NABIRE, SUARAPAPUA.com— Pencari Kerja (Pencaker) yang tergabung dalam aliansi masyarakat pesisir dan kepulauan di Nabire gelar aksi protes pada, Selasa (22/8/2020), menanggapi hasil pengumuman seleksi CPNS formasi 2018 yang diumumkan Pemkab Nabire tanggal 22 Agustus 2020.
Hasil CPNS itu diumumkan pemerintah pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan SK Bupati Nabire No. 80/2195/SET.
Koordinator Aksi, Hendrik Andoy mengatakan, protes itu berlangsung karena pembagian kuota penerimaan CPNS yang tidak sesuai dengan rencana awal, yang mana kuota 80 persen bagi orang asli Papua dan 20 persen bagi imigran atau orang bukan asli Papua.
“Maka kami para pencari kerja, warga masyarakat Nabire dan simpatisan menyikapi dengan menyatakan menolak pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018 itu. Harus tunjukkan kuota 80 persen bagi orang asli Papua dan umumkan hasil CPNS secara transparan dengan lampirkan nomor peserta dan nilai,” kata Andoy melalui release pers ke suarapapua.com, Selasa (25/8/2020).
Selain itu katanya, kuota yang 20 persen diperuntukan bagi orang imigran yang ber KTP Nabire dan orang tuanya telah berdomisili lama di Nabire, berjasa membangun Nabire sebagai PNS, TNI, Polri, swastwa, nelayan dan petani.
Pihaknya juga minta agar memperhatikan nasib para honorer yang telah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti testing formasi CPNS 2018. Hentikan pemberkasan CPNS hingga ada kejelasan mengenai persoalan ini. Termasuk meminta DPRD membentuk Pansus hak angket mengusut persoalan ini.
Lucky Senandi, Koordinator aksi Wilayah II Morgo – Teluk Umar meminta agar adanya keterbukaan dari pihak pemerintah mengenai hasil CPNS formasi 2018.
“Adanya keterbukaan dari pihak penyelenggara seleksi dan pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan hasil tes yang disertai dengan nilainya, karena kami berpatokan dengan kabupaten lain di daerah Meepago. Hasilnya [mereka] keluarkan disertai dengan nilai tes,” kara Senandi.
Katanya, pihaknya berkeinginan menyerahkan aspirasi langsung ke Bupati Kabupaten Nabire, tetapi tidak ditempat maka diserahkan kepada Wakil Bupati dan Sekda.
Aksi tersebut diawali dari Pante Nabire menuju Kantor DPRD dan selanjutnya ke Kantor Bupati Nabire menyerahkan aspirasi kepada Wakil Bupati dan Sekda Nabire.
Pewarta : Hendrik R. Rewapatara
Editor: Elisa Sekenyap
