Hak Jawab Puspo Adi Cahyono, S.H., M. Kn Terhadap Berita Suara Papua

0
843

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pada 3 Desember 2021 lalu suarapapua.com menerbitkan berita dengan judul “Kapolda Papua Dipraperadilankan Karena Hentikan Penyidikan Kasus Pemalsuan Surat” dengan Tersangka Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn, yang dijelaskan oleh Saudara Gustaf Kawer sebagai sumber berita.

Pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Kapolda Papua menerbitkan SP3 terhadap perkara pemalsuan akta hibah atas nama Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn dan Marthinus Samuel Darinya sebagaimana disangkakan dalam pasal 363 KUHP; Bahwa SP3 dikeluarkan dengan alasan tidak cukup bukti sehingga perkara
dihentikan, padahal proses penyidikan telah memakan waktu cukup lama yakni 2 tahun 11 bulan, dan seterusnya;

Puspo Adi Cahyono, S.H., M. KN menilai berita yang diterbitkan suarapapua.com tersebut sama sekali tidak benar. Karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sangat merugikan nama baik Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn. Sehingga Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn dengan ini menyatakan perlu memberikan bantahan terhadap berita yang salah yang bersumber dari Gustaf Kawer tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menegaskan:

Baca Juga:  Tolak Yonif 762, Warga Tambrauw Palang Pos Satgas 623 di Fef

Bahwa, tanggapan atas sanggahan Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn terhadap berita dimaksud adalah:

  1. Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn tidak pernah membuat dan menanda tangani AKTA HIBAH kepada Marthinus Samuel Darinya, yang benar adalah baru dibuat KONSEP AKTA HIBAH, dan diberikan untuk dipelajari dan dilengkapi persyaratan administrasi hukum, setelah disetujui oleh Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn dan administrasi terpenuhi, barulah AKTA HIBAH ditanda tangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah didepan Notaris. Sebagai bukti bahwa surat tersebut masih berupa KONSEP AKTA HIBAH, surat tersebut belum dinomori, belum distempel dan belum ditanda tangani oleh Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn.
  2. KONSEP AKTA HIBAH hanya sebatas KONSEP yang belum Final belum memberikanhak dan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak dan belum mengandung risiko atauakibat hukum, dikenal dengan istilah “PERBUATAN HUKUM BELUM SELESAI”.
  3. Laporan Klien Saudara Gustaf Kawer bersama-sama dengan Gustaf Kawer yangadalah ahli hukum, seharusnya sudah memahami perbedaan antara KONSEP AKTAHIBAH dan AKTA HIBAH, namun memaksa kehendak membuat Laporan Polisi dengan Sangkaan “Pemalsuan Surat” pasal 363 KUHP;
  4. Penyidik Polda Papua telah bekerja secara profesional melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, dan ternyata “Tidak Terdapat Cukup Bukti”, maka sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan daripenyidik;
  5. Wartawan menulis berita ini tanpa melalui mekanisme CHECK AND RECHECK mengakibatkan berita ini tidak sesuai fakta dan sangat merugikan nama baik Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn;
  6. Mohon kiranya hak jawab ini dimuat seutuhnya tanpa ditambah dan dikurangi.
Baca Juga:  Kondisi Kamtibmas di Papua Barat Daya Sedang Tidak Baik-baik Saja

Demikian hak jawab ini dibuat dan diberikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ads

Hormat saya,

PUSPO ADI CAHYONO, S.H.,M.KN

Artikel sebelumnyaLKPJ Bupati Dogiyai TA 2020 dan APBD Perubahan TA 2021 Disahkan, Ini Tiga Rekomendasi Kemendagri
Artikel berikutnyaUstadz Inisial S Ditangkap di Timika Karena Lecehkan 4 Siswi