JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Vanuatu telah membubarkan parlemen negara itu lebih dari setengah jalan melalui masa jabatan empat tahun saat ini.
Presiden Republik Vanuatu, Nikenike Vurobaravu menandatangani instrumen untuk pembubaran parlemen pada Kamis sore menjelang mosi tidak percaya yang diusulkan pada perdana menteri yang akan diajukan pada Jumat pagi.
Perdana menteri sementara Bob Loughman, yang meminta pembubaran, menyambut baik keputusan presiden dan meminta semua warga Vanuatu untuk menghormatinya.
Pemimpin oposisi Ralph Regenvanu mengatakan dalam sebuah pernyataan di media sosial bahwa dirinya akan menantang keputusan presiden di pengadilan.
“Presiden Republik Vanuatu telah membubarkan Parlemen atas saran Dewan Menteri hanya beberapa jam sebelum mosi tidak percaya yang dijadwalkan pada Perdana Menteri dalam sesi Parlemen Luar Biasa yang diserukan oleh mayoritas Anggota. Mayoritas Anggota akan menentang pembubaran ini di pengadilan. – di Port-Vila,” tulis Regenvanu di halaman Facebook oposisi Vanuatu sebagaimana disiarkan Radio New Zealand.
Namun, Loughman sudah dalam masa kampanye yang mengatakan secara hukum mereka harus mengadakan pemilihan tidak kurang dari 30 hari tetapi juga tidak lebih dari 60 hari.
“Tanggung jawab saya dan para menteri saya [adalah] untuk memastikan bahwa kami mencalonkan diri dan kami melakukan pemilihan bagi rakyat negara ini untuk memilih perwakilan baru untuk mewakili mereka di parlemen,” kata Loughman.
“Sebelumnya saya sudah imbauan bahwa dalam memilih calon, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencalonkan dan memilih pemimpin yang bereputasi baik yang memiliki kualitas untuk memimpin negara ini,” katanya.
Perselisihan itu kemungkinan akan menjadi periode gejolak politik di Vanuatu, yang secara tradisional lebih stabil daripada Kepulauan Solomon atau Papua Nugini yang bertetangga.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya” kata Tess Newton Cain, pengamat lama Vanuatu dan pemimpin proyek untuk pusat Pasifik di Universitas Griffith.
Tetapi katanya persoalan pada “tahap ini bukanlah krisis konstitusional.”
Politik di Vanuatu berpusat pada ikatan pribadi dan politik regional, bukan partai ideologis. Keanggotaan koalisi dan bahkan partai politik bisa cair.
Keputusan untuk membubarkan parlemen dilakukan oleh presiden terpilih baru-baru ini Nikenike Vurobaravu, sekutu partai Loughman, yang menimbulkan pertanyaan tentang campur tangan politik.
Editor: Elisa Sekenyap
