemerdekaan menjamin hak hidup rakyat Papua. Ia menegaskan, pemekaran hanya menjadi kebutuhan para elit politik Papua dalam birokrasi bukan masyarakat Papua.
“Pemekaran itu bukan kebutuhan orang asli Papua. OAP butuh merdeka. Dalam merdeka itu sudah terjamin hak politik, ekonomi, pendidikan, dan lain. Selama ini teriak pemekaran, itu elit-elit politik Papua dalam birokrasi. Mereka berteriak karena menyangkut kebutuhan mereka bukan kebutuhan masyarakat akar rumput,” tegasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
