BeritaSembilan Orang Dikabarkan Ditahan Aparat di Biak Karena Menolak Otsus

Sembilan Orang Dikabarkan Ditahan Aparat di Biak Karena Menolak Otsus

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dilaporkan, sejumlah warga masyarakat di sejumlah kampung di Biak dan Supiori dijemput paksa aparat gabungan TNI dan Polri tanpa surat penangkapan sejak tanggal 4 – 7 Januari 2021.

Berdasarkan informasi yang dihimpun suarapapua.com, penjemputan paksa itu dilakukan dengan alasan karena warga masyarakat terlibat dalam aksi penolakan perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Baca Juga:  BREAKING NEWS: Pagi ini Para Pengungsi dari Pastoran Madi Pulang ke Rumah

Selain itu, warga masyarakat dianggap mendukung deklarasi pemerintahan sementara West Papua yang dilakukan ULMWP.

Saat melakukan penjemputan, aparat mengaku diperintah oleh Bupati Biak.

Berdasarkan laporan yang diterima suarapapua.com, ada sejumlah pendeta dan pelayan jemaat gereja setempat yang turut dijemput dan dimintai keterangan. Termasuk kepala kampung Manwor.

Sejauh ini, masyarakat kampung Manwor merasa terintimidasi karena patroli aparat gabungan TNI dan Polri dari Biak Utara.

Baca Juga:  Orang Papua Barat Secara Historis Telah Dipinggirkan dan Dikucilkan Dari Wacana Publik

Setelah dimintai keterangan, aparat gabungan TNI dan Polri minta majelis jemaat membuat pernyataan yang mendukung otonomi khusus Papua dilanjutkan.

Jumlah warga masyarakat yang ditangkap:

  1. Sebanyak tiga (3) pendeta diperiksa pihak Polsek Warsa Biak Utara.
  2. Sebanyak satu (1) aparat kampung atau kepala desa.
  3. Sebanyak lima (5) masyarakat sipil yang ditangkap dan dibawa ke Polres Sorndiweri, Supiori.
Baca Juga:  AMAN Latih Tata Kelola Manajemen Bagi Pengurus Daerah di PBD

 

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

KKJ PB-PBD Kecam Tindakan Arogan Oknum TNI AL Terhadap Para Jurnalis...

0
“Wartawan memiliki hak dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal sedang menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya yang dijamin Pasal 8 Undang-undang Pers. Perlindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Safwan Ashari.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.