Negara Semakin Menebar Teror di Papua

Penulis

24 Jul 2020, 9:44 WP

2145

ilustrasi terorisme — Ilustrasi terorisme. Medcom.id/M Rizal

Oleh: Devi)*
)* Penulis adalah pekerja sosial

Teroris adalah pelaku yang menyebarkan terror dan ketakutan dengan tujuan pihak lain mengalami kengerian dan kegoncangan psikologis secara luas sekalipun tidak semua orang menjadi korban langsung dari tindak kejahatan yang mereka lakukan. Kisah terorisme yang paling terkenal misalnya penabrakan gedung WTC di New York 2001 kemudian terorisme yang dilakukan milisi bersenjata seperti Al Qaeda, ISIS, dan entah apa lagi yang bisa jadi memang dibentuk dan didanai oleh Amerika Serikat. Di Indonesia juga cukup banyak terjadi dan bisa jadi masih banyak pelaku dan calon pelaku terorisme misalnya kasus Bom Bali yang terjadi hingga dua kali dan kasus pengeboman gereja di Samarinda dan beberapa gereja di Surabaya. Terorisme termasuk kejahatan pada kemanusiaan.

Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau justru negara yang menyebarkan teror? Bukankah ini yang sedang terjadi di Papua sekarang? Negara menyebarkan terror pada orang Papua. Penembakan warga sipil terjadi tidak pernah habis-habisnya, malah yang terbaru terjadi penembakan dua warga sipil hingga tewas pada hampir seminggu lalu di Nduga[1]. TNI beralasan bahwa mereka menewaskan dua orang anggota KKB atau KKSB[2]. Jelas-jelas muncul bantahan dari semua pihak di Papua, mulai dari anggota dewan, keluarga, dan pihak TPNPB sendiri bahwa mereka adalah warga sipil biasa[3], bahkan sesungguhnya mereka pengungsi kasus konflik Nduga yang setahun lebih berlindung di hutan. Sudah posisinya rentan yang semestinya dilindungi khusus dalam konflik bersenjata, kedua korban malah ditembak mati oleh tentara. Sebagaimana dikatakan Amnesty International, ini bukti bahwa negara telah gagal mencegah aparatnya untuk tidak represif dan tidak melanggar HAM di Papua.[4]

Apakah keinginan hati seluruh rakyat Papua untuk melihat para pelaku penembakan dan semua atasan mereka yang memberi komando penembakan itu diadili dan dihukum berat hanya sekadar kabut yang diterbangkan angin dan tidak akan pernah terwujud? Apakah berita penembakan dan kematian ini hanya sekadar jadi daftar berikut dalam tabel kasus kekerasan, terror, dan pelanggaran HAM di Papua? Apakah fakta pembunuhan warga sipil ini hanya menjadi sesuatu yang biasa dan tidak perlu dipedulikan? Apakah berita tentangnya masih ada dalam media-media nasional? Jangan-jangan hanya sebuah berita sekotak kecil dalam surat kabar atau sekilas info di media online pada 19 Juli, itupun tentang perbuatan heroic TNI membunuh pasukan separatis. Bisa jadi bagi orang-orang di luar Papua ini sama sekali bukan masalah, ini adalah hal biasa, dan menurut mereka sudah sepatutnya TNI menghabisi seluruh separatis yang jahat.

Framing semacam ini terus dibuat di media sosial. Buzzer sudah biasa dikerahkan untuk membuat orang percaya bahwa OPM biadab, keji, dan jahat[5]. Facebook dan Twitter diramaikan oleh buzzer semacam ini, yang bahkan mereka belum pernah ke Papua untuk melihat sendiri keadaannya. Tiap kali diskusi live streaming tentang Ppua pasti para buzzer juga muncul untuk mengganggu di kolom komentar. Tujuannya tentu untuk mengalihkan, untuk mengarahkan para peserta diskusi percaya bahwa kasus-kasus kejahatan negara di Papua adalah hoax. Bukan satu-dua kali juga akun Twitter OAP yang punya banyak pengikut diretas lalu isi twee-nya tiba-tiba pro NKRI.

ads

Keanehan pada akun twitter milik Dano Tabuni, Ex Tapol Papua di Jakarta.

Hingga hari ini saja cuitan akun @Dano_Tabuni milik Dano Anes Tabuni eks Tapol The Jakarta Six sejak 11 Juli 2020 isinya menjadi aneh semua: hati-hati provokasi yang menolak Otsus, ULMWP adalah pemberontak, separatis = pelaku makar, genosida Papua itu hoax, Indonesia membatasi jurnalis asing demi keamanan mereka sendiri, Veronica Koman pro OPM, TNI bertugas menjaga stabilitas di Papua, OPM-KKB mendiskreditkan TNI, OAP dicuci otak oleh OPM, dst, dll, dsb.

