PartnersGubernur Papua Tolak KKB Dikategorikan Teroris

Gubernur Papua Tolak KKB Dikategorikan Teroris

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah provinsi Papua melalui gubernur Lukas Enembe menyatakan menolak label baru yang disematkan pemerintah pusat melalui Menko Polhukam kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris.

“Pemerintah provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” demikian satu dari tujuh butir pernyataan sikap gubernur Papua sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com dari Rifai Darus, juru bicara gubernur Papua, Kamis (29/4/2021).

Menurut gubernur Papua, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut.

Baca Juga:  Penangkapan AN di Enarotali Diklarifikasi, TPNPB: Dia Warga Sipil!

“Pemerintah provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan. Pemerintah provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” tulisnya.

Press release tentang pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Ist.)
Press release tentang pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Ist.)

Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum, serta mencederai prinsip-prinsip dasar HAM.

Karena itu, pihaknya mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab pemerintah provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

Baca Juga:  Kerusuhan di Kaledonia Baru: Ketidaknyamanan Mulai Muncul Saat Bala Bantuan Tiba

“Pemerintah provinsi Papua menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru,” ujar Gubernur Papua.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021), mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Ini merupakan pandangan dan sikap pemerintah terhadap peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:  KPU se-Papua Ditantang Gelar Debat Publik Pilkada 2024

Menurut Mahfud, pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh ketua MPR, Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan Polri, TNI dan fakta bahwa banyak tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, atau ke kantor Menko Polhukam. Serta pimpinan resmi di Papua baik pemerintah daerah maupun DPRD yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

“Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris yang dinyatakan oleh ketua MPR, BIN, Polri, TNI dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif,” ujarnya. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Sikapi Kamtibmas di Yalimo, HMKY dan IMAPA Sampaikan Tuntutan

0
"Mahasiswa Papua dan mahasiswa Yalimo minta aparat harus utamakan pendekatan persuasif dalam upaya pencarian senjata dan amunisi yang dibawa kabur oknum polisi. Saat ini orang tua kami mau hidup dengan tenang," kata Walianggen.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.