JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dr. Agus Sumule, Akademisi Fakultas Pertanian Univeritas Papua Manokwari menilai pemekaran empat provinsi baru yang sedang digarap Jakarta merupakan cara yang efektif untuk mendatangkan masyarakat non Papua ke Tanah Papua dalam skala besar dan bebas di seluruh Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat.
Sumule berpandangan, jika rakyat Papua masih mempertanyakan kehadiran pemekaran, itu karena populasi orang asli Papua lebih sedikit dibanding pendudukn non Papua. Itu artinya orang Papua mau mengatakan sejujutnya bahwa pemekaran bukan untuk OAP, tetapi untuk orang non Papua.
“Kalau wacana pemekaran ditolak dan dipertanyakan oleh orang asli Papua, maka itu artinya orang Papua merasa pemekaran provinsi bukan untuk orang Papua. Itu jelas,” tegasnya kepada suarapapua.com, Selasa (2/2/2022) di Papua, Papua.
Dia menjelaskan, jika setiap daerah belum mempunyai kebijakan untuk menanggulangi imigrasi masuk dari luar Papua, berarti dengan demikian pemekaran adalah cara paling efektif untuk membuka pintu besar dan leluas untuk orang non Papua masuk di tanah Papua.
“Sepanjang setiap pemerintah daerah tidak membuat suatu kebijakan untuk menanggulangi transmigrasi masuk dari seluruh nusanatara. Hal tersebut menunjukan bahwa cara paling efektive untuk mendatangkan atau membuka pintu besar-besar untuk orang-orang seperti saya (non Papua) untuk masuk bebas di Papua ya melalui pemekaran propinsi dan kabupaten di seluruh Papua.”
Menurut dia, dulu pemerintah pusat membuat kebijakan transmigrasi secara terbuka. Saat ini, ia menilai pemekaran merupakan salah satu cara untuk mengiri penduduk di luar ke Papua maupun ke daerah-daerah lain di Indonesia dari tempat yang penduduknya padat.
“Kalo dulu bahasanya melalui transmigrasi. Sekarang melalui pemekaran. Dari mana kita tahu kepentingan transmigrasi. Otsus 20 tahun kita bisa melihat dan mengetahui arus masuk masyarakat non Papua sangat tinggi di seluruh Papua. Jika pemekaran masih dipertanyakan oleh masyarakat Papua maka kehadiran pemekaran ialah mendatangkan transmigrasi skala besar di seluruh tanah Papua,” tegas Sumule.
Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada dasar ilmiah atau kajian ilmiah yang menunjukan bahwa pemekaran kabupaten kota dan provinsi baru harus dimekarkan di Tanah Papua. Sesuatu yang dilakukan tanpa kajian ilmiah menunjukan bahwa para elit Papua yang memperjuangkan pemekaran sedang mengajak masyarakat Papua untuk masuk dalam lorong kegelapan. Masyarakat dibuat tidak tahu bagimana dampaknya.
“Dasar untuk melakukan pemekaran saya belum pernah melihat. Saya belum pernah membaca suatu tulisan ilmiah bahwa ada pembuktian ilmiah yang menunjukan pemekaran dibutuhkan untuk segera dimekarkan sehingga kita melakukan pemerkaran,” paparnya.
Lanjut Sumule, dengan belum adanya suatu kajian ilmiah yang menunjukan atau menyatakan alasan kenapa melakukan pemekaran.
“Sampai saat ini, tidak pernah ada kajian tentang pemekaran. Kita berkali-berkali melihat pembangunan itu gagal, tapi tidak membuat kajian. Suatu kegiatan tanpa kajian adalah kita diajak masuk dalam suatu lorong yang gelap gulita sehingga kita tidak tahu ujungnya bgaimana. Baik atau tidak. Bisakah kita melakukan kajian sebelum pemekaran. Dari hasil kajian tersebut lalu ditimbang bersama. Kajian ilmiah dapat mempertimbangkan semua factor,” jelas Sumule.
Ia pun berpendapat, pemekaran empat propinasi dapat mencipatkan kesenjangan baru antar wilayah dan ketimpangan tajam tentang akses sumber daya alam (SDA) antar wilayah. Ia mencontohkan, PT. Freeport Indonesia (PT.FI) sebelum pemekaran propinsi Papua Barat (PB) FI masih membagi hasil-nya sampai di wilayah PB namun ketika pemekaran propnisi sudah tidak ada pembangian hasil SDA.
Lebih lanjut, Sumule mengatakan, pemekaran itu kalau benar-benar terwujdu, maka kesenjangan baru antar wilayah akan terjadi. Ketimpangan tajam tentang askes SDA juga terjadi.
Nanti pemekaran propinsi sendiri maka wilayah yang akan mendapat perhatian penuh dari FI ialah wilayah pemekaran Papua tengah bukan Papua, bukan Papua Selatan, bukan Papua pegunungan. Perusahan BP LG sekarang bagi hasil jika nanti pemekaran Papua Barat Daya (PBD) maka tidak akan bagi hasil SDA.
“Oleh sebab itu, mari kita sisihkan waktu sebagian membaca data-data sederhana tersebut sehingga memahami dampak negative dari pemekaran tersebut,” papar pak Agus.
Martha Kambu, seorang mama di Papua Barat turut memberikan tanggapannya tentang wacana pemekaran provinsi di Tanah Papua. Dia merasa pemekaran adalah kepentingan para elit lokal dan Jakarta, elit laki-laki, dan perempuan. Kata dia, pemekaran dilakukan oleh para elit hanya melihat uang dan jabatan-masing-masing.
“Kita biacara pemekaran untuk siapa. Pemekaran untuk elit Papua seperti Bupati, DPR, Walikota, Gubernur, kepala suku, dewan adat, LMA plat merah.Orang-orang ini suka menjual harga diri orang Papua untuk diri sendiri dan keluarga bukan untuk pembangunan yang merata. Bukan juga untuk sumber daya manusia yang merdeka di atas tanah adatnya,” tegas mama Martha.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
