Pelajar se-Tanah Papua Tegas Menolak Otsus Diperpanjang

0
1655
Pelajar Papua memakai seragam dan memegang pamflet-pamflet bertuliskan penolakan Otsus Jilid II pada hari, Jumat (14/8/2020). (Yanuarius Weya - SP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Solidaritas Pelajar se-tanah Papua tegas menolak Otonomi Khusus diperpanjang, yang diagendakan dan didorong Pemerintah Indonesia melalui elit-elit politik Papua dan Papua Barat.

Hal itu ditegaskan Niel Bagupaju, mewakili pelajar se-tanah Papua di Jayapura, Jumat (14/8/2020).

“Otsus di Papua sudah berjalan selama 20 tahun, tapi kerja nyata dari Otsus itu kami sendiri tidak mengalami, khusunya bagian pendidikan. Transportasi dan uang sekolah harus dibayar orangtua kami melalui hasil kerja keras. Padahal uang Otsus itu kami dengar terlalu besar untuk sejahterakan rakyat Papua. Jadi dengan tegas kami menolak Otsus dilanjutkan yang selama ini dirancangkan rapi Gubernur, DPRP, MRP, bupati-bupati, DPRD dan semua pejabat Papua,” tegasnya.

Baca Juga:  Dewan Adat dan Intelektual Moi Mendukung Kepemimpinan Silas Ongge Kalami

Bagupaju meminta agar baiknya pemerintah mengakui apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Papua.

“Orangtua kami biasa cerita kalau Papua sudah merdeka, tapi negara kuasai di sini, mereka bunuh rakyat Papua banyak demi sumber daya alam di Papua. Kemudian Otsus yang dibicarakan ini kami dengar diberikan karena orangtua mereka minta merdeka. Dengan demikian, 20 tahun Otsus itu cukup dan memberikan pengakuan kepada kami orang Papua,” katanya.

ads
Baca Juga:  Soal Satu WNA di Enarotali, Begini Kata Pakum Satgas dan Kapolres Paniai

Serupa disampaikan Sumblon Kelaklak, yang mana itu minta agar Pansus Otsus DPRP, MRP dan DPD RI agar segera dibubarkan.

“Mereka sebut ada bentuk Pansus untuk Otsus itu tidak benar. Mereka tidak akan bawa aspirasi rakyat Papua, maka tim-tim itu dibubarkan diri saja. Kami minta Presiden Jokowi dan Mendagri sendiri ke Papua dan dengarkan suara rakyat. Mereka minta Otsus lanjut atau minta apa,” ujarnya.

Sementara, Orboi Kumumbajiwi mengatakan, dalam situasi Covid-19 di daerah-daerah di Papua, terutama daerah-daerah yang dianggap merah, banyak siswa yang tidak bisa belajar karena kehadiran TNI/Polri. Maka dirinya minta kepada Presiden agar segera menarik anggota TNI/Polri dari tanah Papua.

Baca Juga:  Pemuda Katolik Papua Tengah Mendukung Aspirasi Umat Keuskupan Jayapura

“Sekarang di Ndugama, Intan Jaya dan beberapa daerah yang merah, TNI/Polri menempati gedung-gedung sekolah mereka dan jadikan barak militer. Makanya teman-teman kami, adik-adik kami di kampung-kampung sana banyak yang putus sekolah. Jadi kami minta TNI/Polri kosongkan gedung-gedung sekolah yang sementara ditempati,” pungkasnya.

 

Pewarta : Yanuarius Weya

Editor : Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaPokja Perempuan MRP Gelar Hearing Dampak Covid Pada Perekonomian Mama-Mama Papua
Artikel berikutnyaPBB Minta Pemerintah Indonesia Melaporkan Masalah Sipil dan Politik di Papua Barat