BeritaPembangunan Papua Tak Berbasis Data Disoroti Kompak Saat Reses DPRPB Jalur Otsus

Pembangunan Papua Tak Berbasis Data Disoroti Kompak Saat Reses DPRPB Jalur Otsus

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Sorong menyoroti pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang tak berbasis data di setiap kampung atau RT/RW hingga ekses penerapannya terlihat di bidang kesehatan dan pendidikan selama ini.

“Kenyataan selama ini pemerintah daerah dan pusat mendorong pembangunan tidak berdasarkan data riil di masyarakat. Masalah kesehatan dan pendidikan masih mengalami ketimpangan dan tidak maju karena itu. Pembangunan harus berbasis data, ini sangat penting,” ujar Otniel Effruan dari Kompak yang mengikuti reses salah satu anggota DPR provinsi Papua Barat jalur Otonomi Khusus, George Karel Dedaida dari utusan Sorong Selatan, di sekertariat Papua Forset Watch kota Sorong, Minggu (8/11/2020) malam.

Baca Juga:  10 Nakes Mimika Ikuti Konferensi Internasional Neurovaskular

Otniel menekankan kepada wakil rakyat terutama dari jalur Otsus agar serius mendorong lahirnya payung hukum yang mengatur tentang basis data di Tanah Papua.

“Setiap daerah dari tingkat kampung sampai kota dan kabupaten harus mengembangkan pembangunan berbasis data,” harapnya.

Ia menyebut upaya pengambilan data OAP dan non-OAP beserta kedudukan dan NIK di wilayah Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana, dipandang penting untuk mendorong pembangunan berbasis data.

“Ini sangat dibutuhkan dalam membangun Papua. Selama ini pembangunan yang didorong tidak berdasarkan data. Akhirnya pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh masyarakat akar rumput. Masalah kesehatan, pendidikan masih menjadi masalah besar di wilayah provinsi Papua Barat,” beber Oniel.

Baca Juga:  Penolakan Memori Banding, Gobay: Majelis Hakim PTTUN Manado Tidak Mengerti Konteks Papua

Dengan mengembangkan pembangunan berbasis data dan sistem informasi, ia yakin nantinya sampai di tingkat kampung.

Sebelumnya, hal sama disampaikan Muhammad Ali, rektor UMS Sorong.

Menurutnya, tugas setiap pemerintah kota dan kabupaten untuk mendata kembali OAP agar pembangunan yang didorong tak hanya berdasarkan asumsi dan pikiran, tetapi benar-benar berdasarkan data.

“Pemerintah kota dan kabupaten perlu melakukan pendataan ulang tentang OAP. Datanya harus berdasarkan per kepala keluarga sampai setiap person dalam rumah, sehingga ketika pembangunan yang didorong benar-benar ada skala prioritas untuk OAP,” kata rektor UMS kepada suarapapua.com beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  BREAKING NEWS: 10 Kantor OPD di Kabupaten Sorong Dipalang

Ali mencontohkan soal dana pendidikan. Dana diberikan kepada OAP. Tetapi, OAP seperti apa yang mesti diprioritaskan.

“Dana pendidikan memang sangat penting, tetapi jangan yang punya pendapatan besar yang diberikan lagi. Harusnya OAP yang pendapatannya rendah. Itu pentingnya data. Supaya dana pendidikan Otsus tepat sasaran dan bermanfaat, sehingga kesejahteraan masyarakat asli Papua merata,” kata Ali.

Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Rapat Koordinasi DAP Wilayah Domberai Lahirkan Delapan Poin Penting

0
“Ada sejumlah poin penting yang disampaikan masyarakat adat, terutama permasalahan investasi yang terus mengancam eksistensi masyarakat adat di Papua Barat Daya,” kata Sem Awom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.