JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan, pendekatan persuasif yang bakal diberlakukan negara melalui aparat keamanan di Tanah Papua hanyalah sebuah lagu lama yang kembali diputar awal tahun ini.
“Pendekatan humanis, pendekatan kesejahteraan, pendekatan operasi damai, dan sejenisnya, itu kata-kata yang paling bosan didengar rakyat Papua. Itu lagu lama. Lagu-lagu ini diputar kembali untuk mengelabui pembunuhan 305 warga sipil dan 67.000 pengungsi akibat operasi militer Nemangkawi sejak 2018 lalu,” ujar Ones Suhuniap, juru bicara nasional KNPB Pusat, melalui press relesenya Jumat (14/1/2021).
KNPB menurut Ones, tetap memilih sikap pro terhadap rakyat Papua.
“KNPB tetap tolak propaganda humanis Indonesia,” tegasnya.
Rencana pergantian nama Satgas Nemangkawai dengan nama baru yakni Operasi Damai Cartenz, kata dia, tidak akan merubah pola militeristik yang diterapkan selama ini di Tanah Papua.
“Untuk melanjutkan operasi sambil menutupi wajah kejahatannya, nama operasi Satgas Nemangkawi Polri diubah menjadi Operasi Damai Cartenz. Sementara operasi militer TNI diubah ke operasi teritorial agar terlihat legal karena organik. Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik,” beber Ones.
Itu artinya, ujar Ones, “Segala kejahatan TNI/Polri akan dianggap legal, lalu ditutupi dengan propaganda humanis, damai, kesejahteraan untuk menipu publik, yang akan dilancarkan oleh BuzzeRp, Cyber Army, dari Humas dan Penerangan TNI/Polri.”
Ia mempertanyakan, jika memang mau mengedepankan cara-cara persuasif, untuk apa masih ada pengiriman pasukan bersenjata ke Tanah Papua.
“Bukti terakhir, tanggal 7 Januari 2022, 1 Batalyon Pasukan Khusus (Paskhas) dikirim ke Papua dan Papua Barat. Tanggal 9 Januari, 1 Bataylon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 136/Tuah Sakti di Batam dikirim ke daerah rawan hadapi TPNPB. Sementara 450 pasukan Yonif Prabu Kian Santang dikirim akhir bulan Januari ini.”
Ones juga menyinggung hal tersebut bagian dari strategi negara. Sebab, dalam rapat koordinasi Wapres, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri pada 15 Desember 2021, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 dan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus), strategi tersebut telah dibahas.
“Jadi, benar-benar Tanah Papua diambil alih kelompok oligarki ini,” tandasnya.
Keterlibatan negara, kata dia, terlihat dari upaya Menko Polhukam Mahfud MD mempropaganda pentingnya dialog bersama orang-orang Papua binaan Jakarta.
“Pertemuan-pertemuan itu ditujukan untuk mengelabui desakan dialog politik yang tuntas dengan aktor konflik Papua. Ini pola Jakarta menghindari dialog penyelesaian akar persoalan Papua.”
Ones mengklaim taktik Jakarta itu sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama. Ia bahkan menilai Indonesia tidak berani masuk ranah penyelesaian politik karena di sana titik kelemahan negara bahkan kebusukan dan kejahatan negara dirawat untuk kepentingan ekonomi segelintir elit berkepentingan.
“Segelintir kelompok oligarki inilah yang sudah, sedang dan akan mengorbankan kemanusiaan orang Papua, bahkan orang Indonesia di Tanah Papua. Mereka atur Otsus, pemekaran, hingga akan menempatkan agen-agennya dalam semua aspek kehidupan orang Papua. Mereka virus mematikan dalam tubuh kemanusiaan,” tuturnya sembari mengajak rakyat luas tetap berdiri bersama dalam barisan perlawanan.
Di bagian lain, ia mengingatkan pemerintah Indonesia segera hentikan kejahatan kemanusiaan. Juga hentikan motif ekonomi atau bisnis dibalik operasi militer yang terus menerus digencarkan di Tanah Papua.
“Pemerintah harus hentikan propaganda humanis (penipuan publik),” ujarnya.
Senada, Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo menegaskan, “Sampai hari ini perjuangan bangsa Papua adalah menuntut kemerdekaan politik. Saya kira ini bukan rahasia lagi. Semua orang Papua sudah tahu dan paham sejarah politik dan apa yang terbaik bagi masa depannya.”
Warpo menyatakan, Indonesia harus sadar untuk berhenti dengan berbagai kebijakan dan tindakan penjajahan terhadap rakyat Papua.
“Solusi terbaik adalah segera berikan hak demokratik bangsa orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.
Suhuniap pun sepakat bahwa perdamaian tanpa kemerdekaan adalah jalan tol menuju jurang pemusnahan dan kehancuran. Kesejahteraan tanpa kemerdekaan adalah lagu pelipur duka yang tak mampu menghapus air mata penderitaan bangsa Papua.
“Sudah 60 tahun Papua termiskin dan terjajah di Indonesia. Manusianya sedikit lagi habis. Solusinya, segera buka referendum untuk membuktikan keinginan terbaik rakyat Papua,” ujarnya.
Orang Papua lanjut Ones dan Warpo akan terus menuntut hak politiknya sampai dekolonisasi bagi bangsa terjajah segera terwujud untuk mengakhiri segala penindasan dan penjajahan selama setengah abad lebih.
“Indonesia berkewajiban di bawah hukum internasional untuk menjamin dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.”
Diberitakan media ini sebelumnya, Polri bakal mengubah sandi operasi penindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua pada akhir Januari 2022. Semula bernama Operasi Nemangkawi, tetapi akan diganti menjadi Operasi Damai Cartenz.
“Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti jadi Operasi Damai Cartenz 2022,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin (10/1/2022) seperti dilansir CNNIndonesia.
Ahmad menjelaskan, perubahan nama itu akan dilakukan seiring berakhirnya masa tugas Satgas Nemangkawi pada 25 Januari 2022. Operasi Nemangkawi digarap oleh tim gabungan dari serangkaian fungsi kepolisian untuk menindak KKB di Tanah Papua. Mereka kerap terlibat dalam rangkaian kontak senjata dengan kelompok separatis di Tanah Papua.
Kepolisian menurutnya, akan bertindak dengan mengedepankan cara-cara persuasif dan preemtif. Fungsi penegakan hukum tak akan dikedepankan dalam melawan KKB.
“Cara bertindak yang dikedepankan dalam operasi Damai Cartenz ini persuasif dan preemtif. Dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi binmas dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain,” jelas Ahmad.
Fungsi lain yang akan terlibat dalam Operasi Damai Cartenz ialah fungsi preventif, Samaptha Bhayangkara (Sabhara) dan penegakan hukum (Gakkum).
Menghadapi KKB di Tanah Papua, TNI juga akan memberlakukan pola pendekatan baru dengan lebih mengedepankan upaya pencegahan yang humanis.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku akan lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan.
Pola tersebut dicanangkan saat mencalonkan sebagai Panglima TNI. Andika membeberkannya ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI tahun lalu.
REDAKSI
