BeritaBreaking News: Hari Ini AMP dan FRI-WP Demo Serentak di Beberapa Kota

Breaking News: Hari Ini AMP dan FRI-WP Demo Serentak di Beberapa Kota

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Hari ini, Jumat (21/5/2021), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) “turun jalan” serentak di beberapa kota di Indonesia dengan tuntutan yang sama kepada pemerintah Indonesia.

Informasi yang dihimpun suarapapua.com, aksi demonstrasi serentak hari ini digelar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Sorong, dan Manokwari.

Keterangan tertulis dari AMP mengabarkan aksi massa diikuti mahasiswa Papua, juga FRI-WP serta aktivis pro-demokrasi Indonesia, menuntut pemerintah Indonesia segera menarik kembali pasukan militer dari Tanah Papua, membebaskan para tahanan politik (Tapol) West Papua, serta berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

Alasan pasukan militer dari Tanah Papua, sejak kehadirannya dimulai era Soekarno terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Rakyat sipil selalu menjadi korban tindak kekerasan aparat bersenjata.

Baca Juga:  Ali Baham Temongmere Jabat Sekda Definitif Provinsi Papua Barat

“Pengiriman pasukan militer Indonesia ke Tanah Papua terus dilakukan sejak era Soekarno hingga sekarang era Jokowi-Maruf. Dampak sangat fatal terus menerus dirasakan rakyat Papua, dari kasus perampasan, pembunuhan, eksploitasi terus terjadi di West Papua hingga detik ini,” tulis AMP dalam siaran pers.

Kehadiran pasukan militer di Tanah Papua dalam jumlah banyak menyebabkan pembungkaman ruang demokrasi. Rakyat Papua tak diberi ruang bicara, ruang menyampaikan aspirasinya.

“Tindakan kriminalisasi pun masif dilakukan demi mempertahankan Papua tetap dalam genggaman negara kolonial,” tulisnya.

AMP dan FRI-WP menyatakan, pemerintah Indonesia bersama Polri segera bebaskan Victor Yeimo dari tahanan. Juga lepaskan semua tahanan politik (Tapol) Papua, termasuk Kelvin Molama (Sekjen AMP) dan Ronald Levi (anggota AMP).

Beberapa orator menegaskan, tak ada pilihan lain selain pemerintahan Jokowi-Maruf berikan ruang demokrasi bagi rakyat Papua menentukan nasib masa depan.

Baca Juga:  AMKI Bukan Tujuan Aspirasi Agama Katolik Melalui Komisi Kerawam DTC

“Rakyat Papua mau bebas, mau merdeka. Referendum adalah solusi demokratis untuk memilih masa depan di tanah leluhur sendiri,” ujar salah satu orator dari depan markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Ring Road Utara, Condong Catur, kabupaten Sleman.

Di Jakarta, aksi demonstrasi AMP dan FRI-WP didukung Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) serta Solidaritas Mahasiswa Papua se-Jabodetabek dipusatkan di depan Istana Negara, Jumat (21/5/2021).

Tuntutan sama dikemukakan dalam orasinya di depan Istana Negara.

Orator juga tegaskan sikap rakyat Papua hingga hari ini jelas tetap tolak keberlanjutan Otsus, tolak pelabelan teroris, serta tolak pemekaran daerah otonom baru (DOB).

Baca Juga:  Pemprov Papua Barat Peringati Hari AIDS Sedunia Dengan Jalan Santai

Berbagai kasus HAM, demokrasi, ketidakadilan dan banyak persoalan lain di Tanah Papua, turut dibeberkan orator dalam aksi hari ini.

Sebelumnya, Kamis (20/5/2021) kemarin, aksi massa serupa diadakan AMP Komite Kota Jember, Jawa Timur. Aksi dimulai di Alun-alun Jember yang tak jauh dari kantor Bupati Jember. Mahasiswa Papua long march ke markas Polres Jember.

Meski dihadang aparat keamanan bahkan diganggu organisasi kemasyarakatan (Ormas) reaksioner, aspirasinya berhasil disampaikan dari depan Polres Jember.

AMP dan FRI-WP juga menggelar aksi unjuk rasa di Malang, Senin (17/5/2021). Dalam aksi awal pekan ini mereka menyatakan tolak Otsus Jilid II, pemekaran DOB, dan menuntut kemerdekaan.

Massa aksi juga mendesak bebaskan segera Victor Yeimo serta Kelvin Molama dan Roland Levi, juga semua Tapol Papua dari tawanan Indonesia.

Pewarta: Markus You

Print Friendly, PDF & Email

Terkini

Populer Minggu Ini:

BERITA FOTO: Aksi Damai Menuntut Adili Pelaku Pelanggaran HAM di Papua

0
#Cabut perpanjangan UU Otomoni khusus Papua, #tarik TNI/Polri dari West Papua, #kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan #menuntut Belanda bertanggung jawab menuntaskan dekoloniasi Papua Barat.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.

error: Content is protected !!