BeritaTim Investigasi Kasus Nduga Rekomendasikan Tujuh Poin ke Presiden Jokowi

Tim Investigasi Kasus Nduga Rekomendasikan Tujuh Poin ke Presiden Jokowi

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Tim investigasi kasus Nduga menegaskan, Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan negara segera menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten Nduga yang terjadi sejak awal Desember 2018.

Hal tersebut dikemukakan Theo Hesegem, direktur eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, salah satu anggota tim investigasi kasus Nduga, melalui siaran pers, Jumat (18/12/2020).

“Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo harus segera menarik pasukan non organik dari Papua, khususnya di kabupaten Nduga. Hal ini karena masyarakat sipil selalu menjadi korban penembakan hingga nasip warga sipil yang meninggal di daerah pengungsian masih diabaikan negara, bahkan dianggap tidak ada nilai kemanusiaan,” bebernya.

Tim investigasi terdiri dari Pemkab Nduga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nduga, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan.

Dikemukakan, setelah peristiwa pembantaian karyawan PT Istaka Karya, 2 Desember 2018, di gunung Kabo, kini dua tahun lebih, perang antara TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogeya dan TNI/Polri masih terus berlangsung dan memakan korban jiwa dari kedua belah pihak.

“Korban tidak hanya kedua belah pihak saja, tetapi masyarakat sipil yang tidak punya senjata juga menjadi korban jiwa, korban penyiksaan, korban penangkapan, korban penyisiran, sampai rumah-rumah warga juga dibakar. Masyarakat sipil yang disiksa oleh aparat TNI mengalami sakit dan meninggal dunia,” ungkap Theo.

Masih berlanjutnya kontak senjata dan korban yang terus berjatuhan itu, kata Hesegem, karena kedua belah pihak belum ada yang menyatakan kesediaan untuk melakukan perdamaian atau perundingan. Kedua pihak masih mempertahankan ideologinya masing-masing hingga terus terjadi kontak senjata.

“Kedua pihak tidak menyadari bahwa masyarakat sipil yang sedang mengalami korban jiwa dan kerugian material. Menurut pandangan kami, perang ini tidak akan berhenti, tetapi akan berdampak memakan korban jiwa yang banyak. Karena niat baik dari TPNPB maupun TNI/Polri belum ada kesepakatan untuk perundingan, perdamaian ataupun gencatan senjata,” tuturnya.

Kondisi tersebut telah disuarakan berbagai kelompok atau lembaga dan pemerintah provinsi Papua melalui Gubernur Lukas Enembe menyampaikan sikap resmi dalam sidang DPRP untuk segera menarik kembali pasukan militer dari kabupaten Nduga. Tetapi itu belum ditanggapi serius pemerintah pusat, justru dianggap membela TPNPB dan dituduh sebagai separatis.

Pihak Gereja, LSM hingga masyarakat di dunia internasional juga menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera hentikan operasi militer sekaligus menarik pasukan bersenjata ke barak. Sampai sekarang tidak ada tanggapan positif dari pemerintah Indonesia.

“Laporan kasus Nduga sudah disampaikan kepada petinggi negara di Jakarta, dan daerah termasuk Komnas HAM RI dan Komnas Perwakilan Papua. Namun sampai sekarang kita belum ketahui realisasinya dari pengambil kebijakan,” kata Theo.

Baca Juga:  Aksi Penghijauan di Grasberg Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024

Pembela HAM ini membeberkan, sejak tahun 2018 hingga kini masyarakat sipil mengalami korban sia-sia baik ditembak pada saat operasi berlangsung sejak 4-15 Desember 2018, ada yang meninggal di hutan dalam perjalanan gara-gara lapar, ada yang meninggal di hutan di pengungsian ada yang meninggal saat melahirkan di hutan karena tidak ada pertolongan medis, ada yang dibakar dalam rumah dengan hidup-hidup, ada yang ditembak dan dikubur setelah ditangkap dan sebagian lainnya meninggal di tempat pengungsian karena mengalami sakit dan lapar.

“Kami punya sejumlah data korban sekitar 243 orang warga masyarakat asli Nduga dan 20 orang warga non Papua, mereka adalah karyawan PT. Istaka Karya  kurang lebih 17 orang. 16 orang dievakuasi ke Timika dan satunya dievakuasi ke Wamena, empat diantaranya diduga hilang,” jelasnya.

