PolhukamHAMKasus Paniai Berdarah, Rakyat Tolak Tim Investigasi Buatan Negara

Kasus Paniai Berdarah, Rakyat Tolak Tim Investigasi Buatan Negara

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Paniai menolak tim investigasi yang dibentuk negara melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, 8 Desember 2014.

“Selama ini Indonesia tidak pernah tuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Papua, terlebih khusus kasus Paniai berdarah. Maka, kami masyarakat Paniai dan keluarga korban sangat berharap kunjungan Komisi Tinggi PBB ke West Papua untuk langsung lihat bukti dan fakta di lapangan Karel Gobai, lokasi penembakan,” kata Andi Yeimo, aktivis Papua, saat ditemui di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga:  261 Link Lao-Lao Papua yang Dibagi di Facebook Telah Dihapus, Ada Apa?

Andi bahkan menilai pemerintah Indonesia tak mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat. Karena itu, masyarakat minta kunjungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Tanah Papua.

“Kami sudah tahu pemerintah punya omong kosong. Indonesia pernah tawarkan uang empat miliar sebagai kompensasi. Tetapi upaya jahat itu kami pihak keluarga korban tolak langsung,” ujarnya.

Terkait kunjungan PBB ke Papua, Yeimo menjelaskan, saat ini 85 negara sudah  mendesak komisioner tinggi hak asasi manusia (HAM) PBB berkunjung ke Tanah Papua. Tetapi, situasi pandemi Covid-19 dijadikan alasan oleh Indonesia untuk membatasi akses kunjungan tersebut.

Baca Juga:  Semua Pihak di Intan Jaya Sepakat Tolak Eksploitasi Blok Wabu dan Hentikan Pembangunan Patung Yesus

“Di dalam negeri saja, Indonesia mengalihkan fokus rakyat Papua dengan agenda-agenda Otsus (Otonomi Khusus jilid dua), pemekaran DOB, pekan olahraga nasional (PON) dan operasi militer di West Papua.”

“Seluruh mahasiswa, pemuda, tokoh agama, pegawai negeri sipil dan seluruh OAP (orang asli Papua) segera bersatu, mengambil bagian untuk menolak tim yang dibentuk negara. Selama ini kitong semua tahu bahwa Indonesia tidak pernah bertanggungjawab atas perbuatannya,” ujar Andi.

Baca Juga:  Musdat Sukses, Sub Suku Imu Komitmen Bangkit dari Ketertinggalan

Sebelumnya, Amiruddin, ketua tim tindak lanjut hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat, berharap tim penyidik yang sudah dibentuk itu dapat bekerja secara transparan.

“Langkah Jaksa Agung membentuk tim penyidik peristiwa Paniai adalah langkah yang baik,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPU Lanny Jaya Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara

0
“Kami harap kepada 39 distrik yang belum pleno di masing-masing distrik, secepatnya diselesaikan untuk selanjutnya bawa hasilnya ke KPU. Ada satu distrik yang sudah kumpul. Kalau batas waktu lewat, pasti KPU dan Bawaslu bersama keamanan akan turun jemput langsung,” ujar Aminastri Kogoya, ketua KPU kabupaten Lanny Jaya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.