JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus mengalir dari seluruh masyarakat di tanah Papua, mulai dari Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, ULMWP, FRI-WP, WPCC, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa serta Komite Aksi Penolakan Otsus di Jakarta.
Pastor Alberto John Bunay, Pr, Penanggungjawab 57 Pastor Pribumi Papua se-Regio Papua dari lima Keuskupan di Tanah Papua membeberkan sejumlah penolakan terhadap Otsus dalam jumpa pers di Abepura, Papua pada 21 Juli 2020.
Sejumlah bentuk dan respon rakyat Papua yang dicatat 57 Pastor Pribumi Papua tersebut antara lain:
Lukas Enembe – Gubernur Papua
Penolakan Otsus datang dari Gubernur Papua. Lukas Enembe, mengecam akan mengembalikan dana Otonomi Khusus ke Pemerintah pusat, karena pihaknya selalu dicurigai dan merasa diintimidasi.
“Dana Otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana Otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 miliar hanya mampu untuk membiayai Pembangunan dua jembatan di wilayah pegunungan tengah Papua,” kata Lukas Enembe di halaman kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019 lalu.
Menurut Enembe mengungkapka, dalam kepemimpinannya, 80 % dana Otsus dikelola Kabupaten dan 20 % dikelola provinsi. Dengan harapan kehidupan warga Papua jadi berubah, ternyata tidak. Bahkan, sejumlah isu sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pejabat di Papua.
Majelis Rakyat Papua
Penolakan Otsus Jilid II datang juga dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan MRP Papua Barat dimana hasil pleno MRP Papua dan Papua Barat, memutuskan, pertama Keputusan tentang Pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan Bupati dan wakil Bupati di Papua dan Papua Barat. Kedua, Perlindungan Hukum dan HAM kepada Orang Asli Papua.
Ketiga, Perlindungan HAM kepada seluruh Mahasiswa atau Pelajar Papua dan Papua Barat yang sedang melaksanakan study di seluruh wilayah NKRI. Keempat, Penarikan Rencana UU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
MRP Papua dan Papua Barat juga telah menghasilkan satu rekomendasi, yakni meminta kepada pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP demi Penyelesaian Masalah HAM secara Damai dan Bermartabat yang dimediasi oleh pihak ketiga.
Direktur Eksekutif ULMWP
Penolakan Otsus datang juga dari ULMWP. Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk mengatakan ULMWP terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sesuai dengan visi dan misi dengan menggalang dukungan rakyat West Papua dan Negara-negara serumpun Melanesia.
“Belajar dari pengalaman masyarakat Papua sekarang mengambil sikap tegas stop tipu kami dengan gula-gula Otsus dari negara kolonial Indonesia mereka yang telah membohongi Masyarakat Papua,” katanya.
16 Organisasi Gerakan di Papua
Penolakan Otsus Jilid II datang juga Dari 16 Organisasi. Menyikapi Pembahasan kelanjutan Otsus Jilid II, sebanyak 16 Organisasi menyatakan sikap penolakan Otsus dan meluncurkan petisi rakyat Papua untuk digalang di seluruh wilayah Papua.
“Mereka meminta semua pihak yang membahas Otsus agar mengembalikan kepada Rakyat Papua untuk memutuskannya.” Telekonferensi yang difasilitasi oleh Media Jubi melalui wartawan Senior Papua, Viktor Mambor, (suarapapua.com, 5 Juli 2020, 1.24 Waktu Papua).
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
Selanjutnya, Penolakan Otsus Jilid II datang dari Fron Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melalui Juru bicaranya, Paulus Surya Anta Ginting dalam Launching Petisi Raykat Papua Tolak Otsus.
“Salah satu sikap FRI WP menyeruhkan kepada orang amber atau non Papua yang ada di Papua agar bersatu dengan Gerakan Rakyat di Papua untuk menolak Otsus diperpanjang dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokrastis bagi Rakyat Papua.”
Dewan Gereja Papua
Penolakan Terhadap Otsus Jilid II datang juga dari Dewan Gereja Papua (WPCC), karena dirancang secara sepihak.
Dalam Press Release, pada tanggal 5 Juli 2020, para Pimpinan Gereja yang bergabung dalam Dewan Gereja Papua mengeluarkan Refleksi Tahunan berjudul; ”Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia di Papua sudah Mati.”
Mereka melihat janji-janji dari Pemerintah Indonesia terhadap Umat Tuhan di Tanah Papua untuk mensejahterakan Masyarakat Papua, nyatanya berubah menjadi Tragedi Kemanusiaan dan Malapetaka, Penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami Rakyat Papua di Tanah mereka sendiri. Kami meminta keadilan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua.
Solidaritas Perempuan Papua
Penolakan Terhadap Otsus Jilid II datang juga dari Solidaritas Perempuan Papua. Wakil ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacgueline Hamadi menyatakan, para perempuan Papua tidak pernah tahu soal dana Otonomi Khusus yang digelontorkan ke daerahnya.
“Hal itu karena penggunaan dana Otsus selama 21 tahun sangat jarang melibatkan Perempuan, sehingga Otsus Papua dikembalikan ke Jakarta dan Pemerintah pusat gelontorkan dana sama Propinsi lain di Indonesia,” kata Hamadi, (Kamis 9/7/2020. Jubi).
Komite Aksi ULMWP
Selanjutnya, Penolakan Otsus Jilid II datang dari Juru Bicara Komite Aksi ULMWP, Ice Murib mengatakan, Perempuan Papua menolak Otsus, karena hampir sebagian besar Papua sudah menyatakan bahwa Otsus Gagal dan tidak membawa keuntungan.
“Rakyat Papua telah bersepakat menolak Pemberlakuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Jilid II dan meminta Pemerintah segera menggelar Referendum bagi West Papua itu solusinya.” (Jubi, Kamis 9/7/2020. Jubi).
Pemuda dan Mahasiswa Yahukimo
Penolakan Otsus Jilid II juga datang dari Pemuda Dan Mahasiswa Kabupaten Yahukimo isi seruannya mereka tolak Otsus dan minta Referendum.
”Kami Pemuda dan mahasiswa kabupaten Yahukimo dengan tegas menolak Perpanjangan Otsus. Solusi Referendum di West Papua”, (Info Sosmed, 7 Juli pukul 14.09).
Komite Aksi Penolakan Otsus di Jakarta
Penolakan Otsus II juga datang dari Komite Aksi Penolakan Ostus di Jakarta di depan Kementerian dalam Negeri Indonesia.
“Isi seruannya tolak Otsus Jilid 2. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis,” demikian bunyi tulisan yang tertera pada spanduk besar tersebut, Selasa, 14 Juli 2020, (Sind 8 News Com. Oleh Komaruddin Bagja Arjawinangun).
Kesimpulannya, bagi Orang Asli Papua Otsus adalah masakan dari 20 tahun yang lalu dan itu telah basi bagi Rakyat Papua. Jadi jika masih dilanjutkan dan diberi makan ke rakyat, maka itu adalah racun.
Pewarta : Agus Pabika
Editor : Arnold Belau
