BeritaTolak Pemekaran, KNPB: Itu Produk Jahat Jakarta

Tolak Pemekaran, KNPB: Itu Produk Jahat Jakarta

JAYAPURA, SUARAPAPUA.comDitengah gelombang rakyat Papua menolak kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan rencana penambahan pemekaran di tanah Papua menjadi 5 Provinsi.

Rencana ini disampaikan seusai pertemuan tertutup bersama Ketua MPR, Mendagri, dan pimpinan TNI/Polri di Gedung MRP/DPR RI Jakarta, Jumat, (11/09). Mahfud MD menyampaikan rencana pemekaran dan pembahasan kelanjutan Otsus akan melibatkan Kaukus MPR Papua yang bernama For Papua.

Baca Juga:  Simamora: Penting Mengajar Anak, Tetapi Juga Pembentukan Karakter

Menyikapi sikap pemerintah Indonesia, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara Internasional, Victor Yeimo menyampaikan  agar Pemerintah Indonesia berhenti memaksakan segala bentuk kebijakan yang tidak menyelesaikan akar persoalan West Papua.

“Kami tahu itu kebijakan reaksioner Jakarta menghadapi gelombang aspirasi rakyat West Papua yang terus menolak kelanjutan Otsus, dan menuntut solusi referendum yang damai,” Kata Victor Yeimo saat dihubungi sore ini, Sabtu (12/09).

Baca Juga:  Bappilu Partai Demokrat Provinsi PP Resmi Gelar Pleno Penutupan Pendaftaran Cagub dan Cabup

Sikap Jakarta itu, menurutnya, terkesan dipaksakan walau secara akademis sudah dikaji pemekaran tidak memenuhi syarat, maka tentu hanya untuk memenuhi hasrat dan desain ekonomi politik Jakarta dalam meningkatkan daya cengkeramnya untuk tujuan eksploitasi Sumber Daya Alam Papua.

“Sudah jelas, Otsus dan Pemekaran ini produk jahat Jakarta, maka hanya orang jahat yang akan kompromi dukung Jakarta merancang kejahatan dibalik retorika kesejahteraan,” tegas Victor yang juga adalah Juru Bicara dari 45 organisasi Petisi Rakyat Papua tolak Otsus.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua Minta Presiden Jokowi Copot Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tengah menjaring pendapat rakyat menyampaikan pemekaran bukan solusi.

“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pewarta: Arnold Belau

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kompleksitas Persoalan Papua, Perlu Adanya Kementerian Khusus

0
“Memang sudah banyak dibentuk badan dan lembaga untuk menangani masalah Papua, namun faktanya sampai dengan hari ini lembaga atau badan tersebut tidak mampu menangani masalah Papua dengan baik dan tuntas termasuk undang-undang Otsus sendiri,” ujar Kosay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.