JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Yan Christian Warinussi, Sebagai juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo untuk segera memerintahkan dihentikannya segenap kegiatan operasi militer yang disebut operasi penyisiran di kawasan distrik-distrik di Airfast Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Tengah dan distrik Aitinyo-Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
Operasi militer yang disebut operasi penyisiran ini dilakukan pasca penyerangan Posramil di kampung Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI Angkatan Darat (AD). Keempat anggota TNI AD yang meninggal dunia tersebut masing-masing Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Lettu Chb Dirman.
“Desakan ini saya dasarkan pada pesan damai JDP bahwa konflik apapun mesti diselesaikan melalui dialog damai dan bukan dengan konflik baru, apalagi dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sekalipun.
Menurut Warinussi, langkah atau model pendekatan keamanan lewat operasi penyisiran dengan sikap membawa senjata api dan terkadang terlibat kontak tembak dengan siapapun di hutan-hutan Papua lalu diviralkan melalui media elektronik atau media sosial sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah di tanah Papua, termasuk Papua Barat.
“Sehingga prioritas pertama menurut kami mesti diberikan kepada aspek keselamatan dari para pengungsi dari sekitar 24 kampung distrik Aifat Selatan dan distrik Aifat Timur yang sedang berada di hutan-hutan di wilayah Kabupaten Maybrat,” tukasnya.
Aspek kesehatan rakyat Papua asal kedua distrik dimaksud mesti mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat. Juga aspek kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan bahkan juga soal pangan atau makan minum dari para pengungsi tersebut.
Hal ini menurut JDP penting diperhatikan dan kiranya menjadi aspek yang perlu digunakan sebagai landasan penting dalam mengakhiri pilihan penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun, dan oleh siapapun dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di tanah Papua, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya, desakan serupa juga disampaikan Gerakan Kemasyarakat (Germas) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Jayapura St. Efrem. Di mana German PMKRI mendesak Pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Maybrat untuk segara mengembalikan masyarakat sipil yang sedang menggungsi ke hutan.
“Gubernur Papua Barat, bupati dan DPRD Maybrat segera pulangkan warga sipil yang lagi mengungsi di hutan. Para pengungsi di Kabupaten Maybrat apakah sudah ada perhatian serius dari pemerintah daerah atau belum. Jika belum maka segera carikan langkah kongkrit untuk selamatkan para pengungsi itu karena ulah kerakusan kekuasaan elit politik dan jadikan rakyat korban adu domba,” tegas Nikodemus Momo, Presidium Germas PMKRI Cabang Jayapura melalui pesan singakat yang terima suarapapua.com, Rabu (8/9/2021).
Ia mendesak Pemerintah Papua Barat, Pemkab Maybrat segera membentuk Pansus dan mencari solusi untuk mengembalikan masyarakat sipil yang saat ini mengungsi kembali ke kampung-kampung mereka, akibat dari penyisiran pasca penyerangan Posramil Kisor yang menyebabkan empat prajurit TNI meninggal dunia pada (2/9/2021).
Pewarta: Elisa Sekenyap
