DPRD Dogiyai Minta PLN UP3 Nabire Atasi Kasus Pungli

0
556

MOWANEMANI, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Dogiyai mengingatkan manajemen PT PLN UP3 Nabire terlebih dulu mencari solusi terhadap berbagai kasus yang ditinggalkan oknum petugasnya beberapa waktu lalu.

Agustinus Tebai, ketua Komisi A DPRD Dogiyai mengaku mendapat keluhan terkait kasus yang dilakukan oknum petugas PLN Nabire.

Keluhan itu mengemuka dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat dari delapan kampung di distrik Kamuu, dalam rangka menyerap aspirasi rakyat terkait persoalan penerangan di wilayah kabupaten Dogiyai.

“Hari Selasa (22/2/2022) ada pertemuan di aula kantor distrik Kamuu, banyak orang hadir. Ada kepala distrik, delapan kepala kampung, kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda dan lapisan masyarakat delapan kampung. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kasus-kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas PLN,” bebernya.

Terkait kasus tersebut, sesuai aspirasi warga delapan kampung diakuinya sangat rumit.

ads

“Kasus seperti tiang listrik dan kabel, masyarakat yang sediakan. Kemudian ada beberapa kepala kampung dan pihak Gereja bayar dengan jumlah besar, nilainya ratusan rupiah. Kasus lain, uangnya sudah dikasih ke petugas PLN, tetapi belum dipasang juga. Ada yang dipasang hanya limit,” kata Agus mengutip pengakuan masyarakat dalam pertemuan itu.

Baca Juga:  Illegal Logging Masih Marak di Mimika, John NR Gobai: Masyarakat Dapat Apa?

Dengan banyak kasus seperti itu, pihak PLN Nabire diharapkan selesaikan lebih dulu. Sebab, rakyat pada prinsipnya menuntut penerangan di wilayah Dogiyai harus digratiskan.

“Perlu cari solusi yang baik. Kalau hari ini kita hanya bicara soal untung rugi saja. Sementara masalah yang mendasar di lapangan tidak bicara berarti kasus akan menggantung dan mungkin saja PLN tidak akan beroperasi secara normal di Dogiyai,” lanjutnya.

Ketua Partai Perindo Dogiyai ini mengungkapkan, dari banyak kasus yang telah diuraikan dan petugas melakukan penertiban dari awal, maka dampaknya yang sedang dialami ini.

“Saran saya, bahwa kita harus selesaikan masalah utama, lebih utamakan tuntutan rakyat. Karena kasus sudah lama dan dinantikan oleh rakyat. Buktinya mereka sampaikan kepada kami selaku wakil rakyat,” kata Agus.

Baca Juga:  Kepala Dinas Pendidikan Dogiyai Tekankan Kerja Kolaborasi Demi Menyiapkan SDM Papua

Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah bersama pihak PLN Nabire bisa memberikan solusi terbaik untuk rakyat Dogiyai.

“Sebelum beroperasi, lebih awal penuhi tuntutan rakyat. Maunya rakyat, penerangan gratis. Alasannya, karena kasus dari petugas PLN termasuk cukup berat,” ujar Tebai.

Sebelumnya, Pemkab Dogiyai menyayangkan keputusan PT PLN UP3 Nabire membatasi jam layanan listrik di kabupaten Dogiyai. Dari sebelumnya nyala 24 jam menjadi 18 jam.

“Pemadaman listrik itu harus diperjelas. Pemkab Dogiyai selama ini sudah berkontribusi dengan memberikan mesin diesel, menyediakan lokasi dan bangunan untuk PLN. Kalau kemudian ada pemadaman listrik, tentu kami tidak terima,” ujar Petrus Agapa, sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Dogiyai.

Sebaiknya, usul Sekda Dogiyai, PLN Nabire mencari solusi terbaik. Minimal ada pertemuan dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya lakukan pendataan lebih rinci terkait kerugian.

Baca Juga:  Freeport Bersihkan Dampak Longsor, Gereja Banti Dua Kembali Aktif

“Kerugian itu juga kesalahan PLN sendiri. Bukan salahnya Pemkab Dogiyai. Solusinya petugas PLN mendata berapa banyak limit yang terpasang di rumah-rumah warga, lalu bagaimana pembayarannya dan setelah itu pasang meteran sesuai kebutuhan pelanggan,” kata Agapa.

Manihar Hutajulu, general manager PT PLN UP3 Nabire sebelumnya mengungkapkan adanya penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di kabupaten Dogiyai. Akibat dari itu, pihaknya mengalami kerugian senilai Rp277.200.000.

“Listrik di kabupaten Dogiyai nyala 24 jam dibawah PLN ULP Enarotali yang disuplai dari PLTD Deiyai sejak tanggal 17 Agustus 2021. Tetapi mulai 7 Februari 2022, kami berlakukan P2TL (Penertiban pemakaian tenaga listrik) di Dogiyai karena ada penyalahgunaan pemakaian listrik,” tuturnya.

Hutajulu minta keseriusan Pemkab Dogiyai membicarakan persoalan kelistrikan agar pelayanannya terus berlanjut dengan normal demi kebaikan semua pihak di kabupaten pemekaran dari Nabire itu.

Pewarta: Markus You

Artikel sebelumnyaStandar Ganda Pemekaran di Tanah Papua
Artikel berikutnyaVideo: Masyarakat, Pelajar SMP dan SMA di Sinak Minta Kapolsek dan Danramil Sinak Tidak Diganti