AMP dan FRI-WP Ambon: 15 Agustus 1962 “Jalan Aneksasi Ilegal”

0
1596

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Ambon menggelar aksi dalam memprotes penandatanganan New York Agreement pada 58 tahun silam, di mana telah dilangsungkan “Jalan Aneksasi Ilegal” atas rakyat pribumi Papua.

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah West Papua (West Nieuw-Guinea) telah terjadi pada 58 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 1962.

Koordinator Umum, Andi Kossay mengatakan, AMP dan FRI-WP serta Individu Pro Demokrasi di Ambon berpartisipasi dalam memprotes penandatanganan New York Agreement, tetapi pihak aparat memperlakukan tindakan kekerasan.  hingga berujung dibubarkan.

“Kami sangat diperlakukan represif oleh aparat. Dapat pukul tapi tidak sampai darah. Pukulan masuk di bagian badan saja,” kata Andi saat dihubungi media ini, Sabtu (15/8/20).

Baca Juga:  Prof. Otto Cornelis Kaligis Bicara Lukas Enembe: Kasus Politik!

Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi wilayah West Papua pada pemerintah Indonesia. Setelah transfer administrasi, Indonesia bertanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan pembangunan di West Papua dan terutama penentuan nasib melalui referendum sesuai amanah kesepakatan dalam Perjanjian New York.

ads

Celakanya, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui berbagai operasi militer untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat West Papua yang menghendaki West Papua untuk mendirikan pemerintahan sendiri.

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilakukan secara tidak demokratis, di mana hanya 1.026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dibawa tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi ke NKRI. Sehingga cuma 175 orang yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara saat itu.

Kata dia, saat melakukan aksi,aparat berhasil menghadang masa di tengah jalan, lalu membubarkannya secara paksa.

Baca Juga:  LME Digugat Ke Pengadilan Tinggi Inggris Karena Memperdagangkan 'Logam Kotor' Dari Grasberg

“Pihak keamanan melakukan pendorongan secara brutal terhadap masa aksi, kemudian dua orang dapat pukul,” bebernya.

Saat masa aksi mau membacakan pernyataan sikap, kata dia, kami dibubarkan polisi sekitar jam 09.00.

Dalam memprotes penandatanganan Perjanjian New York 58 tahun silam, kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap politik kami kepada Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB untuk segera:

  1. Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.
  2. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.
  3. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang Lainnya, yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.
  4. Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab atas Penjajahan dan pelanggaran HAM yang Terjadi terhadap Bangsa West Papua.
  5. Demiliterisasi Zona Nduga, West Papua. Cabut Peraturan Presiden No. 40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan Trans-Papua.
  6. Buka akses Jurnalis Internasional dan Nasional ke West Papua.
  7. Kebebasan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi bagi rakyat West Papua.
  8. Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.
  9. Tolak Otsus Jilid II.
  10. Cabut SK Drop Out sepihak 4 mahasiswa Universitas Khairun Ternate
  11. Dadien Makarim Segera Pecat Rektor Unkhair Ternate
  12. Bebaskan Tapol Maluku Tanpa Syarat.
  13. Bebaskan Jakop Skzypski
  14. Tolak Omnibus Law
  15. Sahkan RUU PKS
  16. Stop Perampasan Tanah Adat di Maluku
  17. Stop Kriminalisasi Advokat Veronika Koman
  18. Gratiskan Biaya Pendidikan di Masa Pandemik Covid 19
  19. Stop jadikan Danau Orana di Pulau 20.Buru Sebagai distinasi Wisata Dunia
  20. Tuntaskan Pelanggaran HAM di Indonesia
Baca Juga:  Meski Dibubarkan, Struktur Kerja ULMWP Resmi Dikukuhkan dari Tempat Lain

 

Pewarta: Yance Agapa

Editor: Arnold Belau

 

Artikel sebelumnyaMRP dan ULMWP Terima Aspirasi Rakyat Papua Soal “New York Agreement”  
Artikel berikutnyaKetua ULMWP: Rakyat West Papua Tidak Rayakan 17 Agustus