Sungguh gila melihat teror yang terjadi dan dimainkan di semua lini oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pembunuhan warga sipil di hutan hingga di dunia maya lewat peretasan akun dan pemberitaan hoax. Tuntutan rakyat Papua untuk menolak Otsus jilid II tidak didengar. Kapolda Papua malah menyatakan petisi yang diajukan sebagai provokasi[6]. Tentu saja pernyataannya ini menuai kritik[7] dan berbagai surat keberatan[8]. Saya setuju dengan Marthen Goo bahwa tidak semestinya Kapolda ikut bermain politik melalui pernyataannya ini[9]. Hingga 23 Juli 2020, 31 organisasi telah menolak Otsus melalui Petisi Rakyat Papua. Ini sungguh gerakan yang murni dari hati seluruh rakyat Papua.

Mengapa negara tetap kepala batu melanjutkan Otsus selama 20 tahun lagi? Di Timika 22 Juli 2020, Mendagri, Menkopolhukam, dan wakil ketua DPD RI tetap berkeyakinan Otsus baik untuk pembangunan dan kemajuan Papua sehingga akan terus dilanjutkan[10]. Ini perkataan wakil ketua DPD. “Saya mau katakan, kami di DPD, kita akan kawal dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk 2021 otsus tetap. Saya berani menyatakan sebagai salah satu pimpinan, (otsus) tetap berjalan di Papua.”Kita baca baik-baik pernyataannya “memperjuangkan Otsus sampai titik darah penghabisan.”

Negara terus mengembangkan pendekatan militer dalam menangani persoalan Papua. Pada 23 Juli 2020 kemarin Mendagri bahkan akan menambah jumlah pasukan di Papua untuk menghadapi serangan KKB[11]. Berdasarkan situs berita Kompas tanggal 20 Juli 2020[12], sebanyak 411 anggota TNI Angkatan Darat dari berbagai Kodam se-Indonesia telah diberangkatkan ke Papua Barat sebagai pasukan bawah kendali operasi (BKO) untuk mempercepat pembentukan kodim dan koramil di Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama. Masalahnya adalah 36 orang dari 411 itu ternyata positif Covid-19 ketika menjalani pemeriksaan di Manokwari dan 1 orang bahkan dirawat di IGD[13].

Baca Juga: Vox Populi Vox Dei

Sebelumnya, pada bulan Februari 700 pasukan TNI telah dikirim ke Papua Barat untuk mengisi sejumlah Koramil yang baru dibentuk[14]. Bukan hanya di Papua Barat, per 1 Juli 2020 di Papua juga dua kodim baru yakni Asmat dan Mappi sedang dipersiapkan dan puluhan anggota TNI AD dikirim untuk ditempatkan[15]. Menjelang 1 Juli kemarin polisi juga menambah personelnya karena 96 anggota Brimob dari Polda Gorontalo yang katanya bisa menangani kejahatan berintensitas tinggi, terorisme, kerusuhan massa, kejahatan bersenjata api atau berbahan peledak dikirim ke Lanny Jaya[16]. Apakah di Lanny Jaya sedang terjadi semua masalah itu? Apa yang menyebabkan negara begitu bernafsu mengirimkan pasukan terus-menerus sampai tentara yang kena covid juga tetap dikirim ke Papua? Mau kas mati orang Papua ko apa? Papua masih susah setengah mati urus covid-19 yang tambah banyak baru sekarang ditambah lai jumlah penderita covid deng tentara dorang yang baru datang.

Rakyat Papua sudah menolak pembangunan kodim dan koramil di Tambrauw, Papua Barat, sejak tahun 2019 lalu. Mama-mama Tambrauw sudah menyatakan tidak ingin ada tentara di sana karena bagi orang Tambrauw keadaan sudah aman, kehadiran tentara justru membuat tidak aman karena para perempuan Papua punya trauma dan pengalaman buruk dengan tentara[17]. Demo tolak pembangunan kodim di Yengkernok Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua juga terjadi. Penduduk tidak setuju dengan rencana pembangunan kodim yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh masyarakat. Temuan SKPKC Fransiskan Papua dalam seri buku Memoria Pasionis Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, menyatakan “Pendekatan terhadap masalah di Papua selalu menggunakan pendekatan pengamanan atau militerisme, makanya Papua dibanjiri pasukan polisi dan tentara sampai menjadi wilayah yang secara se facto telah menjadi daerah operasi militer. Walaupun keadaan sudah kondusif, pasukan keamanan tidak ditarik dari Papua, keadaan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, sebaliknya justru akan memperkuat lingkaran kekerasan yang tetap dominan dalam kehidupan Orang-Orang Asli Papua” kata Bapa Theo van den Broek, penulisnya[18].

