Komite Nasional Papua BaratHentikan Konflik Bersenjata di Tanah Papua, KNPB: Tempuhlah Jalan Damai!

Hentikan Konflik Bersenjata di Tanah Papua, KNPB: Tempuhlah Jalan Damai!

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak pendekatan kekerasan yang terus menerus diterapkan Indonesia di Tanah Papua.

“Kami konsisten pada tuntutan penyelesaian konflik politik Papua secara damai. Kami menolak pendekatan kekerasan yang sudah menelan banyak korban sejak aneksasi tahun 1962. Kami sadari bahwa senjata tidak akan menyelesaikan masalah Papua,” ujar Ones Suhuniap, juru bicara nasional KNPB Pusat, dalam siaran pers tertanggal 21 Januari 2022.

Untuk itu, KNPB mendesak pihak TPNPB OPM dan otoritas pemerintah Indonesia segera hentikan konflik bersenjata.

“Segera buka ruang demokrasi damai agar berunding dan mencari solusi damai,” ujarnya.

KNPB menurut Ones mengingatkan Indonesia segera berhenti mengirim pasukan militer ke Tanah Papua.

“Kami meminta Jakarta harus menarik pasukan militer yang didrop secara besar-besaran karena telah berdampak pada kejahatan kemanusiaan sejak 1962. Segera tempuh solusi politik. Jangan korbankan manusia demi kepentingan ekonomi politik oligarki di Jakarta. Anggota TNI dan Polri juga manusia. Begitupun TPNPB adalah manusia.”

Baca Juga:  Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Diminta Segera Dilantik

Secara organisasi, KNPB menolak senjata sebagai solusi.

“Setiap anggota KNPB tunduk di bawah prinsip KNPB untuk berjuang dengan damai tanpa kekerasan. Kami perlu mengingatkan kepada setiap oknum maupun pihak lain untuk berhenti menggiring KNPB ke kriminal. Bila kedapatan, oknum tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Kami tidak akan tolerir lagi,” tegasnya.

Ones menilai konflik berdarah-darah yang terus berlangsung di Tanah Papua adalah akibat Jakarta enggan menyelesaikan akar konflik dengan damai.

“Semua rakyat Papua menginginkan hak politiknya dihargai sebagai bangsa. Maka, dari awal KNPB menuntut referendum sebagai solusi damai bagi rakyat Papua. Selama itu tidak terjadi, maka Jakarta dengan sengaja memupuk dan memelihara kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,” bebernya.

Lanjut Ones, “Persoalan Papua sudah sangat jelas. Indonesia dan dunia pun sudah tahu. Sejarah politik dan realitas saat ini membuktikan orang Papua telah, sedang dan akan terus menjadi korban. Semua penelitian ilmiah membuktikan itu. Sehingga perlu ada solusi damai sebagai manusia.”

Baca Juga:  Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat dan PBD Resmi Terbentuk

Menuju solusi damai yang masih didambakan itu, kata Ones, kedua belah pihak perlu bicara di tempat terhormat.

“Bicarakan secara jujur dan terbuka, lalu sepakati solusi bagi rakyat Papua.”

Karena itu, KNPB sebagai media rakyat Papua akan terus mendesak Jakarta dan semua pihak agar menempuh solusi damai.

Sementara itu, Omikson Balingga, sekretaris diplomasi KNPB Pusat, mengatakan, kehidupan rakyat Papua di Indonesia tidak memberi harapan baik karena ancaman sudah terbentang luas selama 60 tahun.

“Bangsa Papua tidak punya harapan hidup bersama negara kolonial. Selain orangnya, sumber daya alam di Tanah Papua juga terus menerus Indonesia habiskan. Satu-satunya solusi adalah merdeka sebagai satu negara berdaulat,” ujarnya.

Baca Juga:  Vonis Bebas Haris dan Fatia Disambut Rakyat Meepago dan KNPB, Victor: Hentikan Bisnis Militer di Papua

Sebelumnya, Warpo Sampari Wetipo, ketua I KNPB Pusat, menyatakan, KNPB sebagai media rakyat West Papua tetap konsisten dengan misi sipil di dalam kota.

“KNPB tidak akan pernah selangkahpun mundur. KNPB konsisten dengan agenda hak penentuan nasib sendiri yang selama ini bersama rakyat Papua terus perjuangkan,” ujar Warpo.

Selama rakyat Papua masih belum diberikan ruang demokrasi untuk menentukan nasib sendiri (self determination), ia tegaskan, KNPB akan ada selamanya di seluruh Tanah Papua.

“Sampai hari ini perjuangan bangsa Papua adalah menuntut kemerdekaan politik. Ini bukan rahasia lagi. Semua orang Papua sudah tahu dan paham sejarah politik dan apa yang terbaik bagi masa depannya.”

Warpo menyatakan, Indonesia harus sadar untuk berhenti dengan berbagai kebijakan dan tindakan penjajahan terhadap rakyat Papua.

“Solusi terbaik adalah segera berikan hak demokratik bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.