SORONG, SUARAPAPUA.com — Intelektual muda Tambrauw menilai pernyataan Irian Jaya Crisis Center (IJCC) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tambrauw terkait jabatan caretaker bupati Tambrauw tidak objektif dan bersifat provokatif yang akan merugikan masyarakat Tambrauw.
Menjelang pengisian jabatan caretaker bupati Tambrauw, karena jabatan bupati terpilih akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang, masyarakat dari 29 distrik di kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dikagetkan dengan pernyataan IJCC dan DPRD Tambrauw yang diterbitkan di salah satu media online.
Maksimus Sedik, salah satu intelektual muda Tambrauw, mengatakan, pernyataan tersebut tidak mewakili keseluruhan masyarakat Tambrauw dan bernada provokatif.
“Pernyataan itu bisa mengancam kehidupan manusia Tambrauw, dan berakibat pada masa depan manusia, alam dan seluruh kehidupan lainnya. Orang Tambrauw bukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tetapi manusia pemilik tanah Tambrauw. Penunjukkan penjabat bupati itu kewenangan pemerintah pusat berdasarkan mekanisme yang berlaku, dan semua masyarakat Tambrauw mengikuti prosesnya,” kata Maksimus Sedik kepada suarapapua.com melalui telepon seluler, Kamis (5/5/2022).
Maksimus menilai pernyataan tersebut ambigu dan tidak objektif bahkan akan berdampak pada masyarakat Tambrauw lantaran bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi keamanan di wilayah kabupaten Tambrauw.
“Kami tegaskan bahwa jangan membawa situasi politik praktis untuk kepentingan elit tertentu ke situasi Papua hari ini, dan sejarah Papua. Beberapa kelompok terlihat membawa masalah Papua untuk melegitimasi tujuannya demi mendapatkan jabatan atau melanjutkan tahta kekuasaannya. Di berita itu IJCC mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif dan tidak berkualitas,” tuturnya.
Ia mencermati dalam situasi belakangan kelompok ini merasa ketakutan berlebihan hingga mencoba sabotase masyarakat Tambrauw dalam kepentingan kelompoknya.
“Kelompok yang keluarkan pernyataan seperti dalam berita itu bukan berdiri sendiri, tetapi dugaan kami bahwa ada aktor intelektual yang berada di belakang untuk mendorong kelompok ini mengeluarkan pernyataan provokatif.”
Masyarakat Tambrauw sebagai manusia sejati pemilik negeri Tambrauw, kata Maksimus, tidak pernah menolak siapapun datang bekerja dan mencari makan di kabupaten Tambrauw.
“Kami manusia Tambrauw tidak menolak siapapun yang datang bekerja dan mencari makan di Tambrauw, tetapi jangan menciptakan konflik di Tambrauw, melalui pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan memprovokasi karena itu nanti bisa berakibat pada manusia dan tanah Tambrauw. Kepentingan politik untuk elit tertentu itu jangan mengacaukan situasi di Tambrauw,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya mendesak kepada kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Tambrauw segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Tambrauw.
Tuntutan kedua, media yang bersangkutan segera mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
“Kami minta berita tersebut dihapus terhitung 1×24 jam. Bila tidak, media dan wartawan yang menulis berita itu akan kami bawa ke jalur hukum.”
Tuntuan berikut, “Kami masyarakat Tambrauw dengan tegas menolak politik praktis yang merugikan masyarakat dan tanah Tambrauw. Kelompok yang mengeluarkan pernyataan itu harus siap bertanggungjawab atas pernyataannya.”
Selanjutnya, karena pernyataan Tarsisius sangat meresahkan warga masyarakat Tambrauw, yang bersangkutan diminta segera mencabut pernyataannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Tambrauw.
Sebelumnya, Tarsisius, ketua IJCC, dalam pernyataannya dilansir suarapembaruan.news (2/5/2022) mengatakan, seluruh masyarakat mendukung Sekda Tambrauw sebagai caretaker bupati.
Selain surat dukungan dan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh DPRD Tambrauw dan tanggal 26 Maret 2022 telah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Tarsisius juga menyebut kabupaten Tambrauw merupakan daerah rawan konflik.
“Menurut sejarahnya kabupaten Tambrauw adalah daerah basis awal berdirinya OPM atau sekarang dikenal KKB. Jadi, Mendagri harus bijaksana melihat daerah ini. Perlu hati-hati menempatkan caretaker bupati, dalam mempersiapkan Pemilu-kada, sebaiknya sesuai dengan apa yang telah diusulkan dari berbagai unsur masyarakat dan apalagi sudah mendapatkan rekomendasi dari gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan,” kata Tarsisius.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
