JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Selama masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak mengalami perubahan. Salah satu indikatornya adalah tidak ada penuntasan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang terjadi di Tanah Papua.
Pius Hiluka, koordinator aksi dalam rangka peringati 73 tahun hari HAM internasional yang diadakan di Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (10/12/2021), mengatakan, pada Pilpres 2014, Joko Wdodo berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan komitmen tersebut juga tercantum dalam visi misi serta program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.
“Sangat penting dicatat komitmen presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi Papua. Tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda penyelesaiannya,” ujar Pius, dikutip dari keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Sabtu (11/12/2021).
Khusus kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, katanya, tak ada satu kasus pun yang diselesaikan pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo.
“Sampai saat ini tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM masa lalu yang ditangani. Belum lagi pelanggaran HAM yang terjadi akhir-akhir ini, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat dan daerah lainnya.”
Dengan fakta demikian, Pius berkesimpulan, pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen terhadap persoalan Papua.
“Banyak dinamika dan persoalan yang jelas-jelas dilakukan negara melalui kaki tangannya, tetapi sampai hari ini tidak pernah mau diselesaikan. Rakyat Papua semakin menderita. Sampai kapan kami harus hidup dalam situsi begini?,” tutur Pius.
Petrus Yadanfle, koordinator mimbar mengungkapkan arah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di rezim Joko Widodo sama sekali tidak jelas dan cenderung gelap.
“Konsep-konsep penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu cenderung memperkuat kepentingan politik. Presiden Jokowi seakan tidak paham dan ragu-ragu dalam memberikan instruksi yang tegas untuk merealisasikan janji Nawa Cita.”
Sejumlah aksi massa turut menyampaikan aspirasinya terhadap janji presiden Jokowi yang terkesan bohongi rakyat Papua.
Betty, salah satu aksi massa, mengatakan, presiden Jokowi sejak janjinya ke publik hingga sekarang belum ada tanda-tanda penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, termasuk kasus Paniai berdarah.
“Presiden pernah berjanji saat menghadiri perayaan Natal di Jayapura, tetapi realisasinya tidak ada. Kapan mau selesaikan? Kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua terus terjadi dan meningkat tiap saat,” ujar Betty.
Sebelum mengakhiri aksi damai, juru bicara membacakan sebelas pernyataan sikap rakyat Papua di Sorong Raya.
- Usut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan seluruh Tanah Papua.
- Hentikan pemberangusan ruang demokrasi terhadap rakyat Papua serta berikan kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi.
- Tolak Otonomi Khusus jilid II.
- Buka akses bagi jurnalis nasional dan internasional serta mendesak Dewan HAM PBB ke Papua untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM.
- Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh West Papua khususnya di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, distrik Kiwirok Pegunungan Bintang, distrik Suru-Suru Yahukimo, dan daerah lainnya di Tanah Papua.
- Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia.
- Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh Tapol West Papua tanpa syarat.
- Tolak Daerah Otonomi Baru di seluruh West Papua.
- Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh, serta tolak eksplorasi Blok Wabu.
- Kembalikan tanah adat masyarakat Marafenfen di kabupaten Kepulauan Aru.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
