JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Anggota Dewan Gereja Papua (DGP) mengatakan, melalui Kepres No 21/2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan III), Pemerintah menetapkan Papua sebagai bagian dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III yang berpusat di Timika.
Menurut Pdt. Yoman pada, Senin (21/3/2022), Kogabwilhan ini beroperasi langsung di bawah Panglima TNI untuk urusan operasi pengerahan militer di Papua. Selain pasukan tempur, intelejen BIN juga merupakan unsur sentral dari operasi Kogabwilhan III ini.
Selain itu pusat-pusat militer baru telah dibangun dan terus dipersiapkan, seperti; TNI AD Kodam, Korem, Kodim, Batalyon, dan unit-unit lainnya.
TNI sendiri katanya, merencanakan pendirian setidaknya 31 Kodim baru di Maluku dan Papua selama tahun 2020-2021. Berangkat dari pernyataan Panglima TNI Jend Andika Perkasa akan ada penambahan Kodim baru di wilayah Kodam Kasuari di Provinsi Papua Barat, dan Kodam Cenderawasih di Provinsi Papua.
TNI Angkatan Laut telah dibangun Lantamal, Koarmada (Komando Armada) III Marinir, Lantamal dan unit-unit lainnya. TNI Angkatan Udara melakukan penambahan Pangkoopsau (Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara), Lanud, Pasukan Radar, dan unit-unit lainnya.
Termasuk pihak Kepolisian Republik Indonesia, dimana pihaknya melakukan penambahan Polda, Polresta, Polres, Polsek hingga Pos polisi. Juga pasukan tempur Polisi, Brimob pun dimekarkan markas Brimob hingga kompi di tanah Papua.
Selain itu katanya, Pemerintah Indonesia juga terus menambah pasukan di pegunungan tengah dan daerah Papua lainnya.
“Menurut catatan kami, sejak tahun 2019, lebih dari 10 ribu pasukan TNI dan Polri dari luar diterjunkan ke Papua setiap tahun. Operasi keamanan ini berjalan beriringan dengan kontrol birokrasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang saat ini dipimpin oleh mantan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian,” tukas Pdt. Yoman.
Dalam pernyataan seruan moral yang direlaese Dewan Gereja Papua tertanggal 21 Maret 2022 yang terdiri dari Pdt. Benny Giyai, Pdt. Andrikus Mofu, Pdt. Dorman Wandikbo dan Pdt. Socrates Yoman itu menyatakan, bahwa kebijakan Operasi Militer Negara di tanah Papua yang dimulai sejak Desember 2018 di Kabupaten Nduga, dan semakin meningkat pasca Aksi Rasisme 2019, yang telah menciptakan konflik di wilayah yang distigma sebagai Daerah Rawan Konflik di 6 Kabupaten di Tanah Papua, yaitu; Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, Maybrat, Distrik Suru-Suru di Kabupaten Yahukimo dan Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang.
Mereka lalu menyatakan, konflik kekerasan antara pemerintah Indonesia melalui TNI/Polri yang berjuang untuk keutuhan NKRI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berjuang mempertahankan wilayah Tanah Papua dari politik penguasaan negara, masih terus berlangsung sampai saat ini.
Akibat dari konflik itu kata mereka, ada sekitar 60.000 warga sipil Papua mengungsi di wilayah terdekat, termasuk ke negara tetangga Papua New Guinea.
“Kami juga menerima laporan penyiksaan, pembunuhan kilat dan penghilangan paksa yang dialami umat Tuhan, termasuk para hamba Tuhan di Ndugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang oleh personil TNI/Polri. Beberapa fasilitas milik warga jemaat maupun milik gereja telah diambil oleh pasukan TNI/Polri.”
“Olehnya, kami terus menyaksikan dan meratapi sengsara dan penderitaan jemaat kami di pedalaman Papua, khususnya di 6 wilayah yang telah kami sebutkan,” pungkas DGP.
Pewarta: Elisa Sekenyap
