BeritaGerakan Kemanusiaan di Papua Harus Bersatu Desak Internasional

Gerakan Kemanusiaan di Papua Harus Bersatu Desak Internasional

MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Sem Awom, koordinator KontraS Papua, mengatakan, sudah saatnya gerakan kemanusiaan bersatu mendesak dunia internasional agar intervensi kemanusiaan terjadi di Tanah Papua.

Hal ini menurutnya karena kini Papua darurat kemanusiaan, pemerintah Indonesia tak juga mau menyelesaikan masalah Papua.

“Niat serius pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dan perdamaian telah ditutup. (Sekarang) pemerintah pusat mulai menggunakan cara-cara yang keras dan militeristik untuk membungkam ruang demokrasi bagi masyarakat Papua,” kata Awom kepada suarapapua.com di Manokwari, Kamis (29/10/2020).

Baca Juga:  Paslon ARUS Bukan OAP, MRP Papua Barat Daya Diadukan ke Polda PB

Ia menilai tak ada niat baik pemerintah untuk melakukan perundingan terhadap masyarakat adat Papua.

“Ini kenyataan sekarang, sehingga sebaiknya semua gerakan kemanusiaan harus bersatu dan mendorong bagaimana mendorong intervensi kemanusiaan di Tanah Papua,” ujarnya

Awom menyebut penolakan terhadap Otonomi Khusus sudah jelas diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 21 tahun 2001.

“Ini kelompok cerdas, kelompok intelektual mereka harus diberi ruang atau tempat yang layak seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi.”

Baca Juga:  Aksi Massa Damai di Nabire Ricuh, Dua Orang Tertembak dan Puluhan Orang Ditangkap

KontraS Papua menyarankan DPR Papua dan DPR Papua Barat serta MRP dan MRPB merespons pola pendekatan militeristik di Tanah Papua.

Pendekatan militeristik yang terus terjadi menyebabkan situasi makin tak stabil, sehingga Awom mendesak negara segera melakukan perundingan dengan ULMWP. Hal ini menurutnya diperkuat dengan fakta rakyat Papua gencar menolak Otsus.

Musa Mambrasar, koordinator Gerakan Hak Asasi Manusia Bersatu (GerHAMBer) Mnukwar mengatakan, situasi Papua saat ini makin tidak kondusif dengan beberapa penembakan membabibuta terhadap warga sipil, sehingga perlu intervensi internasional melihat persoalan Papua.

Baca Juga:  Pemuda Moi Salkma Dukung Keputusan MRP PBD 

“Kami menilai negara tidak mau menyelesaikan persoalan Papua aparat yang mestinya melindungi masyarakat malah mengintimidasi dan melakukan kekerasan,” tandasnya

Mambrasar juga senada dengan Awom, gerakan HAM dan aktivis kemanusiaan mesti bersatu untuk mendesak agar ada intervensi ke Papua.

“Dan, presiden Joko Widodo harus segera menarik pasukan organik dari Tanah Papua,” ujar Mambrasar.

Pewarta: Charles Maniani
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.