JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Deklarasi Pemerintahan Sementara oleh Benny Wenda di London, Inggris (1/12), ditolak oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Deklarasi itu menurutnya sepihak dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam perjuangan kemerdekaan, terutama asas persatuan demokratik.
Penolakan ini disampaikan Ketua 1 KNPB, Warpo Wetipo melalui Press Release tertanggal 2 Desember 2020. “Kami telah mengambil keputusan untuk menolak ide deklarasi Pemeritahan Sementara dengan pertimbangan” katanya, sembari memberi empat alasan.
Pertama, menurut KNPB, Keputusan membentuk Pemerintahan Sementara (Provisional Government) tidak berdasarkan pada pertimbangan bersama dalam keputusan demokratik rakyat West Papua, terutama organisasi-organisasi perlawanan yang bergerak di dalam dan di luar negeri.
Kedua, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) belum memiliki keputusan bersama secara demokratis tentang perubahan arah dan bentuk konstitusi ULMWP. Ketiga, KNPB sesuai kongres II telah menyatakan ULMWP sebagai wadah persatuan demokratik untuk semua organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.
Keempat, KNPB memiliki pertimbangan besar bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua ditentukan oleh persatuan perjuangan dari rakyat West Papua seutuhnya. Sebab kekuasaan politik harus dilahirkan dari dan oleh rakyat West Papua itu sendiri. Bukan oleh keinginan dan kepentingan sepihak satu dua orang.
Berdasarkan pertimbangan ini, KNPB menyampaikan kepada rakyat West Papua agar tetap menjalin persatuan tanpa terhasut dalam politik faksi-faksi perjuangan. “Sebab kemerdekaan harus direbut dengan persatuan perjuangan rakyat West Papua” tulisnya.
Saat dihubungi media ini, Warpo menyatakan pernyataan penolakan ini dibuat berdasarkan keputusan bersama dari 32 pengurus wilayah KNPB di tanah Papua dan di Konsulat Indonesia. “Kami mempertimbangkan aspek ideologis dan strategisnya untuk persatuan dan perjuangan itu sendiri” pungkas Warpo.
Lebih jauh, ia mengatakan hampir semua organisasi perlawanan sipil di dalam maupun diluar tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana ini. “Bikin negara untuk siapa kalau semua yang berjuang tidak mendiskusikan dan memutuskan bersama-sama. Ini model demokrasi dari mana?” tanya Warpo.
Seperti diberitakan media, Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara, dimana dirinya diklaim sebagai Presiden. Benny menyampaikan akan mengumumkan perdana menteri dan kabinet penuh kami di masa depan.
“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta,” kata Benny dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi ULMWP, Rabu (2/12).
Selain KNPB, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui juru bicaranya, Sebby Sambom juga menyampaikan penolakan terhadap deklarasi tersebut. Begitu pula pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Pewarta: Arnold Belau
