BeritaPenjabat Bupati Nabire Mengajak Semua Pihak Sukseskan PSU 28 Juli 2021

Penjabat Bupati Nabire Mengajak Semua Pihak Sukseskan PSU 28 Juli 2021

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan Jumat 19 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah daerah, Polri, TNI, para tokoh beserta semua pihak terkait di kabupaten Nabire terus bersinergi untuk menyukseskan pemungutan suara ulang (PSU) pada 28 Juli 2021 mendatang.

“Sesuai dengan keputusan KPU Nabire, PSU akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Juli 2021. Harapan kami, semua pihak yang ada di kabupaten Nabire harus mendukung untuk sukseskan PSU karena ini agenda negara dalam rangka memilih kepala daerah,” ujar dokter Anton Mote, Penjabat Bupati Nabire, saat diwawancarai suarapapua.com melalui telepon seluler, Sabtu (26/6/2021) malam.

PSU Pilkada Nabire tahun 2020, sesuai putusan MK, akan dilaksanakan di semua tempat pemungutan suara (TPS). KPU Nabire saat rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT PSU, Selasa (22/6/2021) malam, menetapkan 85.983 pemilih yang terdiri dari 44.287 pemilih laki-laki dan 41.696 pemilih perempuan dengan 305 TPS di 81 desa/kelurahan.

Penjabat Bupati Nabire mengakui selama ini pihaknya bersama para calon kandidat dan pihak terkait terus berkoordinasi melalui beberapa pertemuan untuk membangun persepsi demi mendukung terselenggaranya pesta demokrasi sesuai putusan MK.

“Pemerintah daerah senantiasa mendukung seluruh tahapan agar PSU bisa diselenggarakan dengan baik. Apapun yang dibutuhkan, kami fasilitasi. Tentunya saya diberi kewenangan untuk mendukung pelaksanaan PSU ini,” kata Anton.

Jika ada hal yang masih kurang dan itu diatur dalam regulasi, ia berharap, bisa diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya.

“Persoalan data pemilih, sesuai keputusan MK, memang sudah bersih, dan itu sudah diselesaikan empat hari lalu. KPU sudah plenokan DPT sebanyak 85.983 pemilih,” lanjutnya.

Baca Juga:  Pemuda Adat Tekankan Cakada Harus Memihak Masyarakat

Stop Gerakan Tambahan

Setelah penetapan DPT, KPU lanjutkan tugas dan semua pihak wajib mendukung, menjaga stabilitas daerah dengan tak melakukan “gerakan tambahan”.

“Saya tegaskan, siapapun tidak boleh melakukan upaya melawan hukum. Stop gerakan tambahan,” ujarnya.

Penjabat Bupati juga ingatkan, siapapun wajib menjaga kondusifitas daerah dengan tak kembangkan isu provokatif di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media perantara antara lain SMS maupun postingan di media sosial.

“Sebaiknya lebih diutamakan tentang ajakan untuk sukseskan PSU dan gunakan hak pilih dengan baik. Bukan viralkan black campaign, isu-isu bohong dengan narasi provokasi. Itu bukan saatnya. Sekarang saatnya sukseskan pesta demokrasi,” tuturnya.

Selain mengingatkan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, dokter Anton mengajak seluruh warga gunakan hak pilih di TPS agar pemimpin yang didambakan segera ada untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Nabire.

“Semua warga yang telah terdaftar sebagai pemilih harus datangi TPS masing-masing untuk berikan hal pilihnya. Dalam hal ini perlu patuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan cara pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak saat ada di TPS,” ujarnya sembari mengingatkan petugas TPS wajib memberlakukan ini saat pemungutan suara.

Amankan PSU

Pelaksanaan PSU Pilkada Nabire tahun 2020 sudah merupakan tugas Kepolisian untuk mengawalnya. Itu sesuai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, menegaskan, salah satu tanggungjawabnya adalah mengamankan semua tahapan PSU hingga pemungutan suara di seluruh TPS.

“Pasti, aparat keamanan baik Polri maupun TNI dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada wajib menjaga situasi keamanan di daerah ini,” ujar Kariawan.

Baca Juga:  Melestarikan Alam dan Budaya Suku Matbat Melalui Festival Film Dokumenter di Limalas

Kapolres Nabire membenarkan agenda PSU ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri melalui Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Perlu perhatian karena sempat diprediksi berpotensi terjadi gangguan keamanan.