Korban kekerasan di kabupaten Nduga akhir-akhir ini dikabarkan terus bertambah. Tetapi Theo mengaku belum melakukan pendataan.

“Kami belum melakukan pendataan jumlah korban fisik dan jumlah korban meninggal di pengungsian, sejak dari tahun 2019 sampai 2020. Tetapi jumlah korban meninggal di pengungsian terus bertambah,” lanjutnya.

Pengungsi menempatkan diri di beberapa kabupaten, diantaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Timika, Jayapura, Yahukimo, dan di Kenyam, ibukota kabupaten Nduga.

Theo juga mengungkapkan, pada 28 September 2020, Tapania Wasiangge dan Anle Gwijangge yang berstatus sebagai aparat kampung Kiyabikma, distrik Mbulmu Yalma, kabupaten Nduga, ditangkap dan disiksa hingga dibunuh.

Jejak keduanya diduga dihilangkan oknum anggota TNI dari Pos Mbua dan Dal. Peristiwa tragis itu terjadi di Grukwarak, kampung Kiyakbima, distrik Mbulmu Yalma, saat keduanya sedang berada di salah satu honai rumah adat.

“Penangkapan, penyiksaan, pembunuhan dan upaya penghilangan paksa terhadap Tapania dan Anle karena dituduh sebagai anggota TPNPB,” katanya.

Dua hari sebelumnya, 26 September 2020, anggota TNI dibawah pimpinan Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas Siregar, dan Serka Heru Handoko membangun pos jaga menggunakan tenda terpal di beberapa titik di distrik Mbulmu Yalma.

Menerima informasi penangkapan, penyiksaan dan upaya penghilangan paksa terhadap dua aparat kampung itu, Pemkab bersama DPRD Nduga membentuk tim gabungan. Tim terdiri dari Pemkab, DPRD, tokoh Agama, LSM (Pembela HAM) dan tokoh Pemuda.

“Tanggal 9 Oktober 2020, tim investigasi melakukan perjalanan menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi ini. kasus penangkapan dan penghilangan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat TNI.”

Baca Juga:  BREAKING NEWS: 10 Kantor OPD di Kabupaten Sorong Dipalang

Sekitar pukul 19:15 WP tim investigasi tiba di distrik Mbua dan melaporkan ke pos tentara Batalyon 756 Wim Anesili di Mbua. Tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 7:59 WP, tim melakukan pertemuan singkat dengan Danrem 172 Papua. Setelahnya tim investigasi melanjutkan perjalanan ke distrik Mbulmu Yalma, sekitar 09:30 WP, tim tiba di sana.

Setibanya, tim investigasi bertemu dengan beberapa saksi mata dan telah mengantongi beberapa barang bukti (BB) yang digunakan oleh anggota TNI, termasuk sisa tulang-tulang dari korban. Tulang-tulang tersebut ditemukan dalam honai yang telah dibakar anggota TNI.

“Beberapa BB yang ditemukan di tempat kejadian perkara antara lain sisa-sisa tulang-tulang kecil di dalam honai yang telah dibakar, beberapa seng bekas yang terbakar, arang-arang kayu dinding rumah, tali rotan kecil, tempat kem aparat TNI dan kaleng-kaleng dan plastik bekas makanan sisa aparat militer, juga satu pasang sarung tangan, selang suntik berukuran 1,50 cm, satu buah plastik spoit dan kasa steril 6 plastik Mx16 cm, yang terisi dalam plastik hitam,” jelasnya.

Dalam proses investigasi hingga setelahnya, tim menduga pelakunya adalah anggota TNI. Ini berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan kepada tim investigasi pada tanggal 10 Oktober 2020.

“Saksi menjelaskan, kedua korban ditangkap di kampung Grukwarak, dalam keadaan masih hidup, lalu kedua korban diarahkan langsung naik ke arah hutan menuju ke gunung Bigam distrik Mbulmu Yalma. Menurut keterangan saksi yang ditemukan, dapat menjelaskan kedua korban Wasiangge dan Gwijangge tidak membawa senjata (Pistol). Anggota TNI juga tidak pernah menunjukan surat perintah penangkapan terhadap kedua korban yang diduga tersangka. Dalam proses penangkapan juga sebenarnya tidak ada bentuk perlawanan antara kedua korban dan TNI,” jelas Theo.

