JDP Minta Negara Akhiri Konflik di Papua Gunakan Dialog

0
1075

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Jaringan Damai Papua (JDP) meminta pemerintah Indonesia agar mengakhiri konflik bersenjata di Papua dengan jalan dialog damai.

“Saya sangat yakin bahwa dialog akan menjadi “jembatan emas” menuju penyelesaian konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua dan sangat menguras energi serta anggaran negara yang awalnya dialokasikan bagi pembangunan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua,” kata juru bicara (Jubir) JDP, Yan Christian Warinussy pada Senin, (31/1/2022).

Sebelumnya, mantan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Dr.Muridan S.Widjoyo (almarhum) pernah mengatakan, dialog tidak akan membunuh siapapun.

Sehingga, kata Yan, “pernyataan Muridan ini kiranya tepat untuk menyapa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri konflik dan kekerasan di Tanah Papua dengan memulai dialog damai di antara semua elemen atau kelompok yang terlibat demi menyepakati bersama cara menghentikan kekerasan bersenjata serta memulai langkah-langkah penyelenggaraannya bagi Papua.”

Baca Juga:  Akhir Pekan Bersama “Perempuan Penyembah Malaikat”

“Dialog ini sangat relevan, penting dan juga mendesak saat ini,” tuturnya.

ads

Menurutnya, konflik dan kekerasan di Tanah Papua melahirkan banyak korban di pihak rakyat Papua yang sangat jarang diselesaikan secara hukum, hingga senantiasa meninggalkan peningkatan impunitas negara melalui anasir kekuatan TNI dan Polri.

Di pihak lain, kematian sejumlah personil TNI dan Polri dalam banyak fakta menjadi alat justifikasi untuk ditetapkannya dalam pelaksanaan operasi keamanan militer, yang pada gilirannya melahirkan korban di kalangan rakyat sipil.

Baca Juga:  PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di Papua

“Kematian tragis Pendeta Yeremias Zanambani menjadi contoh kasus terkait operasi keamanan dan atau militer yang senantiasa mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban,” ungkapnya.

JDP juga menghimbau TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau kelompok yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), agar mau menyudahi pertikaian bersenjata dan mau menghentikan kekerasan serta bersedia memulai dialog damai bersama pemerintah dan rakyat sipil di Tanah Papua.

“Kami (JDP) juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk memulai kembali langkah menempuh dialog dengan menunjuk seorang utusan khusus guna memulai dialog informal dengan semua pihak yang penting demi memulai langkah persiapan dialog Papua-Jakarta,” pungkasnya.

Baca Juga:  LME Digugat Ke Pengadilan Tinggi Inggris Karena Memperdagangkan 'Logam Kotor' Dari Grasberg

Terpisah, Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo menyatakan, Jakarta tidak bisa meredam konflik dan kekerasan di Tanah Papua dengan hanya menawarkan Daerah Otonomi Baru (DOB), Otsus Jilid II dan pembangunan infrastruktur di Papua, tetapi harus dengan pendekatan persuasif.

“Solusi dialog damai ini kan kita ambil jalan damai. Dialog yang KNPB maksud ini bukan Dialog Jakarta-Papua tapi dialog internasional yang difasilitasi oleh pihak netral,” kata Wetipo.

Menurutnya, rakyat Papua adalah subyek politik sehingga tidak ada keterwakilan-keterwakilan dalam dialog damai.

“Jadi harus duduk bersama forum rakyat supaya di dalam forum itu dibicarakan agenda rakyat yang difasilitasi pihak netral,” tukasnya.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaMenLHK RI Cabut 48 Izin Perusahaan di Papua dan Papua Barat
Artikel berikutnyaDemi Penyadaran Basis, KNPB Dogiyai akan Tetapkan Sektor Baru