BeritaPasca Penembakan, Bupati Paniai Diminta Atasi Persoalan Pilkades

Pasca Penembakan, Bupati Paniai Diminta Atasi Persoalan Pilkades

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Bupati kabupaten Paniai diminta buka mulut dan tidak lari dari masalah penembakan dua warga sipil, satu tewas dan satu dalam keadaan kritis, oleh aparat keamanan di areal kantor bupati Paniai, Selasa (5/7/2022), saat membubarkan keributan usai mempertanyakan honor bagi petugas pemilihan kepala desa dalam ajang Pilkades serentak 2022.

Hal ini disampaikan salah satu warga dari pihak keluarga korban meninggal usai korban dimakamkan, Rabu (6/7/2022) siang, di salah satu rumah keluarga korban, di Madi, saat membicarakan penyelesaian masalah akan ditempuh seperti apa secara bersama.

“Saudara kami sudah korban. Pak Meki Nawipa sebagai bupati Paniai harus buka mulut, tidak boleh lari dari masalah,” ujarnya dengan nada eras.

Warga bernama Donatus Nawipa meninggal dunia setelah terkena luka serius di bagian lambung. Korban menghembuskan nafas beberapa saat setelah dirawat di RSUD Paniai.

Baca Juga:  LMA Malamoi Fokus Pemetaan Wildat dan Perda MHA

Penjelasan pihak korban, Donatus Nawipa adalah kepala suku kampung di kampung Ogeida, distrik Ekadide. Ia tercatat sebagai salah satu calon kepala kampung di kampungnya dalam Pilkades serentak yang sedang direncanakan pemerintah kabupaten Paniai.

Permintaan “muka mulut” yang dimaksudnya adalah mendesak pihak independen untuk turun ke Paniai dalam rangka mengusut tuntas insiden penembakan tersebut.

“Supaya pelaku yang tembak harus dihukum. Jangan selalu masalah penembakan terjadi hilang begitu saja. Bupati Paniai pokoknya harus buka mulut masalah ini. Ini nyawa manusia yang meninggal, bukan binatang,” tegasnya.

Keluarga korban juga minta kepala daerah harus menanyakan panitia Pilkades tingkat kabupaten soal kejadian kericuhan hingga kejelasan penggunaan dana Pilkades yang dianggarkan.

“Kami lihat sendiri kemarin, orang-orang marah karena panitia tingkat kabupaten tidak sampaikan berapa honor yang akan dibayarkan kepada panitia kampung dan Bamuskam. Itu bikin mereka tidak terima dan ribut sampai saudara Donatus Nawipa tertembak dan meninggal. Awal masalah sudah jelas, jadi jangan diam. Bupati harus tanya dan pastikan panitia kabupaten pakai anggaran Pilkades bagaimana,” ujarnya.

Baca Juga:  Cegah Pendangkalan Hebat di Danau Paniai, GPPMMA Bersihkan Sampah

Melia Nawipa, kakak kandung korban meninggal dunia, minta kepada keluarga yang lain tidak besar-besarkan masalah yang menimpa adiknya.

“Tidak ada bayar denda dan lain-lain untuk bayar kepala. Masalah habis. Kita serahkan kepada Tuhan saja. Kalau pihak berwenang mau usut silahkan, tidak juga silahkan. Saya sebagai kakak kandung, masalah ini cukup sampai di sini,” ucap Melia.

Kematian adiknya, kata Melia, sudah merupakan waktunya meski cara meninggalnya tidak wajar.

“Siapa di sini yang tahu dia akan ditembak dan meninggal. Yang tahu hanya Tuhan. Dia punya waktu meninggal itu kemarin. Tidak usah kita buat adat dan lain-lain. Jadi, sekali lagi, mari kita serahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan caraNya sendiri,” tuturnya.

Baca Juga:  Aparat Datangi Lokasi Tempat Kegiatan Doa Bersama Pengukuhan Struktur ULMWP di Expo Waena

Mendengar itu, keluarga korban dari pihak ibu (marga Bunai) dan sebagai dari pihak bapak (Nawipa) yang awalnya minta untuk harus bayar kepala sebagai ganti rugi nyawa dan pihak pemerintah dalam hal ini bupati Paniai harus bertanggungjawab, tenang dan terima.

“Saya mewakili dari pihak mama, karena kakak kandung sudah bilang masalah habis, kami terima. Tapi kami harap masalah ini harus pihak berwenang usut supaya nantinya tidak boleh terjadi lagi kejadian sama,” kata Agus Bunai mewakili keluarga pihak mama, yang juga kepala suku distrik Paniai Timur dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Paniai.

Pewarta: Stevanus Yogi

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.