Kata Theo, dalam menjelaskan kondisi masyarakat di distrik Mbua, Dal, dan Mbulmu Yalma, selama tim melakukan investigasi kasus penangkapan dan penghilangan upaya paksa terhadap Tapania Wasiangge dan Anle Gwijangge, sejak itu masyarakat dari tiga distrik sedang dalam rasa ketakutan terhadap anggota TNI hingga tidak berani melakukan seluruh aktivitas sehari-hari seperti berkebun, mencari kayu api, dan lain-lain.

“Masyarakat di tiga distrik itu tidak rasa bebas beraktivitas karena wilayah di sana dikuasai oleh aparat keamanan. Masyarakat yang hendak melakukan aktivitas selalu mengalami rasa takut dan trauma. Mereka juga telah merasa kehilangan hak kebebasan untuk berkarya di kampung mereka sendiri,” katanya.

Lanjut Theo, masyarakat yang merasa telah kehilangan hak kebebasan itu bicara secara terbuka, “kami dibatasi oleh anggota tentara untuk tidak kerja kebun, tidak menyalakan lampu-lampu, dan tidak keluar rumah mulai sore hingga malam hari.”

Baca Juga:  Sikapi Persoalan di Kapiraya, Begini Tuntutan Ipmanapandode, SPAM dan AMP

Alat penerangan di rumah-rumah juga diakui diambil anggota TNI ketika melakukan penyisiran. Akibatnya, rumah-rumah gelap, hanya mengandalkan nyala api. Itupun dengan ditutup potongan seng agar tidak dilihat pasukan militer.

“Kami menyampaikan kepada pemerintah dan anggota TNI/Polri yang bertugas di sana, segera berikan kebebasan kepada warga masyarakat di distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma supaya bisa beraktivitas di kampung mereka sendiri.”

Rekomendasi

Berikut tujuh rekomendasi dari Tim Investigasi Kasus Nduga:

  1. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi untuk segera mempertanggungjawabkan upaya penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Tepania Wasiangge dan Anle Gwijangge yang adalah aparat kampung Kiyabikma, distrik Mbulmu Yalma, kabupaten Nduga.

2. Kami minta Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non organik dari Tanah Papua, khususnya di kabupaten Nduga.

3. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo segera mengadili pelaku upaya penghilangan paksa atas nama Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas Siregar, dan Serka Heru Handoko sesuai hukum yang berlaku.

4. Kami keluarga korban minta kepada Presiden RI untuk mengizinkan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan pemantauan situasi Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga dan Papua umumnya.

5. Kami keluarga minta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengizinkan wartawan internasional untuk meliput situasi Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga dan Papua umumnya.

6. Apabila beberapa poin di atas tidak terpenuhi, maka kami masyarakat Nduga minta perlindungan suaka kemanusiaan.

7. Kami mendesak kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan investigasi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga.

Diberitakan media ini sebelumnya, Ronald Kelnea, ketua Fraksi Demokrasi DPRD kabupaten Nduga, menegaskan, jika warga masyarakat Nduga dianggap sebagai bagian dari TPNPB, lebih baik pemerintah mengizinkan untuk suaka politik.

Penegasan ini dikemukakan Ronald karena sangat sedih dengan penderitaan masyarakat Nduga yang mengungsi di beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua. Menurutnya, nasip hidup orang Nduga hingga kini sudah tidak jelas karena tidak diperhatikan sejak awal Desember 2018 terjadi kontak senjata antara TNI dan TPNPB.

“Selama ini pemerintah Indonesia kalau terus menerus menganggap kami orang Nduga sebagai TPNPB dan bukan bagian dari NKRI, maka kami minta suaka politik ke luar negeri,” ujarnya kepada suarapapua.com di Wamena, Jumat (18/12/2020).

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pj Bupati Lanny Jaya Sidak di RSUD Tiom, Begini Hasilnya

0
"Tolong perhatikan ruangan. Petugas cleaning service harus perhatikan halaman dan got-got itu segera bersihkan. Jangan tunggu lagi, sekarang juga bergerak," ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.