Setelah pernyataan sikap Dewan Gereja Papua pada 5 Juli 2020 yang menginginkan pemerintah RI berdialog dengan ULMWP, Gereja Katolik di Papua melalui 57 Pastor OAP juga telah menyatakan Seruan Para Pastor Pribumi Papua pada 21 Juli 2020[19]. Seruan ini disusun dengan sistematis dan komprehensif tentang penderitaan rakyat Papua dan alasan-alasan faktual mengapa seluruh rakyat Papua menolak Otsus jilid II. Dalam sekali baca, orang bisa langsung memahami rangkaian persoalan serius yang terjadi di Papua dan sungguh keterlaluan bila masih tidak paham mengapa rakyat Papua menuntut dialog dan referendum. Dana Otsus itu mau dipakai untuk terus mengeruk kekayaan alam alam dan menghabisi nyawa orang Papua? Bupati Biak menyatakan Otsus tidak berpihak pada OAP[20] dan Bupati Mamberamo Tengah juga meminta pemerintah pusat memberikan kesempatan pada masyarakat Papua untuk terlibat dalam revisi UU Otsus[21].

Negara tidak mau mendengar suara rakyat Papua. Negara terus memaksakan kehendak soal Otsus. Negara berkeyakinan bahwa Otsus baik dan bermanfaat sehingga akan terus diselenggarakan hingga titik darah penghabisan (baca: negara siap membuat Papua berdarah lagi demi pelaksanaan Otsus jilid II). Negara berkeyakinan bahwa Papua adalah tanah kosong yang mereka bisa babat semua hutannya, bor gas cairnya, gali emasnya, cabut pohon sagunya buat diganti sawit, pindahkan paksa penduduknya atas nama pembangunan, datangkan migran dan tentara buat kasih penuh kota-kotanya. Negara berkeyakinan bahwa TPNPB adalah kelompok separatis bersenjata yang harus dibasmi. Negara berkeyakinan bahwa mereka sedang melindungi Papua dengan tetap memaksakannya berada dalam bingkai negara kesatuan yang menjanjikan stabilitas keamanan sekalipun itu membunuhi warga sipil yang mereka tuduh anggota milisi bersenjata. Negara berkeyakinan bahwa orang Papua tidak bisa menentukan nasibnya sendiri sehingga harus selalu ikut Indonesia dan pasrah terhadap apapun keputusan Jakarta yang serbatahu. Negara berkeyakinan orang Papua sedemikian bodohnya sehingga tidak mungkin rakyat Papua bisa punya keinginan merdeka tanpa intervensi orang luar dan provokasi pihak asing yang mengincar kekayaan alam Papua (memang seperti itu cara pikir penjarah dan penyamun, menganggap orang lain juga sama jahatnya dengan mereka). Negara berkeyakinan semua pihak yang berlawanan pendapat dengan negara adalah pelaku makar. Negara terus menyebar teror di Papua.

Negara lupa bahwa kita tidak takut. Kita mencintai kemerdekaan tanah kita, sebab inilah tanah terjanji milik kita sejak zaman nenek moyang kita. Kita tidak takut dengan teror yang negara buat sebab kita adalah Bangsa West Papua. Kita yang terus mengingatkan negara bahwa praktek kolonialisme, pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan wilayah, pengusiran paksa, peminggiran penduduk asli, pecah-belah, pemberangusan berpendapat, itu semua adalah kejahatan. Tanah Papua ini hidup. Tanah Papua tra tidur. We are one people, one soul. Kita tidak takut.

Referensi

[1] https://suarapapua.com/2020/07/19/18-juli-2020-dua-warga-sipil-tewas-tertembak-di-nduga/

[2] https://nasional.tempo.co/read/1367814/tni-2-warga-nduga-yang-tewas-ditembak-bagian-kelompok-separatis/full&view=ok

[3] https://suarapapua.com/2020/07/22/bantah-tudingan-tni-egianus-dua-warga-yang-ditembak-mati-tni-adalah-warga-sipil/

[4] https://suarapapua.com/2020/07/21/amnesty-indonesia-pemerintah-gagal-cegah-aparat-di-papua/

[5] https://suarapapua.com/2020/06/30/buzzer-indonesia-menaikkan-tagar-tumbal1juliopm/

[6] https://suarapapua.com/2020/07/17/kapolda-papua-saya-tidak-setuju-petisi-rakyat-itu-namanya-provokasi/

[7] https://jubi.co.id/pernyataan-kapolda-papua-menuai-kritik/

[8] https://wagadei.com/2020/07/20/catatan-kecil-untuk-kaka-besar-kapolda-papua/

[9] https://www.law-justice.co/artikel/89842/larangan-tolak-otsus-kapolda-papua-bermain-politik/

[10] https://suarapapua.com/2020/07/23/jakarta-kasih-sinyal-kuat-untuk-perpanjang-otsus-papua-20-tahun-lagi/

[11] https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/10341001/mendagri-kalau-kurang-pasukan-di-papua-kita-tambah