Tetapi sejauh ini Kapolres menyatakan daerah masih aman dibawa kendalinya dengan terus memaksimalkan sinergitas bersama berbagai pihak termasuk para kepala suku dan tokoh masyarakat adat di 15 distrik.

Sebelumnya, dikutip dari siaran pers Humas Polres Nabire, Kapolres menyatakan siap mengamankan seluruh tahapan PSU menyusul putusan MK.

Menurut Kapolres Kariawan Barus, hal paling penting yang terus menerus dilakukan adalah mengimbau semua pihak di kabupaten ini agar tetap menjaga Sitkamtibmas tetap aman dan damai hingga PSU selesai diselenggarakan sesuai jadwal KPU.

Dukungan dari seluruh masyarakat diakuinya sangat penting dalam menjaga Sikamtibmas di Nabire. Situasi aman dan kondusif saat ini diharapkan harus terus dilanjutkan sampai PSU selesai dilaksanakan.

Kapolres menilai ada sikap dewasa warga kabupaten Nabire menyikapi putusan MK. Ia berharap ini harus dilanjutkan lagi.

Polres Nabire juga terus menggelar coffee morning bersama Forkopimda, para tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat, pewakilan pemuda dan perempuan, juga tim sukses dari tiga paslon. Pertemuan bertujuan menyatukan pemahaman dan perlunya menyampaikan imbauan ke seluruh warga Nabire agar tetap menjaga Sitkamtibmas dan tak mudah terprovokasi dengan berita hoax dan hasutan oknum tak bertanggungjawab.

Kesiapsiagaan anggota Polri juga diback-up TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan kabupaten Nabire jelang hingga selesai PSU selama 90 hari kerja sesuai putusan MK.

“Polri pasti dibantu oleh TNI sudah siap mengamankan PSU. Ini merupakan satu agenda negara,” imbuhnya.

Baca Juga:  Ketua DPC Partai Demokrat Resmi Terima Surat Tugas DPP, Siap Bersaing Dalam Pilkada 2024

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri, dikutip dari siaran pers Humas Polda Papua, menyebut kabupaten Nabire rawan konflik di ajang PSU. Terutama potensi mobilisasi massa dari kabupaten tetangga yang ada di wilayah pedalaman: Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Hal itu menurut Kapolda berdasakan pemetaan di lapangan, apalagi sempat terjadi pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

“Dari pemetaan itu, yang pastinya kami akan melakukan langkah antisipasi jelang pelaksanaan PSU.”

Menyoal kemungkinan terjadinya gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas), Kapolda Papua memastikan aparat keamanan telah melakukan sejumlah persiapan sebagai langkah antisipasi sejak dini.

Kapolda menyatakan, Kepolisian sudah lebih dulu mengambil langkah-langkah awal dengan memperkuat pengamanan agar pelaksanaan PSU berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.

Selain itu, Polda Papua memerintahkan Polres terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala suku, pemuda dan perempuan untuk menyamakan persepsi demi mendukung suksesnya PSU.

Hal-hal penting disarankan agar disosialisasikan ke segenap komponen dengan melibatkan para tokoh untuk terus menerus diingatkan kepada warganya. Sebagai agenda negara, PSU menurut Kapolda Papua, harus berlangsung dengan aman hingga tuntas.

Dalam rangka itu, Kapolda berharap, perlu dilakukan berbagai jenis kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran warga menjaga keamanan sekaligus mendukung seluruh tahapan PSU.

Untuk itu, semua pihak diminta patuh pada hukum dengan tak boleh melakukan apapun jenis tindakan melawan hukum. Sebab jika kedapatan, sudah pasti berhadapan dengan aparat keamanan.

“Siapapun yang memprovokasi keadaan, menghalangi pesta demokrasi apalagi sampai ada tindakan melawan hukum bahkan melakukan kriminal, akan kami tangkap,” ujar Kapolda Papua.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Human Rights Monitor Update Pengungsian Ribuan Warga Bibida Kabupaten Paniai

0
Masyarakat meninggalkan rumah mereka karena takut dengan operasi pasukan keamanan dan kekerasan bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan keamanan Indonesia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.