Oleh: Ones Suhuniap)*
)* Penulis adalah Juru Bicara Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat
Sikap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat ini adalah patuh pada keputusan organisasi. KNPB memandang ULWMP sebagai wadah koordinasi lintas organisasi perjuangan yang mendukung upaya perjuangan internasional sesuai paragraf 5 Deklarasi Saralana. Dimana pada paragraph ke lima deklarasi Saralana berbunyi, “Kami menetapkan bahwa ULMWP menjadi badan kordinasi untuk mendukung semua upaya-upaya internasional untuk memperoleh kedaulatan kami.”
Jadi jelas bahwa ULMWP lahir sebagai sebuah wadah yang dapat menjalankan mandate untuk menjaga persatuan antar organisasi perjuangan dan menjadi wadah koordinatif, baik organisasi perjuangan yang berbasis di dalam negeri dan di luar negeri. Supaya semua organisasi dan pejuang dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk membicarakan dan memutuskan upaya perjuangan. Terutama mendukung upaya diplomasi di luar negeri.
Persatuan antar organisasi yang dimimpikan bersama hanya bisa terjadi dan terwujud bila ULWMP benar-benar demokratis. Demokrasi adalah nafas persatuan perjuangan. Sekuat apapun kekuasaan, tanpa persatuan dan demokrasi, perjuangan akan runtuh. Sejarah runtuhnya Negara-negara dan bangsa di dunia membuktikan itu. Yang bertahan hanya kekuasaan fasisme oligarki yang dipertahankan dengan penindasan. Itu lebih kejam dari penjajahan. Itu bukanlah cita-cita perjuangan bangsa Papua.
Kehendak bangsa Papua untuk mengusir penjajah adalah perjuangan demokratis, melalui hak penentuan nasib sendiri. Jadi bila perjuangan bangsa Papua tidak demokratis, maka tidak memberi makna perjuangan kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah terciptanya demokrasi itu sendiri (revolusi demokratik). Dimana kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat Papua.
Untuk mencapai kedaulatan rakyat, perjuangan harus membudayakan persatuan demokratik dalam organisasi perjuangan. Yaitu berkoordinasi untuk mengambil keputusan dan berjuang bersama karena di sanalah kekuatan dan kekuasaan dibentuk untuk siap bernegara sendiri.
Negara adalah manifestasi dari persatuan demokratik. Karena negara adalah kekuasaan dan kedaulatan rakyat itu sendiri (politik rakyat), maka rakyat dan penggerak perjuangan harus bersatu. Persatuan itu bukan hasil paksa, tetapi hasil kesadaran untuk menentukan nasib bersama yang tersalur dan terlaksana dalam organisasi persatuan. Bukan milik sekelompok dan segelintir seperti rezim oligarki kolonial Indonesia saat ini.
Rakyat dan perjuangan hari ini adalah hasil dari tradisi sejarah perkembangannya masing-masing. Masing-masing memiliki unsur dan pengalaman sejarah perjuangannya; yang sektoral, sektarian, organik maupun non organik tetapi berhadapan dan dipaksa dalam arus sistem kolonialisme. Maka sangat fatal bila politik kooptasi (politik atas nama) diterapkan. Itu percuma dan sia-sia. Sudah 60 tahun sejarah membuktikan itu.
Deklarasi, proklamasi, dan apapun pernyataan-pernyataannya tidak akan memiliki dampak langsung bila tidak bersandar kuat pada demokrasi dan politik rakyat. Kita mesti mendidik rakyat pejuang yang siap berkorban dalam perjuangan karena kehendak dan kesadaran maju untuk menciptakan pembebasan yang lebih besar dari sekedar ikatan primordialisme dan romantisme sejarah. Dan itu hanya bisa terjadi dalam persatuan demokratik.
KNPB mengambil posisi ini dan menolak praktek-praktek perjuangan yang patron klan, yang ikut-ikutan tanpa memahami esensi perjuangan pembebasan nasional. Contohnya, KNPB melahirkan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) – Nieuw Guinea Raad- agar menjadi alat politik masa rakyat Papua, namun kandas dan macet di tangan orang-orang yang tidak paham kerja-kerja organisasi demokratik di dalam negeri.
