BeritaRatusan Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Merana Tanpa Asrama

Ratusan Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Merana Tanpa Asrama

MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Tak punya asrama permanen, ratusan mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di kota studi Manokwari, provinsi Papua Barat, terancam diusir pemilik rumah kontrakan lantaran masa kontrak akan berakhir Maret 2021.

Suele Pahabol, ketua Ikatan Mahasiswa Yahukimo (IMY) kota studi Manokwari, mengatakan, masa kontrak rumah yang ditempati segera berakhir, tiada solusi lain, kecuali berharap pada pemerintah daerah untuk segera mengambil kebijakan menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak asli Yahukimo di Kota Injil.

“Pemilik rumah kontrakan selalu mendesak kami, karena masuk bulan Maret itu masa kontraknya selesai dan mahasiswa harus kosongkan tempat,” jelasnya kepada surapapua.com di Manokwari, Sabtu (20/2/2020).

Bakal merana lantaran tak ada tempat lagi bila terpaksa harus keluar dari kontrakan saat ini, Pahabol berharap, pemerintah kabupaten Yahukimo bisa mengambil kebijakan untuk pengadaan asrama.

Baca Juga:  Papuan Voices Bentuk Panitia FFP Ke-VII yang Akan Berlangsung di Wamena

“Pemilik rumah kontrakan ini, bapak Lasarus Indou menawarkan rumahnya dijual sebesar 4,5 miliar rupiah. Kami minta pemerintah daerah bayar rumah ini,” ucapnya.

Di kota studi Manokwari, kata Suele, mahasiswa Yahukimo tak punya asrama permanen. Karenanya mereka selalu berpindah-pindah rumah kontrakan.

“Selama 12 tahun, senior kita selalu pindah-pindah kontrakan. Pemilik kontrakan yang sekarang kami tinggal ini mau jual, jadi kami minta pemerintah daerah segera beli supaya kami dan adik-adik yang nanti datang kuliah di Manokwari bisa tinggal di sini,” tutur ketua koordinator wilayah (Korwil) Manokwari ini.

Bastian Yual, ketua rumah kontrakan Yahukimo, menginginkan adanya bangunan permanen yang dijadikan sebagai asrama mahasiswa Yahukimo.

“Kami ingin punya asrama sendiri seperti mahasiswa daerah lain,” kata Bastian.

Bastian senada dengan Suele, rumah yang sementara dihuni ini dibeli dan selanjutnya menjadi aset Pemkab Yahukimo.

Baca Juga:  Terima Kasih Warga Sorong, Sumbangan Dana Telah Disalurkan Kepada Korban Bencana di Yahukimo

“Rumah ini memang sangat layak, jadi mahasiswa mau supaya Pemkab Yahukimo beli untuk dijadikan sebagai asrama,” katanya.

Yermias Helembo, pembina mahasiswa Yahukimo di Manokwari, menyarankan kepada pemerintah daerah segera beli rumah tersebut agar anak-anak Yahukimo tidak kehilangan tempat tinggal dan aktivitas organisasinya berlanjut dengan baik.

“Mahasiswa Yahukimo adalah aset daerah, saat ini sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak supaya bisa tinggal dan belajar dengan baik,” kata Yermias.

Harapan sama dikemukakan Darianus Dapla, perwakilan Dewan Penasehat Organisasi (DPO) IMY Manokwari.

Darianus berharap, Pemkab melalui bupati terpilih segera merespons kerinduan mahasiswa Yahukimo di kota studi Manokwari memiliki asrama sendiri.

“Kami sudah masukan proposal setiap tahun ke Dinas Pendidikan, juga bupati dan DPRD, tetapi belum ada tanggapan,” katanya.

Baca Juga:  Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

Pemilik rumah telah memperingatkan bahwa jika pada Februari hingga Maret tidak ada informasi dari pemerintah daerah, para penghuni akan diminta keluar.

“Kami tidak ada tempat untuk tinggal, jadi pemerintah daerah harus bangun asrama di Manokwari. Kalau bisa, rumah ini dibeli saja,” pinta Darianus.

Agus Bombe mewakili pengurus organisasi menegaskan, jika aspirasinya tidak diindahkan, utusan dari 240 mahasiswa akan unjuk rasa di kantor DPRD, kantor Dinas Pendidikan, dan kantor Bupati Yahukimo di Dekai.

Badan pengurus bersama pembina, penasehat bersama seluruh anggota berkomitmen, Pemkab Yahukimo perlu menyiapkan asrama dalam hal ini membeli rumah kontrakan yang sementara ditempati dan akan berakhir bulan depan.

Pewarta: Charles Maniani
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Tolak Yonif 762, Warga Tambrauw Palang Pos Satgas 623 di Fef

0
“Pasca kematian Moses Yewen, keluarga dan masyarakat telah menyampaikan pernyataan penolakan kehadiran Yonif 762 di Tambrauw kepada Kodim 1810, DPRD dan bupati Tambrauw. Tetapi Panglima TNI mengeluarkan surat perintah kepada Yonif 762 untuk melaksanakan tugas di Fef. Hal ini yang memicu pemalangan pos Satgas,” ungkapnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.