PANIAI, SUARAPAPUA.com — Presiden Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya diminta harus mempelajari lebih dalam garis perjuangan sejarah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang telah berlangsung sejak dibentuk tahun 1965 hingga sekarang.
Hal ini disampaikan panglima tertinggi TPNPB-OPM Kodap IV Paniai wilayah Meepago, Damianus Magai Yogi menyikapi pelabelan terorisme, Kamis (24/6/2021) saat berdialog dengan Frits Ramandey, kepala sekretariat Komnas HAM perwakilan Papua, di markasnya, Paniai.
“Itu jelas sangat tidak benar. TPNPB-OPM bisa lahir karena apa, perjuangkan apa dari orang tua kami sampai masih kami lanjutkan sekarang kalau belum tahu, negara harus pelajari baik sejarah kami supaya tidak sembarang beri label seperti teroris itu,” ujarnya.
Yogi menyatakan, perjuangannya sangat jelas yakni mempertahankan kemerdekaan negara West Papua 1 Desember 1961 dan 1 Juli 1971 deklarasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.
“Musuh kami juga jelas yaitu melawan militer Indonesia, TNI dan Polri. Jadi apa yang tidak jelas dari kami. Kami ini kombatan. Semua jelas tentang kami. Kami berjuang atas dasar kebenaran sejarah, tidak karang-karang dan buat-buat,” tandasnya.
Pemberian label teroris sendiri, menurut Yogi, harusnya dikaji terlebih dahulu oleh lembaga-lembaga independen terpercaya terkait yang ada. Itu supaya buktikan apakah perjuangan (perlawanan) yang dilakukannya masuk kategori teroris atau tidak.
Namun karena tidak dan perlakukan sepihak, tudingnya, menunjukkan ketidakmampuan negara Indonesia melawan pihaknya.
“Dan itu soal label macam-macam ke kami bukan baru, sudah dari dulu, KKB, KSB dan sekarang teroris. Intinya apapun label ke kami, kami tidak ambil pusing, kami tetap lawan sampai Papua merdeka,” tegasnya.
Ketika ditanya kapan akan bertindak secara terang dan terbuka melawan militer Indonesia, Yogi mengaku, pihaknya mengikuti mekanisme perang internasional.
“Kami punya strategi sendiri. Intinya kami ikuti mekanisme internasional. Waktunya yang jelas ada,” singkatnya menjawab pertanyaan suarapapua.com.
Frits Ramandey di kesempatan itu menyatakan apa yang disampaikan akan dilanjutkan ke presiden Jokowi, Kapolri dan panglima TNI di Jakarta terkait label teroris.
“Saya sudah dengar langsung dan saya mendukung pernyataan kalian. Karena memang benar bahwa penyelesaian masalah Papua dengan TPNPB-OPM keliru jika dilakukan dengan pendekatan gencatan senjata atau kekerasan. Untuk itu, apa yang kalian minta ini (cabut label teroris), saya akan lanjutkan ke presiden, Kapolri dan panglima TNI,” tuturnya di hadapan Panglima TPNPB-OPM Paniai.
Sesuai komitmen presiden Jokowi melalui instruksinya baru-baru ini bahwa konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan harus dengan pendekatan dialog, harap Fritz, apa yang disampaikan Panglima TPNPB-OPM Paniai dapat dengar dan jawab.
“Itu artinya kami Komnas HAM nilai presiden mau cabut label teroris ini. Dan kami Komnas HAM juga tidak setuju dengan adanya label ini. Sehingga kami berharap sekali berhubung dengan itu, apa yang diminta oleh Panglima TPNPB Paniai ini dapat disambut baik,” kata Frits beri keterangan kepada suarapapua.com.
Tujuan Komnas HAM Papua melakukan kunjungan ini untuk mendengar secara langsung apa yang diinginkan TPNPB-OPM wilayah Meepago kepada negara terkait dengan label teroris dan juga dialog.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