PNWP dikelolah sebagai organisasi suruan dari satu dua orang yang berada di luar aktivitas perjuangan rakyat di dalam negeri. Keputusan dari luar ke dalam sangat bertolak belakang dengan prinsip perjuangan revolusioner dimana basis gerak perubahan haruslah dari dalam sebagai faktor revolusi yang menentukan. Ini diperparah dengan keputusan komandoisme diterapkan. Bukannya mendidik rakyat tetapi memperbodoh pemimpin rakyat dengan slogan “ikut saja”. Akibatnya, kualitas demokrasi mundur, dan rakyat buta dituntun oleh orang buta. Akibatnya, demokrasi dipasung seperti penjajahan dengan kekerasan.
Budaya fasis inilah yang dibawa masuk dalam ULMWP sehingga persatuan perjuangan kandas. Alih-alih bikin negara bangsa dengan sangat picik sehingga mengubur roh persatuan perjuangan rakyat. Akhirnya, rakyat pejuang bingung apa esensi negara dibangun. Apa urgensinya menolak persatuan dan bernafsu mendeklarasikan negara? Kalau hanya suarakan deklarasi negara, burung urip pun bisa bikin suara.
Urgensi saat ini adalah persatuan perjuangan rakyat Papua untuk mengusir penjajah. Kalau urgensinya bikin negara, mengapa deklarasi NRFPB bersama rakyat di negeri revolusi, yang bertanggung jawab di penjara kolonial tidak didukung oleh ULMWP, lalu lebih mendukung orang dan deklarasi dari luar negeri? Sikap ini membuktikan bahwa selain tidak paham, tendensi politik faksional, patronase, dan sentimen dikedepankan dari pada kebutuhan perjuangan.
KNPB tidak akan ikut-ikutan karena memahami apa kebutuhan perjuangan saat ini. Kebutuhan pokok perjuangan saat ini adalah mendidik rakyat pejuang untuk bergerak membentuk kekuasaan politik dalam praktek persatuan demokratik, sehingga setiap organisasi berbasis masa rakyat harus dilibatkan untuk memutuskan agenda-agenda perjuangan bersama. Sehingga tugas kita adalah merumuskan role model persatuan nasional.
ULMWP adalah alat persatuan demokratik terbuka untuk berkoordinasi bagi upaya internasioal, sehingga ULMWP harus diselamatkan. Sesuai tujuan deklarasi Saralana ULMWP tidak punya mandat untuk membentuk struktur negara. Itu urusan dalam negeri. Justru ini membuat persatuan yang kaku, birokratis, dan komandoisme. Tugas ULMWP adalah mendukung persatuan perjuangan dari semua kelompok sebagai wadah koordinatif dari semua organisasi perjuangan yang terbuka, demokratis sehingga setara dan kolektif dalam perjuangan. Agar membudayakan demokrasi sebagai modal utama dalam membentuk negara bangsa, tetapi juga sebagai konsolidasi kekuasaan dan kedaulatan rakyat Papua.
KNPB tidak memiliki sentimen politik faksi terhadap organisasi manapun selama setiap organisasi bersatu padu dalam keputusan perjuangan. Karena itu modal utama untuk menghadapi penguasa penjajah dalam satu suara pembebasan yang bekerja secara sinergis dan strategis. Karena perpecahan adalah peluang bagi penjajah. Kemenangan tidak pernah ditentukan oleh faktor satu dua orang. Kemenangan ditentukan oleh persatuan perjuangan rakyat pejuang.
Rakyat pejuang yang dimaksud adalah setiap orang Papua yang ingin Papua merdeka tetapi terfragmentasi dalam aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politiknya masing-masing di bawah kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme. Yang sadar bahwa kemerdekaan adalah solusi, sehingga mencari ruang demokratiknya; tempat dimana ia berjuang dan menemukan kekuasaan politiknya, namun terhalangi oleh sekat-sekat faksi dalam perjuangan. Yang sedang menunggu momentum persatuan perjuangan untuk merebut kedaulatannya. Disinilah titik pijak perjuangan dimulai.
Karena itu, KNPB mengajak agar semua bersatu. Hilangkan politik faksional. ULMWP harus menjadi wadah koordinasi semua pemimpin di luar negeri, untuk mendukung persatuan demokratik di dalam negeri West Papua. Sebab kekuatan politik rakyat secara sektoral maupun teritorial harus terus dibangun. Bentuk politik rakyat. Ambil alih kedaulatan atas tanah, air, hutan, dan semua semua sumber produktivitasnya melalui perjuangan kemerdekaan.
Kita harus mengakhiri!
