BeritaMahasiswa Eksodus Papua Sepaham Natalius Pigai Soal Otsus

Mahasiswa Eksodus Papua Sepaham Natalius Pigai Soal Otsus

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Darson Lokbere, salah satu mahasiswa eksodus Papua yang pulang ke Papua pascaujaran rasis tahun 2019, sepakat dengan pernyataan Natalius Pigai soal tiadanya kekhususan dari implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini sejak tahun 2001.

Mahasiswa eksodus Papua asal kabupaten Nduga ini menilai pernyataan dari mantan Komisioner Komnas HAM RI itu sangat benar mengingat fakta selama Otsus diberlakukan tak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat asli Papua.

“Saya sangat sepakat dengan pernyataan kaka Natalius Pigai, bahwa Otsus itu satu pembohongan pemerintah. Memang benar, Undang-Undang Otsus Papua selama ini sejak diberlakukan tahun 2001 hanya membawa malapetaka bagi masyarakat asli Papua,” tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com dari Jayapura.

“Selama ini kita lihat daftar nama-nama kabupaten/kota dan provinsi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pencairan dana yang begitu besar. Tetapi uangnya malah dinikmati kembali oleh Jakarta, pemerintah pusat,” kata Darson.

Baca Juga:  Sikapi Kamtibmas di Yalimo, HMKY dan IMAPA Sampaikan Tuntutan

Otsus meski bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat asli Papua agar maju setara daerah lain di luar Papua, tetapi ia menilai faktanya justru bertolakbelakang.

“Kenyataan selama ini dana Otsus bahkan APBN yang diberikan negara kepada Papua malah bisa dibilang 85% dinikmati oleh masyarakat non-Papua yang ada dan sedang bekerja di atas tanah ini.”

Tak cuma itu, ia menyebut dominasi orang luar dalam jabatan pemerintah hingga lembaga legislatif di Tanah Papua.

“Jabatan bupati dan wakil bupati di Papua malah ada yang dipimpin oleh orang luar. Ini belum terhitung dengan pimpinan legislatif (DPRD/DPRP), kepala dinas dan PNS yang rata-rata dijabat orang non-Papua. Apalagi pejabat SKPD lebih banyak orang non-Papua, buktinya di setiap lingkup pemerintahan yang ada di Papua rata-rata 75% dorang yang kuasai,” bebernya.

Baca Juga:  Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Horizontal di Kenyam

Dengan beberapa kenyataan itu, ia tegaskan dana Otsus dinikmati oleh orang non-Papua, sedangkan masyarakat Papua makin terjajah dengan posisi penonton setia di atas tanah dan dusun mereka sendiri.

“Pembangunan banyak termasuk Puskemas dibangun dimana-mana, tetapi tenaga kerjanya orang luar Papua. Infrastruktur jalan dan jembatan dibangun oleh pengusaha non-Papua, sopir mobil jurusan pedalaman juga orang non-Papua yang kendalikan,” kata Lokbere.

Otsus di Tanah Papua menurutnya hanya memberi manfaat ekonomi pendatang di atas tanah kaya raya ini.

“Dari semua posisi dan jabatan strategis serta peluang usaha dikendalikan oleh orang luar Papua, maka otomatis dana Otsus itu tidak 100% dinikmati oleh orang asli Papua. Semuanya kembali ke Jakarta dan orang luar Papua yang menikmati,” ujarnya.

Baca Juga:  Asosiasi West Papua Australia Mendesak Prancis Mendengarkan Suara Rakyat Kanak

Sebelumnya, Natalius Pigai, aktivis Papua di Jakarta, menegaskan, UU Otsus bagi Papua adalah penipuan pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua.

Natalius berpendapat, pemerintah mudah menerapkan politik abal-abal dengan memberlakukan Otsus di saat orang Papua belum sepintar hari ini.

“Soal dana Otsus, tidak ada yang khusus untuk Papua. Banyak wilayah juga menerima dana Otonomi Khusus seperti Aceh, DKI, DIY dan Papua. Semua hanya penipuan Jakarta saat orang Papua tidak banyak yang pintar. Sekarang orang Papua jauh lebih pintar, bahkan lebih pintar dari presiden,” demikian Natalius dalam quotes yang disebarkan ke publik.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kasus Moses Yewen Belum Jelas, Kepala Distrik Fef Tolak Kehadiran Satgas...

0
“Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi, masyarakat Fef, dan kepala distrik dengan tegas menolak kehadiran Satgas 762 di wilayah pimpinan saya. Kasus Moses Yewen belum jelas pengadilannya terhadap pelaku dan tidak ada permintaan maaf sampai saat ini. Kami masih trauma dengan peristiwa itu. Saya mau sampaikan, bahwa saya kepala distrik Fef akan pimpin demo. Tidak ada tempat untuk 762 di distrik Fef,” tegas Herman.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.