JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ditengah gelombang rakyat Papua menolak kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan rencana penambahan pemekaran di tanah Papua menjadi 5 Provinsi.
Rencana ini disampaikan seusai pertemuan tertutup bersama Ketua MPR, Mendagri, dan pimpinan TNI/Polri di Gedung MRP/DPR RI Jakarta, Jumat, (11/09). Mahfud MD menyampaikan rencana pemekaran dan pembahasan kelanjutan Otsus akan melibatkan Kaukus MPR Papua yang bernama For Papua.
Menyikapi sikap pemerintah Indonesia, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara Internasional, Victor Yeimo menyampaikan agar Pemerintah Indonesia berhenti memaksakan segala bentuk kebijakan yang tidak menyelesaikan akar persoalan West Papua.
“Kami tahu itu kebijakan reaksioner Jakarta menghadapi gelombang aspirasi rakyat West Papua yang terus menolak kelanjutan Otsus, dan menuntut solusi referendum yang damai,” Kata Victor Yeimo saat dihubungi sore ini, Sabtu (12/09).
Sikap Jakarta itu, menurutnya, terkesan dipaksakan walau secara akademis sudah dikaji pemekaran tidak memenuhi syarat, maka tentu hanya untuk memenuhi hasrat dan desain ekonomi politik Jakarta dalam meningkatkan daya cengkeramnya untuk tujuan eksploitasi Sumber Daya Alam Papua.
“Sudah jelas, Otsus dan Pemekaran ini produk jahat Jakarta, maka hanya orang jahat yang akan kompromi dukung Jakarta merancang kejahatan dibalik retorika kesejahteraan,” tegas Victor yang juga adalah Juru Bicara dari 45 organisasi Petisi Rakyat Papua tolak Otsus.
Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tengah menjaring pendapat rakyat menyampaikan pemekaran bukan solusi.
“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.
Pewarta: Arnold Belau
