Victor Yeimo: Dalam Tiga Tahun Negara Sudah Kirim 21 Ribu Anggota ke Papua

0
2543

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir negara telah mengirim 21.369 anggota militer Indonesia ke Tanah Papua.

Yeimo mengungkapkan, dari berbagai data media dan pernyataan resmi negara (secara terbuka) jumlah TNI non-organik yang dikirim ke tanah Papua dalam 3 tahun terakhir yaitu 21.609, yakni: Tahun 2019 sebanyak 10.000, Tahun 2020 sebanyak 8.000, dan tahun 2021 (3 Bulan) sebanyak 3609. Dalam tiga tahun Indonesia telah mengirim 21 ribu tentara ke Papua.

“Itu tidak termasuk data jumlah Kopassus, belum terhitung data jumlah pasukan Teritorial di dua provinsi (Kodam Cenderawasih dan Kasuari). Belum terhitung data jumlah Polri yang non organik maupun organik di dua provinsi. Belum terhitung milisi sipil yang dipersenjatai negara di Papua,” beber Yeimo lewat akun facebooknya pada Sabtu (13/3/2021).

Data jumlah militer yang dikirim ke papua. (Victor Yeimo via facebook)

Yeimo menegaskan, pengiriman militer ke Papua dalam jumlah banyak tersebut menguatkan fakta bahwa Papua zona darurat militer.

Baca Juga:  Blok Wabu Diincar, Ini Pernyataan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah

Lanjut dia, tujuannya pengiriman ribuan anggota militer tersebut adalah untuk menduduki dan mengamankan kepentingan ekonomi negara, bisnis-bisnis ilegal milik para jenderal. Artinya, Papua benar-benar menjadi daerah protektorat; yang semuanya dikontrol mati oleh kekuatan militer.

ads

“Bangsa Papua mesti menghadapi ancaman militerisme dengan kekuatan persatuan rakyat yang terkonsolidasi dan terpimpin. Percaya bahwa subjek dan objek revolusi adalah rakyat yang bergerak dan tidak tunduk pada penjajah. Myanmar sedang membuktikan itu: rakyat melawan militerisme dengan damai dan bermartabat,” tegasnya.

Seperti dilansir jubi.co.id, Koordinator Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Pdt Leonora Balubun, mengatakan negara terus mengirim pasukan keamanan ke berbagai wilayah, termasuk Intan Jaya.

Menurutnya, pemerintah tidak mau mendengar seruan dan kritikan berbagai pihak, yang meminta penarikan pasukan non-organik dari provinsi tertimur Indonesia itu.

Baca Juga:  Meski Dibubarkan, Struktur Kerja ULMWP Resmi Dikukuhkan dari Tempat Lain

“Kita minta tarik pasukan dari Papua. Namun dijawab negara dengan penambahan pasukan. Padahal negara tahu bahwa orang Papua takut (trauma) terhadap militer,” kata pendeta yang akrab disapa Dora Balubun itu.

Sulit Dapat Data dan Informasi Jumlah TNI di Papua

DPR Papua menyatakan kesulitan mendapat data dan informasi berapa jumlah pasukan non organik, yang dikirim melakukan pengamanan di berbagai daerah Papua setiap tahun.

Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda, mengatakan jangankan pihaknya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai pimpinan daerah pun mungkin tidak tahu mengenai jumlah pasukan non organik, yang rutin dikirim ke Bumi Cenderawasih.

“Memang terkait jumlah pasukan non organik kami tidak tahu. Bahkan mungkin gubernur sebagai kepala daerah tidak tahu,” kata Yunus Wonda seperti dilansir Jubi.co.id pada Jumat (12/3/2021) kemarin.

Menurutnya, tidak mungkin DPRP akan dilaporkan secara resmi setiap ada pengiriman pasukan ke Papua.

Baca Juga:  Inilah Sikap Resmi KNPB Terhadap Agenda Pemilu 2024

Sebab itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan institusi keamanan juga memiliki aturan dan garis komando tersendiri. Berbeda dengan aturan dalam sistem pemerintahan.

“Akan tetapi, kami selalu meminta pemerintah pusat tidak berlebihan dalam mengirim pasukan. Cukup anggota TNI/Polri yang ada di sini, itu difungsikan,” ujarnya.

Kata Wonda, tidak perlu mendatangkan pasukan berlebihan dari luar, seakan di provinsi tertimur Indonesia itu kini sedang terjadi peperangan.

Yunus Wonda mengatakan sebaiknya pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada Kapolda dan Pangdam. Pimpinan TNI/Polri di Papua itu dianggap akan mampu mengatasi masalah di berbagai wilayah Papua karena mereka paham mau melakukan pendekatan seperti apa.

“Ini kan kita malu di mata internasional. Kita menghadapi rakyat sendiri seakan kita berada di zona perang. Pasukan yang datang dari luar itu, tidak paham karakter masyarakat asli,” ucapnya.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaPemuda Misel Duga Ada Oknum Anggota DPRD dan Intelektual Halangi Proses Hukum
Artikel berikutnyaUsut Tuntas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum Melianus Nayagau oleh Aparat Keamanan di Sugapa