BeritaPuluhan Aktivis Aksi di PN Sorong, Tuntut Adam Sorry Dibebaskan

Puluhan Aktivis Aksi di PN Sorong, Tuntut Adam Sorry Dibebaskan

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Puluhan aktivis menggelar aksi bisu di depan kantor Pengadilan Negeri Sorong dengan membawa spanduk dan pamflet bertuliskan “Segera bebaskan ketua KNPB Maybrat dan 3 Tapol tanpa syarat”.

“Segera bebaskan Adam Sorry dan tiga Tapol. Adam Sorry, Yakobus Assem, Marthen Muuk, dan Simon Sasoir bukan pelaku pembunuhan pada tahun 2020. Mereka ini hanya korban kriminalisasi oleh aparat saja,” ujar Yohanes Assem, koordinator aksi, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga:  Berangus Kebebasan Pers dan Demokrasi, KKJ Tolak Perpol 3/2025

Menurutnya, tuduhan kepada Adam Sorry selaku ketua KNPB Maybrat pada 13 Juni 2020 dan tiga tapol pada April 2020 tanpa bukti yang kuat.

“Tuduhan tanpa bukti. Ini hanya upaya mengkriminalisasi rakyat sipil terutama orang asli Papua,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengancam jika keputusan hakim tak sesuai tuntutan massa aksi akan melakukan konsolidasi dan menurunkan massa yang lebih banyak.

Baca Juga:  VIDEO: Pemprov Papua Tengah Dukung Penolakan Eksploitasi Blok Wabu

“Jika tuntutan kami tidak dijawab majelis hakim, kami akan turun dengan massa yang besar,” tegas Yohanes.

Sementara itu, Willem Marco Erari, ketua Pengadilan Negeri Sorong, saat menemui massa aksi mengatakan, sidang hingga saat ini masih berjalan dan sudah sampai pada tahap pembelaan oleh tim kuasa hukum terdakwa.

“Sekarang sidang sudah sampai pada agenda pembelaan.”

Baca Juga:  Sekjen Amnesty International Memantau Situasi HAM dan Maraknya Praktik Otoriter di Indonesia

Erari mengaku tak punya hak untuk memberikan keputusan benar atau salah.

“Aspirasi akan dilanjutkan kepada majelis hakim. Keputusannya seperti apa nanti majelis hakim yang putuskan,” katanya.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Rayakan Hari Warisan Dunia, Titus Pekei: Pemerintah Perlu Lebih Aktif!

0
“Itu memang perlu diapresiasi, tetapi sekaligus membawa tanggung jawab sendiri untuk memperhatikan perkembangan warisan dunia yang ada di Indonesia. Tidak sekadar ada kementerian, tidak juga hanya sekadar seremonial, tetapi pemerintah harus lebih aktif memajukan kebudayaan yang terus dimaknai oleh masyarakat dengan program yang lebih konkrit dan langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.